Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Sekprov Sulbar Buka FGD Penyaluran DBH Pajak, Fokus Tingkatkan Efektivitas dan Serapan Anggaran

Sekprov Sulbar Buka FGD Penyaluran DBH Pajak, Fokus Tingkatkan Efektivitas dan Serapan Anggaran

INTUISI.ID, Mamuju — Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris, secara resmi membuka Focus Group Discussion (FGD) tentang Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Penetapan Belanja Atas Realisasi (BAR) Pajak Pusat di Hotel Matos, Mamuju. Acara ini dihadiri oleh jajaran pejabat Pemprov Sulbar dan perwakilan instansi terkait seperti Samsat, dengan tujuan utama membahas efektivitas pengelolaan DBH dan penyerapan anggaran daerah.

Dalam sambutannya, Idris menekankan pentingnya kolaborasi untuk meningkatkan efektivitas penyaluran DBH yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Ia mengakui bahwa Sulawesi Barat masih memiliki catatan yang kurang memuaskan terkait pajak, terutama pada triwulan III tahun ini.

“Meskipun inflasi kita tidak terlalu tinggi, catatan kita dalam hal DBH masih belum memuaskan,” ujarnya, Selasa, 27 Agustus 2024.

Idris juga menyoroti penurunan penerimaan dari pajak penghasilan, fenomena yang juga terjadi di banyak daerah di Indonesia, termasuk di tingkat kabupaten. Hal ini menjadi perhatian khusus dan perlu disikapi dengan serius oleh pemerintah daerah dan instansi terkait.

Selain itu, Idris menekankan pentingnya merespons cepat setiap permasalahan yang menyebabkan penurunan atau keterlambatan dalam penyaluran DBH.

“Kita harus merapikan administrasi dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat besar dari DBH,” kata Idris.

Sekprov juga mengingatkan bahwa alokasi DBH harus dimanfaatkan secara optimal oleh daerah, dan penyerapan anggaran perlu ditingkatkan. Saat ini, tingkat serapan anggaran baru mencapai 60 persen, yang menurut Idris masih jauh dari target yang diharapkan.

Ia menyatakan bahwa pemerintah akan mengeluarkan rekomendasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera melakukan aksi guna meningkatkan serapan anggaran.

“Serapan anggaran yang rendah harus segera ditindaklanjuti, dan kita akan memastikan langkah-langkah yang tepat diambil untuk mengatasi masalah ini,” tegas Idris.

Melalui FGD ini, diharapkan semua pihak yang terlibat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan DBH, sehingga transfer pendanaan ke daerah dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan berdampak positif pada pembangunan di Sulawesi Barat.

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Bapperida Sulbar Dorong Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dalam Penyusunan Ranperda Kesejahteraan Sosial

    Bapperida Sulbar Dorong Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dalam Penyusunan Ranperda Kesejahteraan Sosial

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan pentingnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai prioritas dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Kegiatan sebagai upaya mewujudkan visi Panda Daya Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S Mengga. Hal ini mengemuka […]

  • Solidaritas Korban Penembakan, DKI Beri Warna Bendera New Zealand di JPO GBK

    Solidaritas Korban Penembakan, DKI Beri Warna Bendera New Zealand di JPO GBK

    • 0Komentar

    Pemprov DKI turut berbelasungkawa atas penembakan di dua masjid di Christchurch, New Zealand, yang menewaskan 49 orang. Warna-warna bendera Selandia Baru akan dimunculkan selama seminggu di jembatan penyeberangan orang (JPO) Gelora Bung Karno. Kepala Dinas Bina Marga Hari Nugroho mengatakan kombinasi warna itu dimunculkan di JPO GBK sebagai bentuk solidaritas dan dukungan Jakarta kepada Selandia […]

  • Wagub Sulbar Gandeng PT Kalbe Farma Percepat Penurunan Stunting

    Wagub Sulbar Gandeng PT Kalbe Farma Percepat Penurunan Stunting

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S Mengga, melakukan pertemuan dengan PT Kalbe Farma dalam upaya melakukan intervensi percepatan penurunan stunting. Juga dihadiri kepala dinas Kesehatan yang berlangsung di lantai 2 kantor Gubernur Sulbar. Senin, 2 Juni 2025. Salim S Mengga mengatakan, dalam upaya percepatan menurunkan angka stunting yang signifikan dengan melibatkan perusahaan […]

  • Perkuat Akuntabilitas Retribusi, Serah Terima Blangko Koperindag Jadi Titik Awal Penataan PAD

    Perkuat Akuntabilitas Retribusi, Serah Terima Blangko Koperindag Jadi Titik Awal Penataan PAD

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus memperkuat tata kelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui langkah-langkah konkret dan terukur. Setelah sebelumnya melakukan penataan bersama OPD induk, kali ini Bapenda Sulbar melaksanakan serah terima blangko retribusi daerah dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Sulbar sebagai bagian dari upaya penguatan akuntabilitas retribusi […]

  • Yusri Yusuf Perjuangkan Perda Perlindungan Lahan Pertanian di Kutim

    Yusri Yusuf Perjuangkan Perda Perlindungan Lahan Pertanian di Kutim

    • 0Komentar

    Kutai Timur, Intuisi.id – Perlindungan lahan pertanian di Kutai Timur menjadi isu penting yang diangkat oleh Yusri Yusuf, anggota DPRD Kutim. Ia berkomitmen untuk mendorong pengesahan Peraturan Daerah (Perda) yang menjamin kepastian hukum atas hak lahan pertanian “Saya sejak awal sudah mengajukan diri untuk masuk Komisi B. Fokus utama saya adalah pertanian dan perkebunan, karena […]

  • Capaian Investasi Positif, DPRD Bontang Minta Promosi Lebih Masif

    Capaian Investasi Positif, DPRD Bontang Minta Promosi Lebih Masif

    • 0Komentar

    INTUISI.id – DPRD Kota Bontang mendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk memperkuat strategi dalam menarik investor guna meningkatkan realisasi investasi di daerah. Dorongan ini disampaikan karena peluang investasi di Bontang dinilai masih terbuka lebar, namun belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketua Komisi B DPRD Bontang, […]

expand_less