Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Pertumbuhan Ekonomi Sulbar Harus Berdampak, Bapperida Dorong Hilirisasi Komoditas

Pertumbuhan Ekonomi Sulbar Harus Berdampak, Bapperida Dorong Hilirisasi Komoditas

Intuisi.id, Majene – Besarnya produksi pertanian belum tentu membuat masyarakat lebih sejahtera jika hasil panen tidak memiliki kepastian pasar dan hanya dijual sebagai bahan mentah. Karena itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong pengembangan komoditas unggulan agar terhubung dengan industri pengolahan, investasi, dan akses pemasaran.

Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, mengatakan pertumbuhan ekonomi daerah seharusnya tidak hanya dilihat dari kenaikan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga dari dampaknya terhadap pendapatan dan kesempatan kerja masyarakat.

Hal tersebut disampaikan saat menjadi pemateri dalam Forum Optimalisasi Komoditas Unggulan Daerah bersama jajaran Bapperida kabupaten se-Sulawesi Barat di Aula Vila Andata, Kabupaten Majene, Selasa (17/11/2026).

Menurut Amujib, sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan masih menjadi fondasi ekonomi Sulbar. Namun, potensi tersebut perlu dikembangkan melalui peningkatan produktivitas, pengolahan hasil, penguatan kelembagaan, serta perluasan akses pasar.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis 5 November 2026 menunjukkan ekonomi Sulbar tumbuh 5,31 persen secara tahunan pada triwulan III 2026. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp19,54 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp10,38 triliun.

Secara kumulatif, ekonomi Sulbar tumbuh 5,29 persen sepanjang triwulan I hingga triwulan III 2026.

Dari sisi lapangan usaha, pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi terbesar terhadap struktur ekonomi daerah, yakni 47,19 persen. Sementara industri pengolahan menyumbang 12,49 persen dan mencatat pertumbuhan 15,38 persen secara tahunan.

Besarnya peran pertanian juga terlihat dari penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan Sakernas BPS Agustus 2026, sebanyak 379,66 ribu penduduk Sulbar bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan atau sekitar 47,41 persen dari seluruh penduduk bekerja.

Bagi Amujib, data tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan pertanian berkaitan langsung dengan kehidupan hampir separuh tenaga kerja di Sulbar.

“Kita di pemerintah tidak sekadar membaca angka. Angka-angka ini adalah untuk masyarakat. Karena itu, setiap indikator harus kita analisis untuk melihat apakah pertumbuhan yang terjadi sudah memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia mendorong modernisasi pertanian melalui mekanisasi, penggunaan teknologi budidaya yang lebih presisi, bibit unggul lokal, penguatan kelembagaan petani, hingga penerapan pertanian cerdas atau *smart farming* di kawasan strategis.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga dinilai penting. Pendidikan dan pelatihan vokasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan sektor pertanian modern agar tenaga kerja lokal mampu mengikuti perkembangan teknologi, pengolahan hasil, dan tuntutan pasar.

Namun, peningkatan produksi harus diikuti kepastian penyerapan hasil panen. Pemerintah provinsi dan kabupaten diminta mengambil peran sebagai penghubung antara petani, kelompok usaha, UMKM, industri pengolahan, investor, dan calon pembeli.

Amujib mencontohkan potensi mangga di Majene dan Polewali Mandar. Komoditas tersebut perlu didukung sistem pemasaran yang lebih terencana, antara lain melalui kemitraan atau *contract farming* yang mempertemukan kelompok petani dengan pembeli.

“Jangan biarkan masyarakat kita mencari pembeli sendiri, karena mereka belum tentu memahami mekanismenya. Pemerintah harus hadir menghubungkan petani dengan pasar, sehingga hasil produksi mereka memiliki kepastian penyerapan,” tegasnya.

Pola serupa, lanjut Amujib, perlu dikembangkan pada komoditas unggulan lainnya seperti kakao, kopi, kelapa, dan berbagai produk pertanian daerah. Perencanaan kawasan produksi harus mempertimbangkan kebutuhan industri pengolahan, kapasitas pasar, serta ketersediaan infrastruktur pendukung.

