Ikuti Kami

Beranda » PARIWARA » Komisi A DPRD: Kutim Perlu Percepat Langkah Menuju Kemandirian Pangan, Kurangi Ketergantungan Impor

Komisi A DPRD: Kutim Perlu Percepat Langkah Menuju Kemandirian Pangan, Kurangi Ketergantungan Impor

KUTAI TIMUR, intuisi.id – Ketua Komisi A DPRD Kutai Timur (Kutim), Eddy Markus Palinggi, menegaskan perlunya percepatan langkah untuk mengurangi ketergantungan Kutim pada suplai pangan dari luar daerah. Saat ini, sekitar 80 persen kebutuhan telur di Kutim masih diimpor dari Jawa dan Sulawesi, sementara produksi lokal hanya mencakup 20 persen. Eddy menekankan bahwa situasi ini harus diubah demi mewujudkan kemandirian pangan.

“Kutim memiliki lahan dan potensi besar untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Sayangnya, banyak komoditas seperti telur dan sayur masih harus didatangkan dari luar. Ini peluang bagi kita untuk memperkuat sektor peternakan dan pertanian lokal,” kata Eddy saat ditemui di Kantor DPRD Kutai Timur.

Pengembangan Sektor Peternakan dan Tantangannya

Eddy mengakui bahwa sektor peternakan di Kutim, seperti ternak sapi, ayam, dan babi, memiliki potensi besar, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Menurutnya, program-program bantuan yang telah diberikan pemerintah belum menunjukkan hasil signifikan karena kurangnya sistem monitoring dan pendampingan berkelanjutan.

“Selama ini, banyak program bantuan peternakan di Kutim, tapi jarang ada hasil yang signifikan. Peternak butuh lebih dari sekadar bantuan awal; mereka perlu pendampingan terus-menerus dan sistem yang terstruktur,” ujar Eddy.

Masalah dalam pengembangan peternakan, seperti sapi, sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa solusi yang jelas. Kelemahan dalam pengelolaan dan kurangnya dukungan teknis menjadi penghambat utama bagi peternak untuk berkembang.

Inspirasi dari Swasembada Padi di Kaubun

Eddy juga menyoroti contoh sukses di wilayah Kaubun yang telah berhasil mencapai swasembada padi. Ia menyebutkan bahwa keberhasilan ini membuktikan potensi besar Kutim untuk mandiri di sektor pertanian. Namun, sayangnya, banyak wilayah lain di Kutim masih bergantung pada suplai luar daerah.

“Kaubun sudah membuktikan bahwa kita bisa swasembada padi. Sayangnya, wilayah lain masih bergantung pada suplai dari luar. Padahal, dengan dukungan teknologi dan strategi pengelolaan yang baik, kita bisa mengurangi ketergantungan ini,” tegas Eddy.

Dorongan Modernisasi Pertanian dan Peternakan

Sebagai anggota legislatif dari Partai Nasdem, Eddy mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan pendekatan modern dalam pengelolaan sektor peternakan dan pertanian. Ia menegaskan bahwa metode konvensional tidak cukup untuk membawa sektor ini maju ke tingkat yang lebih tinggi.

“Sapi, babi, ayam, dan lainnya jika dikelola dengan sistem modern bisa lebih berkembang dan produktif. Tapi jika kita masih bertahan dengan cara lama, sulit untuk bersaing, dan kemandirian pangan hanya akan jadi wacana,” katanya.

Eddy juga menekankan pentingnya tata kelola yang baik dan sensitif terhadap keberagaman masyarakat dalam pengembangan peternakan babi. Menurutnya, potensi ini dapat dikembangkan untuk membantu ekonomi lokal tanpa menimbulkan konflik sosial.

“Jika dikelola dengan baik, potensi peternakan babi ini bisa membantu ekonomi masyarakat tanpa menimbulkan gesekan sosial. Yang penting adalah bagaimana kita mengelolanya agar dapat diterima oleh semua pihak,” tambahnya.

