INTUISI.ID, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Implementasi Penanganan dan Pencegahan Kemiskinan dan Stunting Tahun 2025 dan 2026 di Ruang Teater Lt. 2 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (31/7/2025).
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana yang juga Wakil Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Pastipadu Pemprov Sulbar 2025 melaporkan, progres penanggulangan kemiskinan dan penanganan stunting serta menyampaikan program hasil kesepakatan bersama dengan Perangkat Daerah terkait kepada Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM).
“Seluruh aktivitas yang belum terlaksana di tahun 2025 dan akan dilaksanakan pada tahun 2026, termasuk dalam penandaan Berita Acara Pastipadu telah diarahkan sesuai titik lokasi yang disepakati oleh seluruh kabupaten, dimana Tahun 2025 disepakati sebanyak 12 Lokus dan Tahun 2026, 60 Lokus,” kata Junda Maulana.
“Tentunya ini penting sebagai wujud dukungan terhadap percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana misi kedua Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM),” lanjut Junda Maulana.
Pemprov Sulbar menegaskan komitmennya untuk mengintervensi 60 desa pada tahun anggaran 2026. Fokus utama akan diarahkan pada pengentasan kemiskinan serta pengendalian angka stunting secara berkelanjutan.
Sementara itu, Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, menekankan bahwa program ini akan menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Hari ini kita pertegas untuk program pengentasan kemiskinan dan pengendalian stunting. Kita sudah bicara dengan para bupati dan 26 SKPD. Tahun depan, kita akan intervensi 60 desa,” kata Suhardi Duka.
Menurutnya, desa-desa yang menjadi sasaran akan mendapatkan perhatian khusus dalam bidang kesehatan, infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan. Pemprov Sulbar juga telah menginstruksikan seluruh OPD untuk memprioritaskan alokasi anggaran terhadap program ini, dibandingkan kegiatan lainnya.
“Insya Allah program ini akan kita fokuskan. Saya tekankan ke OPD, ini dulu alokasi anggaran yang utama, baru alokasi yang lain. Setelah 60 desa tahun depan, dilanjutkan lagi dengan 60 desa berikutnya, hingga seluruh 600 desa lebih di Sulbar bisa ditangani pada akhir masa jabatan,” jelas SDK.
Dengan langkah sistematis ini, Pemprov Sulbar berharap angka kemiskinan dan stunting di wilayah Sulbar dapat ditekan secara signifikan, sekaligus memperkuat kualitas hidup masyarakat desa. (*)