Dengan demikian, peningkatan produksi tidak berujung pada penumpukan hasil panen atau penurunan harga akibat terbatasnya akses pemasaran.

Penguatan hilirisasi juga menjadi perhatian. Pertumbuhan industri pengolahan sebesar 15,38 persen pada triwulan III 2026 dinilai membuka peluang untuk memperbesar nilai tambah komoditas lokal. Tantangannya adalah memperkuat keterkaitan industri dengan bahan baku yang dihasilkan petani dan pelaku usaha di Sulbar.

Selain itu, komoditas unggulan dapat dikembangkan bersama sektor pariwisata. Potensi kopi di Mamasa, kakao dan produk cokelat di Polewali Mandar, serta kawasan persawahan dan pangan lokal di berbagai kabupaten dapat menjadi bagian dari daya tarik wisata sekaligus memperluas pasar produk daerah.

Untuk mewujudkan pengembangan komoditas yang saling terhubung, Amujib meminta perangkat daerah menyusun program secara lintas sektor dan lintas wilayah. Dinas yang menangani pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian, perdagangan, UMKM, pariwisata, dan infrastruktur perlu memastikan setiap program saling mendukung.

Ia juga mengingatkan pentingnya konsistensi antara persoalan pembangunan, program, kegiatan, hingga alokasi anggaran. Setiap usulan kegiatan harus memiliki hubungan yang jelas dengan masalah yang hendak diselesaikan.

Data yang digunakan dalam perencanaan pun harus akurat, mutakhir, dapat diuji, dan dilengkapi informasi spasial agar lokasi serta kelompok sasaran intervensi dapat ditentukan secara tepat.

“Jangan hanya berbicara tentang jumlah kemiskinan atau jumlah stunting. Kita harus mengetahui jumlahnya, di mana lokasinya, mengapa terjadi, dan apa yang bisa dilakukan. Data harus menjadi dasar untuk menentukan intervensi,” jelas Amujib.

Prinsip tersebut juga berlaku dalam pembangunan infrastruktur. Penentuan prioritas jalan, misalnya, perlu mempertimbangkan keterhubungannya dengan sentra produksi, kawasan pertumbuhan ekonomi, dan akses menuju pasar. Dengan begitu, pembangunan infrastruktur tidak hanya diukur dari panjang jalan atau jumlah bangunan, tetapi juga manfaatnya bagi aktivitas ekonomi masyarakat.

Forum Optimalisasi Komoditas Unggulan Daerah menjadi ruang koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mengidentifikasi potensi, persoalan, serta kebutuhan pengembangan komoditas di setiap wilayah.

Dalam forum tersebut, Bapperida kabupaten memaparkan potensi dan tantangan di daerah masing-masing, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pariwisata, hingga industri pengolahan. Sejumlah persoalan yang dibahas mencakup produktivitas, kualitas hasil, sarana produksi, infrastruktur, pengolahan pascapanen, kelembagaan, dan pemasaran.

Wakil Bupati Majene, Andi Rita Mariani, dalam sambutan pembukaan turut menekankan bahwa kekayaan sumber daya alam tidak akan memberikan manfaat optimal tanpa pengelolaan yang produktif. Pengembangan komoditas membutuhkan dukungan infrastruktur, teknologi, pembiayaan, akses pasar, serta keterhubungan dari sektor hulu hingga hilir.

Melalui forum tersebut, Bapperida Sulbar mendorong agar potensi komoditas setiap kabupaten tidak dikembangkan secara sendiri-sendiri, tetapi menjadi bagian dari ekosistem ekonomi daerah yang saling terhubung.

Upaya ini sejalan dengan visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera serta Panca Daya Gubernur Suhardi Duka, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat infrastruktur dan konektivitas wilayah. (*)

  • person
Bagikan Threads

Rekomendasi

expand_less