Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Optimalkan Anggaran Kesehatan, BPKPD Sulbar Hadiri Rapat Pengalokasian Belanja PBI JKN dan PBPU Pemda Perubahan TA 2025

Optimalkan Anggaran Kesehatan, BPKPD Sulbar Hadiri Rapat Pengalokasian Belanja PBI JKN dan PBPU Pemda Perubahan TA 2025

INTUISI.ID, Mamuju – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri rapat pengalokasian belanja Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemerintah Daerah dalam rangka Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Rapat yang berlangsung Senin 25 Agustus 2025 di ruang pertemuan BPJS Kesehatan Kantor Cabang (KC) Mamuju ini dihadiri oleh Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Daerah (AKPD) Ahli Muda Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Abdul Kuddus yang mewakili BPKPD Sulbar. Turut hadir perwakilan Dinas Kesehatan Sulbar serta jajaran BPJS Kesehatan KC Mamuju.

Abdul Kuddus menegaskan, BPKPD Sulbar berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses perencanaan anggaran.

“Kami di BPKPD terus memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk sektor kesehatan tepat sasaran, transparan, dan berdaya guna. Harapannya, masyarakat Sulbar bisa merasakan langsung manfaatnya melalui jaminan kesehatan yang lebih terjangkau dan merata,” ungkapnya.

Secara terpisah, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa sinergi dalam pengelolaan anggaran kesehatan menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat dapat terus memperoleh akses layanan kesehatan yang memadai.

“Pengalokasian anggaran PBI JKN dan PBPU Pemda harus direncanakan secara cermat, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan sejalan dengan visi pembangunan daerah,” ujar Ali Chandra.

Langkah ini juga menjadi wujud nyata komitmen Pemprov Sulbar dalam mendukung program prioritas nasional sekaligus mengawal Pancadaya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S Mengga, khususnya pada misi mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan, dapat memperkuat perencanaan anggaran sektor kesehatan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulbar secara menyeluruh. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Jika Pelayanan Publik Bermasalah, Jangan Diam, Laporkan Melalui SP4N-LAPOR

    Jika Pelayanan Publik Bermasalah, Jangan Diam, Laporkan Melalui SP4N-LAPOR

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – -Pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan berbagai persoalan pelayanan publik melalui aplikasi SP4N-LAPOR (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat). Hal ini merupakan salah satu misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka. Melalui SP4N-LAPOR sebagai kanal resmi pemerintah, disediakan untuk menampung […]

  • Pemkesra Gelar Rapat, Bahas Perpanjangan Rencana Kerja Tahunan Bersama BPJS Kesehatan

    Pemkesra Gelar Rapat, Bahas Perpanjangan Rencana Kerja Tahunan Bersama BPJS Kesehatan

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali menggelar rapat pembahasan perpanjangan Rencana Kerja Tahunan (RKT) bersama BPJS Kesehatan terkait penyelenggaraan jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC). Rapat tersebut dipimpin oleh Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemkesra, Muh. Dhany Sadry, dan berlangsung di ruang kerja Bagian Otda pada Kamis (27/11/2025). Ini menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar […]

  • UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan PUPR Sulbar Tangani Longsoran Ruas Tabone–Nosu Mamasa

    UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan PUPR Sulbar Tangani Longsoran Ruas Tabone–Nosu Mamasa

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamasa – UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan penanganan pembersihan material longsoran di ruas jalan Tabone–Nosu, Kabupaten Mamasa, Sulbar, pada 22 hingga 27 Desember 2025. Penanganan longsoran ini dilakukan guna memastikan kelancaran dan keamanan arus lalu lintas, khususnya bagi masyarakat yang melintas di jalur […]

  • Yusuf T. Silambi: Sistem Reward and Punishment, Kunci Reformasi ASN di Kutai Timur

    Yusuf T. Silambi: Sistem Reward and Punishment, Kunci Reformasi ASN di Kutai Timur

    • 0Komentar

    Kutai Timur,Intuisi.id – Yusuf T. Silambi, anggota DPRD Kutai Timur, menyerukan penerapan sistem reward and punishment sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara (ASN). Dalam wawancara via telepon, Selasa (17/11/2024), Yusuf menegaskan bahwa sistem ini adalah langkah penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih profesional dan bertanggung jawab. “Pegawai yang menunjukkan kinerja baik dan […]

  • Hj Uci: Pilih Pemimpin Kutim Sesuai Hati Nurani, Tolak Politik Uang

    Hj Uci: Pilih Pemimpin Kutim Sesuai Hati Nurani, Tolak Politik Uang

    • 0Komentar

    KUTAI TIMUR, intuisi.id – Dengan tinggal tiga pekan lagi menuju Pilkada Kutai Timur 2024, Anggota DPRD Kutim dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hj Uci, mengimbau masyarakat untuk memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani. Ia menekankan agar warga mempertimbangkan visi dan misi para calon bupati dan wakil bupati saat menentukan pilihan mereka. “Visi dan misi dari […]

  • SPBE Jadi Instrumen Kinerja ASN, Diskominfo Sulbar Perkuat Sistem Pemerintahan Digital

    SPBE Jadi Instrumen Kinerja ASN, Diskominfo Sulbar Perkuat Sistem Pemerintahan Digital

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Pemprov Sulbar – Isu penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang disinggung Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam evaluasi kinerja OPD dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan digital. SPBE tidak lagi diposisikan sebatas kewajiban administratif, tetapi sebagai instrumen pengukur kinerja, efektivitas layanan, dan kedisiplinan aparatur. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan […]

expand_less