Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Optimalkan Anggaran Kesehatan, BPKPD Sulbar Hadiri Rapat Pengalokasian Belanja PBI JKN dan PBPU Pemda Perubahan TA 2025

Optimalkan Anggaran Kesehatan, BPKPD Sulbar Hadiri Rapat Pengalokasian Belanja PBI JKN dan PBPU Pemda Perubahan TA 2025

INTUISI.ID, Mamuju – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri rapat pengalokasian belanja Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemerintah Daerah dalam rangka Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Rapat yang berlangsung Senin 25 Agustus 2025 di ruang pertemuan BPJS Kesehatan Kantor Cabang (KC) Mamuju ini dihadiri oleh Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Daerah (AKPD) Ahli Muda Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Abdul Kuddus yang mewakili BPKPD Sulbar. Turut hadir perwakilan Dinas Kesehatan Sulbar serta jajaran BPJS Kesehatan KC Mamuju.

Abdul Kuddus menegaskan, BPKPD Sulbar berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses perencanaan anggaran.

“Kami di BPKPD terus memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk sektor kesehatan tepat sasaran, transparan, dan berdaya guna. Harapannya, masyarakat Sulbar bisa merasakan langsung manfaatnya melalui jaminan kesehatan yang lebih terjangkau dan merata,” ungkapnya.

Secara terpisah, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa sinergi dalam pengelolaan anggaran kesehatan menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat dapat terus memperoleh akses layanan kesehatan yang memadai.

“Pengalokasian anggaran PBI JKN dan PBPU Pemda harus direncanakan secara cermat, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan sejalan dengan visi pembangunan daerah,” ujar Ali Chandra.

Langkah ini juga menjadi wujud nyata komitmen Pemprov Sulbar dalam mendukung program prioritas nasional sekaligus mengawal Pancadaya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S Mengga, khususnya pada misi mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan, dapat memperkuat perencanaan anggaran sektor kesehatan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulbar secara menyeluruh. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Pemkesra Sulbar Kunjungi MUI Mamuju, Perkuat Sinergi untuk Kerukunan Umat

    Pemkesra Sulbar Kunjungi MUI Mamuju, Perkuat Sinergi untuk Kerukunan Umat

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat melakukan kunjungan kerja dan silaturahmi ke Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mamuju, Selasa 27 Januari 2026. Kunjungan tersebut disambut langsung oleh jajaran pengurus MUI Kabupaten Mamuju dan berlangsung dalam suasana penuh keakraban serta dialog konstruktif. Kegiatan ini juga sejalan dengan Panca Daya Pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi […]

  • Sukses! Ribuan Peserta Meriahkan Mamuju Run 2025 Polresta dan HIPMI

    Sukses! Ribuan Peserta Meriahkan Mamuju Run 2025 Polresta dan HIPMI

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, MAMUJU – Ribuan peserta tumpah ruah di pusat Kota Mamuju, dalam gelaran Mamuju Run 2025, ajang fun run terbesar di Sulawesi Barat yang berlangsung meriah dan sukses, Minggu (9/11/2025). Kegiatan hasil kolaborasi Polresta Mamuju dan HIPMI Mamuju ini bukan sekadar olahraga, tetapi juga ajang mempererat sinergi antara aparat kepolisian dan masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan […]

  • Komisi II DPRD Sulbar Kunjungi PDAM Wai Tipalayo untuk Optimalisasi Pajak Air Permukaan

    Komisi II DPRD Sulbar Kunjungi PDAM Wai Tipalayo untuk Optimalisasi Pajak Air Permukaan

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Polman – Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan memperkuat sinergi terkait pengelolaan serta optimalisasi penerimaan daerah melalui pajak air permukaan, Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat melakukan kunjungan kerja ke kantor PDAM Wai Tipalayo di Kabupaten Polewali Mandar. Kunjungan ini dipimpin oleh Mulyadi Bintaha dan disambut oleh Direktur PDAM Wai Tipalayo, Muh. Fadli M. Turut […]

  • Pemprov Sulbar Beralih ke SP2D Online: Gaji ASN Lebih Cepat dan Transparan

    Pemprov Sulbar Beralih ke SP2D Online: Gaji ASN Lebih Cepat dan Transparan

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Sebagai bagian dari transformasi digital pengelolaan keuangan daerah, untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, sesuai visi misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, BPKPD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pembayaran Gaji ASN melalui SP2D Online, bertempat di ruang rapat Kantor BPKPD Sulbar, […]

  • Sekretaris DPRD Sulbar Tinjau Kesiapan Gedung Paripurna Menjelang HUT ke-20 dan Pelantikan Anggota Dewan

    Sekretaris DPRD Sulbar Tinjau Kesiapan Gedung Paripurna Menjelang HUT ke-20 dan Pelantikan Anggota Dewan

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Hamzih, bersama tim medis dari Dinas Kesehatan Provinsi, melakukan peninjauan langsung terhadap Gedung Paripurna DPRD menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Sulawesi Barat yang ke-20 serta pelantikan anggota dewan terpilih periode 2024-2029. Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan gedung dari segi fasilitas, keselamatan, dan kesehatan dalam […]

  • Bawaslu Mamuju Tekankan Kolaborasi Media dalam Proses Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada 2024

    Bawaslu Mamuju Tekankan Kolaborasi Media dalam Proses Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada 2024

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mamuju menyelenggarakan sosialisasi hukum non-peraturan (Perbawaslu) dengan tema “Peran Media dalam Mengawal Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar Pemilih” untuk Pilkada 2024. Acara ini berlangsung di Hotel Maleo Mamuju pada Jumat, 19 Juli 2023, dan dihadiri oleh puluhan jurnalis setempat. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat […]

expand_less