INTUISI.ID – Pemerintah Kota Bontang melalui Wakil Wali Kota, Agus Haris, menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD, Jumat (19/9/2025) malam.
Dalam laporannya, Agus Haris memaparkan kondisi umum keuangan daerah sekaligus strategi fiskal yang disiapkan untuk mendukung pembangunan prioritas. Ia menyebutkan bahwa RAPBD 2026 menjadi instrumen penting dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi Bontang.
“Dokumen ini adalah gambaran arah pembangunan daerah yang terintegrasi dengan visi nasional dan regional. Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkapnya.
Salah satu program prioritas yang menonjol dalam RAPBD 2026 adalah penanganan banjir. Masalah banjir disebut sebagai persoalan mendesak yang membutuhkan pembiayaan multi-years agar dapat ditangani secara sistematis dan tuntas.
Kebijakan ini selaras dengan hasil pembahasan dokumen KUA-PPAS 2026 yang telah disepakati eksekutif dan legislatif pada 15 Agustus lalu. Selain banjir, RAPBD 2026 juga akan memfokuskan anggaran pada pengembangan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia.
Agus Haris menambahkan bahwa rancangan anggaran tahun depan diharapkan menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah dan DPRD untuk mendorong pembangunan inklusif di Kota Bontang.
“Kami ingin RAPBD ini menjadi acuan bersama dalam membangun Bontang yang lebih maju, berdaya saing, sekaligus inklusif bagi semua lapisan masyarakat,” tegasnya.
Setelah penyampaian nota keuangan ini, DPRD Kota Bontang akan segera melakukan pembahasan mendalam. Targetnya, RAPBD 2026 dapat disahkan menjadi Perda sebelum tahun anggaran berjalan, sehingga pelaksanaan program prioritas bisa langsung dimulai sejak awal 2026. (*)