Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Pengadaan Lahan SPAM Sulbar Butuh Tahapan dan Anggaran Hingga Rp700 Juta

Pengadaan Lahan SPAM Sulbar Butuh Tahapan dan Anggaran Hingga Rp700 Juta

Intuisi.id, Mamuju – Pembahasan pembangunan SPAM Regional Polewali Mandar–Majene tak lepas dari satu isu krusial: lahan.

Dalam rapat koordinasi yang digelar BPBPK Sulawesi Barat, terungkap bahwa kebutuhan lahan untuk proyek ini masih belum sepenuhnya final.

BPBPK memperkirakan total kebutuhan sekitar 5,2 hektare. Namun dari sisi perencana daerah, angkanya bisa mencapai 7,3 hektare.

Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Zuhriah AR Lery, menyebut pemerintah provinsi sudah mulai menyusun rencana pembebasan lahan, meski belum dalam waktu dekat.

“Rencana pembebasan sekitar 1,5 hektare akan dianggarkan pada 2027, dengan estimasi biaya kurang lebih Rp2 miliar,” jelasnya, Senin (9/3/2026).

Di sisi lain, proses pengadaan lahan juga tidak bisa dilakukan secara instan. Perwakilan Dinas Perkim Sulbar menjelaskan ada tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu.

Mulai dari studi kelayakan, perencanaan pengadaan tanah, hingga penetapan lokasi. Seluruh proses ini diperkirakan memakan waktu 3 sampai 4 bulan, dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp600 hingga Rp700 juta.

Proses tersebut mengacu pada regulasi yang berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 yang telah diperbarui melalui PP Nomor 39 Tahun 2023.

Selain itu, kewenangan pengadaan tanah juga bergantung pada luas lahan. Jika lebih dari 5 hektare, maka menjadi kewenangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sementara di bawah itu, bisa ditangani pemerintah daerah.

Tak hanya soal lahan, rapat juga menyinggung pentingnya kejelasan dokumen teknis seperti Detail Engineering Design (DED), serta data kepemilikan tanah yang terdampak proyek.

Saat ini, data kepemilikan tersebut masih perlu dilengkapi agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Dalam kesempatan yang sama, BPBPK juga memperkenalkan penggunaan aplikasi SIPETA untuk membantu pengelolaan data perizinan pengadaan lahan.

Sementara itu, perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum menyampaikan bahwa lembaga pendanaan Asian Development Bank (ADB) memiliki ketentuan tersendiri dalam penilaian lahan, yakni tidak memperbolehkan penggunaan nilai depresiasi. (ADV)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Menag Kecam Penembakan di New Zealand: Tak Berperikemanusiaan!

    Menag Kecam Penembakan di New Zealand: Tak Berperikemanusiaan!

    • 0Komentar

    Jakarta – Menteri Agaman Lukman Hakim Saifuddin mengecam aksi penembakan di dua masjid di Christchurch, New Zealand. Dia mengatakan aksi terorisme itu bertentangan dengan nilai-nilai agama. “Itu tindakan tidak berperikemanusiaan dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama,” kata Lukman dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/3/2019). Lukman mengatakan aksi terorisme tidak dibenarkan dalam ajaran agama apa pun. Jadi, […]

  • Dinsos Sulbar Bersama Dinas Perhubungan Sulbar Tinjau Lokasi Persiapan Pembangunan Sekolah Rakyat

    Dinsos Sulbar Bersama Dinas Perhubungan Sulbar Tinjau Lokasi Persiapan Pembangunan Sekolah Rakyat

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat bersama Dinas Perhubungan Sulbar melakukan peninjauan lapangan terkait rencana pembangunan Sekolah Rakyat yang akan segera direalisasikan di wilayah provinsi. Peninjauan ini dilakukan sebagai langkah awal dalam proses persiapan penerbitan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), yang menjadi salah satu syarat teknis sebelum pembangunan dimulai. Rabu, 19/11/2025. Turun langsung […]

  • Perkuat Komitmen WBK dan WBBM, DPMPTSP Sulbar Ikuti Rakor Zona Integritas

    Perkuat Komitmen WBK dan WBBM, DPMPTSP Sulbar Ikuti Rakor Zona Integritas

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) diwakili Penata Perizinan Ahli Muda Erna Saenab, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Zona Integritas Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di ruang rapat Biro Organisasi Setda Sulbar, Rabu (11/3/2026). Penguatan Zona Integritas pada unit kerja sejalan dengan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka, […]

  • Viktor Yuan Usulkan Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Dipisah, Demi Efektivitas Kinerja

    Viktor Yuan Usulkan Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Dipisah, Demi Efektivitas Kinerja

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan mengusulkan agar Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Samarinda dibagi menjadi dua organisasi perangkat daerah (OPD) yang terpisah. Ia menilai penggabungan tiga bidang berbeda dalam satu dinas justru menghambat efektivitas program-program yang seharusnya bisa dikembangkan secara lebih spesifik. “Jika semua bidang digabung dalam satu […]

  • HUT RI ke-80, SDK: Refleksi dan Komitmen untuk Membangun Indonesia yang Lebih Baik

    HUT RI ke-80, SDK: Refleksi dan Komitmen untuk Membangun Indonesia yang Lebih Baik

    • 0Komentar

    INTUIS.ID, MAMUJU – Apel kehormatan dan renungan suci dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun 2025 digelar dengan penuh khidmat di Taman Makam Pahlawan (TMP) Pati’di, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), Sabtu, 16 Agustus 2025 malam. Apel kehormatan dan renungan suci tersebut dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) […]

  • Inflasi Sulbar 2,29%, Terendah Nasional dan Tiga Tahun Terakhir, Gubernur: Alhamdulillah Semua Berjalan

    Inflasi Sulbar 2,29%, Terendah Nasional dan Tiga Tahun Terakhir, Gubernur: Alhamdulillah Semua Berjalan

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Inflasi tahunan Sulawesi Barat pada Juni 2026 tercatat 2,29 persen, terendah secara nasional sekaligus yang paling rendah dalam tiga tahun terakhir berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Angka ini menjadi salah satu laporan yang diterima Gubernur Suhardi Duka dalam rapat evaluasi kinerja OPD di Ruang Rapat Oval Kantor Gubernur, Kamis (2/7/2026), rapat […]

expand_less