Kolaborasi dengan BPS RI, Sulbar Fokuskan Intervensi Berbasis Data Presisi

Intuisi.id, Jakarta – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mengakselerasi penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting melalui penguatan basis data. Upaya ini diwujudkan lewat rapat teknis pemadanan data sektoral bersama Badan Pusat Statistik (BPS) RI di Kantor BPS RI, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Sulbar, Rahyati Rauf, mengatakan pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari komitmen yang telah dibangun antara pemerintah daerah dan pusat.

“Ini adalah lanjutan dari Nota Kesepakatan antara Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dengan Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, serta Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani Sekda Sulbar, Junda Maulana bersama Kepala BPS Sulbar, Suri Handayani,” ujar Rahyati.

Ia menegaskan, penguatan komitmen tersebut menjadi fondasi penting dalam mendorong percepatan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Penanganan Stunting Terpadu (PASTIPADU), yang saat ini dikomandoi langsung oleh Sekda Sulbar sebagai ketua harian.

Menurutnya, fokus utama koordinasi kali ini adalah memastikan integrasi data sektoral daerah dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) milik BPS, sehingga intervensi program di tingkat desa dan kelurahan bisa lebih tepat sasaran.

“Kami ingin memastikan data yang digunakan benar-benar presisi. Dengan begitu, pelaksanaan program di lokus PASTIPADU dapat berjalan efektif dan terukur,” jelasnya.

Dalam rapat tersebut, sejumlah poin teknis strategis disepakati, di antaranya pemanfaatan teknologi Application Programming Interface (API) untuk mempercepat dan mengamankan proses integrasi data, penyediaan data balikan dari BPS kepada Pemprov sebagai dasar intervensi program, serta komitmen menjaga kerahasiaan data sesuai regulasi perlindungan data pribadi.

Sementara itu, Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menegaskan pihaknya akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan kerja sama ini berjalan optimal dan berdampak nyata.

“Kami ingin memastikan setiap anggaran yang digunakan untuk pemutakhiran data benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Amujib.

Ia optimistis, dengan data yang semakin sinkron antara pemerintah pusat dan daerah, target penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting di Sulawesi Barat dapat dicapai lebih efektif melalui intervensi berbasis data yang akurat.

Rapat ini juga menjadi bagian dari langkah strategis mendukung implementasi kebijakan nasional terkait Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, sebagaimana diamanatkan dalam instruksi presiden. (*)