INTUISI.ID, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) terus melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah guna memastikan efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Rapat asistensi evaluasi ini berlangsung di ruang Oval Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 5 Maret 2025.
Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur, Salim S Mengga, memimpin langsung rapat yang telah berlangsung selama dua hari berturut-turut. Evaluasi ini menyoroti penyesuaian anggaran agar sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, sekaligus memastikan program pembangunan tetap mengacu pada visi-misi gubernur dan wakil gubernur terpilih.
Dalam rapat tersebut, masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memaparkan kondisi terkini bidang tugas mereka, strategi penyelesaian permasalahan, serta rencana pelaksanaan program yang mendukung visi dan misi kepemimpinan Suhardi Duka – Salim S Mengga untuk periode 2025-2030.
Wakil Gubernur Salim S Mengga menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus menjadi perhatian utama setiap OPD. Ia menekankan bahwa efisiensi bukan berarti mengurangi jumlah program, tetapi memastikan bahwa anggaran dialokasikan secara tepat dan efektif.
“Fokus kita adalah memastikan bahwa program-program prioritas tetap berjalan dengan baik. Yang tidak terlalu mendesak harus mengalami penyesuaian, namun itu bukan berarti pengurangan kegiatan, melainkan optimalisasi penggunaan anggaran agar lebih efektif dan efisien,” jelasnya.
Salim S Mengga juga menekankan pentingnya pemetaan anggaran berdasarkan urgensi kebutuhan masyarakat. OPD diminta untuk menyusun program yang langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah, serta menghindari pengeluaran yang kurang produktif.
Dalam rapat tersebut, juga dibahas strategi refocusing dan realokasi anggaran yang lebih berorientasi pada pelayanan publik. Salah satu langkah yang disoroti adalah pembatasan kegiatan seremonial, pengurangan biaya perjalanan dinas, serta penghematan dalam belanja operasional pemerintahan.
“Evaluasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal di Sulbar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kami ingin memastikan tidak ada kebocoran anggaran dan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberi dampak positif,” ujar Salim. (ADV)
