INTUISI.ID, Mamuju — Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris, secara resmi membuka Focus Group Discussion (FGD) tentang Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Penetapan Belanja Atas Realisasi (BAR) Pajak Pusat di Hotel Matos, Mamuju. Acara ini dihadiri oleh jajaran pejabat Pemprov Sulbar dan perwakilan instansi terkait seperti Samsat, dengan tujuan utama membahas efektivitas pengelolaan DBH dan penyerapan anggaran daerah.
Dalam sambutannya, Idris menekankan pentingnya kolaborasi untuk meningkatkan efektivitas penyaluran DBH yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Ia mengakui bahwa Sulawesi Barat masih memiliki catatan yang kurang memuaskan terkait pajak, terutama pada triwulan III tahun ini.
“Meskipun inflasi kita tidak terlalu tinggi, catatan kita dalam hal DBH masih belum memuaskan,” ujarnya, Selasa, 27 Agustus 2024.
Idris juga menyoroti penurunan penerimaan dari pajak penghasilan, fenomena yang juga terjadi di banyak daerah di Indonesia, termasuk di tingkat kabupaten. Hal ini menjadi perhatian khusus dan perlu disikapi dengan serius oleh pemerintah daerah dan instansi terkait.
Selain itu, Idris menekankan pentingnya merespons cepat setiap permasalahan yang menyebabkan penurunan atau keterlambatan dalam penyaluran DBH.
“Kita harus merapikan administrasi dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat besar dari DBH,” kata Idris.
Sekprov juga mengingatkan bahwa alokasi DBH harus dimanfaatkan secara optimal oleh daerah, dan penyerapan anggaran perlu ditingkatkan. Saat ini, tingkat serapan anggaran baru mencapai 60 persen, yang menurut Idris masih jauh dari target yang diharapkan.
Ia menyatakan bahwa pemerintah akan mengeluarkan rekomendasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera melakukan aksi guna meningkatkan serapan anggaran.
“Serapan anggaran yang rendah harus segera ditindaklanjuti, dan kita akan memastikan langkah-langkah yang tepat diambil untuk mengatasi masalah ini,” tegas Idris.
Melalui FGD ini, diharapkan semua pihak yang terlibat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan DBH, sehingga transfer pendanaan ke daerah dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan berdampak positif pada pembangunan di Sulawesi Barat.
