Intuisi.id, Mamuju – Menjelang pembahasan desk tematik program strategis nasional dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar memperkuat kesiapan internal.
Penguatan tersebut dilakukan melalui rapat persiapan Rakortekrenbang tematik yang digelar di Ruang RPJMD Kantor Bapperida Sulbar, Rabu (4/3/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, dan diikuti perangkat daerah teknis lingkup Pemprov Sulbar.
Dalam arahannya, Amujib menegaskan bahwa penetapan target pembangunan daerah harus berbasis pada data yang valid serta dukungan anggaran yang realistis.
Hal ini penting agar program yang diusulkan mampu memberikan dampak nyata terhadap pembangunan daerah yang sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.
Menurutnya, langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya menyelaraskan program prioritas nasional dengan arah pembangunan Provinsi Sulawesi Barat yang telah ditetapkan oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.
“Kita harus punya alat ukur yang jelas untuk menetapkan target pembangunan, bukan sekadar mengisi angka-angka dalam dokumen perencanaan,” ujar Amujib.
Ia mendorong perangkat daerah teknis untuk memperkuat analisis program, memperjelas outcome pembangunan, serta menyiapkan berita acara yang realistis sebagai dasar pengajuan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) kepada DPRD.
Dalam rapat tersebut, sejumlah isu strategis turut menjadi perhatian. Salah satunya adalah penguatan sektor ekonomi syariah, di mana Amujib meminta organisasi perangkat daerah terkait untuk menjalin komunikasi dengan bank syariah dan pemangku kepentingan lainnya.
Selain itu, upaya penurunan angka kemiskinan juga menjadi fokus pembahasan. Target yang telah ditetapkan oleh Gubernur Sulbar perlu dihitung secara realistis dengan memperhatikan kebutuhan anggaran yang tersedia.
“Jika anggaran terbatas, maka target capaian harus disesuaikan secara proporsional agar tetap realistis dan dapat dicapai,” jelasnya.
Amujib juga menekankan bahwa outcome pembangunan tidak boleh berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pembangunan daerah.
Karena itu, ia meminta agar kajian terkait Indeks Modal Manusia (IMM) dan Indeks Daya Saing Daerah diperkuat agar tidak dilakukan secara parsial, melainkan melalui koordinasi lintas sektor dan analisis berbasis data.
Menutup rapat tersebut, Amujib menegaskan bahwa seluruh proses persiapan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Sulawesi Barat.
“Rapat-rapat ini menjadi bagian dari proses kita memperbaiki diri. Jangan sampai kita menetapkan angka-angka tinggi tetapi tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)
