Intuisi.id, Kendari – Upaya memperkuat tata kelola data yang terintegrasi terus didorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Salah satunya melalui keikutsertaan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) dalam agenda Pembinaan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) tingkat Pulau Sulawesi.
Langkah penguatan ini selaras dengan misi ke-5 Gubernur Sulbar Provinsi Sulawesi Barat, Suhardi Duka yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Kegiatan ini digelar secara hybrid dan dipusatkan di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Rabu (15/4/2026), dengan melibatkan Sekretariat SDI pusat serta perwakilan Bappeda/Bapperida dan Dinas Kominfo dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Sulawesi.
Fokus utama pertemuan ini adalah memperkuat kualitas manajemen data daerah sekaligus memastikan integrasi data antara pusat dan daerah berjalan dalam satu sistem yang terpadu.
Dalam pemaparannya, Sekretariat SDI pusat menjelaskan mekanisme integrasi data melalui portal nasional data.go.id, termasuk penguatan peran kelembagaan SDI yang melibatkan produsen data, walidata, pembina data, hingga sekretariat SDI. Standar data dan metadata juga menjadi perhatian utama agar informasi yang dihasilkan seragam dan mudah dibagi-pakaikan.
Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Muh. Faried Fadal, yang mengikuti kegiatan secara virtual dari Mamuju, menilai pembinaan ini sangat penting bagi daerah.
“Bagi kami di daerah, pemahaman kelembagaan SDI ini sangat krusial. Kebutuhan data saat ini semakin tinggi, dan perencanaan yang baik harus ditopang data yang akurat. Kolaborasi antar unsur dalam ekosistem SDI menjadi kunci,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Kepala Bapperida Sulbar, Amujib. Ia menegaskan bahwa implementasi Satu Data Indonesia di Sulawesi Barat bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi fondasi utama dalam perumusan kebijakan pembangunan.
“Kita sedang membangun budaya kerja berbasis data. Tidak boleh lagi ada perencanaan yang hanya berdasarkan asumsi. Semua harus berbasis data yang terstandar dan terintegrasi,” tegasnya.
Menurutnya, Bapperida sebagai sekretariat SDI di tingkat provinsi terus mendorong seluruh perangkat daerah agar keluar dari sekat-sekat pengelolaan data sektoral.
“Dengan integrasi ke portal nasional, kita memastikan perencanaan di Sulbar selaras dengan arah pembangunan nasional. Ini bagian dari akuntabilitas kita kepada masyarakat,” tambahnya.
Langkah penguatan SDI ini juga sejalan dengan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
Melalui pembinaan ini, diharapkan berbagai kendala teknis dalam sinkronisasi data dapat diatasi, sehingga Sulawesi Barat mampu menghadirkan data pembangunan yang lebih akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan kebijakan. (*)
Saat ini belum ada komentar