Pentingnya Infrastruktur Distribusi

Selain pendekatan modern dalam pengelolaan, Eddy menekankan pentingnya infrastruktur yang memadai untuk mendukung distribusi produk pertanian dan peternakan. Menurutnya, infrastruktur yang baik dapat memperlancar distribusi produk lokal, tidak hanya di Kutim tetapi juga ke wilayah seperti Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Jika infrastruktur distribusi diperbaiki, hasil panen dan peternakan dari Kutim bisa lebih mudah didistribusikan dan memenuhi kebutuhan lokal. Harapan saya, ke depan, produk lokal Kutim bisa sampai ke IKN tanpa masalah distribusi,” jelas Eddy

Komitmen dan Harapan untuk Masa Depan

Eddy menyerukan pemerintah daerah untuk lebih serius dalam memberikan dukungan kepada sektor peternakan dan pertanian. Ia berharap bantuan modal, pelatihan, dan pengelolaan yang terstruktur bisa menjadi fokus utama dalam mendukung para peternak dan petani lokal.

“Ini saatnya kita berubah. Kemandirian pangan harus menjadi tujuan bersama, bukan hanya cita-cita. Pemerintah harus serius mendukung para petani dan peternak kita agar Kutim bisa berdiri di atas kaki sendiri dalam urusan pangan,” pungkas Eddy.

Eddy optimistis bahwa dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, Kutim dapat mengurangi ketergantungan pada pasokan luar daerah dan menjadi daerah yang mandiri, bahkan mampu memenuhi kebutuhan pangan di wilayah sekitarnya, termasuk IKN. (adv)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Forkopimda Sulbar Bentuk Tim Terpadu Atasi Premanisme dan Evaluasi Tambang

    Forkopimda Sulbar Bentuk Tim Terpadu Atasi Premanisme dan Evaluasi Tambang

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka, memimpin rapat Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) Sulbar di Ruang Oval Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Jumat (16/5/2025). Rapat ini dihadiri langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulbar, Kepala dan Wakil Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulbar, Komandan Korem (Danrem) Tatag 142, BIN serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah […]

  • Biro Pemkesra Sulbar Pantau Persiapan Kunjungan Wakil Gubernur ke Kafilah STQH Nasional di Kendari

    Biro Pemkesra Sulbar Pantau Persiapan Kunjungan Wakil Gubernur ke Kafilah STQH Nasional di Kendari

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Kendari – Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) melakukan pemantauan langsung terhadap persiapan kunjungan kerja Wakil Gubernur Sulbar, Salim S. Mengga, di Hotel Plaza Kubra, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, 11 Oktober 2025. Kunjungan tersebut direncanakan sebagai bentuk silaturahmi dan dukungan moril dari pasangan Gubernur […]

  • Rapat Bersama Sekda Sulbar, DKPPKB Fokus Tingkatkan Kualitas Layanan dan SPBE

    Rapat Bersama Sekda Sulbar, DKPPKB Fokus Tingkatkan Kualitas Layanan dan SPBE

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat mempercepat perbaikan layanan publik dengan fokus pada peningkatan kinerja organisasi dan inovasi pelayanan. Langkah ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dibawa Kepemimpinan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. […]

  • Pastikan Akses Merata, Pemprov Sulbar Matangkan Anggaran BPJS 2026

    Pastikan Akses Merata, Pemprov Sulbar Matangkan Anggaran BPJS 2026

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Pemprov Sulbar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Rencana Alokasi Anggaran APBD Tahun 2026 terkait Anggaran BPJS. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Oval, Lt. 3 Kantor Gubernur Sulbar, Senin 29 September 2025. Kegiatan ini sebagai bagian dari penguatan Quick Wins Sulbar Sehat, yang digagas oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. […]

  • Tepat Hitung, Tepat Gerak: BPKAD Sulbar Mantapkan Strategi UP 2026

    Tepat Hitung, Tepat Gerak: BPKAD Sulbar Mantapkan Strategi UP 2026

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar rapat perhitungan Uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2026 bagi seluruh perangkat daerah lingkup Pemprov Sulbar, Senin (12/1/2026). Dilaksanakan di Ruang Rapat Bidang Penatausahaan dan Kas Daerah, rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Penatausahaan dan Kas Daerah, Andi Kustia Hatta, […]

  • SDK: Pemprov dan Pemkab Harus Berbagi Tanggung Jawab Tangani Kemiskinan Ekstrem

    SDK: Pemprov dan Pemkab Harus Berbagi Tanggung Jawab Tangani Kemiskinan Ekstrem

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Pengentasan kemiskinan ekstrem di Sulawesi Barat masih menjadi tantangan serius yang harus diselesaikan pemerintah daerah. Dari total 10 persen angka kemiskinan di Sulbar, sekitar 1,7 persen masuk kategori miskin ekstrem, di mana masyarakatnya kesulitan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Hal ini menjadi perhatian utama Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) menegaskan bahwa percepatan pengentasan […]

expand_less