Kutai Timur, Intuisi.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Jimmi, menyampaikan bahwa pemahaman kode etik harus menjadi prioritas bagi anggota DPRD baru. Kode etik bukan hanya peraturan, tetapi landasan moral yang membantu anggota DPRD menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.
“Masih banyak anggota dewan baru yang belum sepenuhnya memahami apa saja yang diatur dalam kode etik, termasuk sanksi-sanksi yang berlaku. Ini adalah hal yang sangat penting untuk kita pahami bersama,” ujar Jimmi dalam pertemuan di kantor DPRD Kutai Timur, Senin (4/11/2024).
Jimmi menekankan bahwa pemahaman ini adalah kunci untuk menjaga kedisiplinan, terutama dalam hal kehadiran dan partisipasi aktif dalam kegiatan DPRD.
Ia menjelaskan bahwa kehadiran dalam rapat dan kegiatan resmi merupakan wujud tanggung jawab kepada rakyat.
“Kursi DPRD adalah amanah dari rakyat yang harus dijalankan maksimal. Kehadiran anggota dalam kegiatan resmi menunjukkan komitmen dalam menjaga nama baik lembaga dan moral kerja,” tambahnya.
Jimmi juga menyebutkan bahwa ada beberapa anggota DPRD yang sedang mengajukan izin untuk kampanye. Namun, ia menegaskan bahwa tugas utama di DPRD tidak boleh diabaikan.
“Saat ini terdapat sekitar tujuh anggota DPRD Kutim yang mengajukan izin untuk kampanye dalam beberapa kesempatan,” ungkapnya.
Ia berharap bahwa semua anggota, terutama yang baru, memahami dan menerapkan kode etik agar kinerja DPRD tetap optimal dan mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat.
“Kinerja di DPRD harus tetap dimaksimalkan demi menghormati amanah rakyat yang telah mempercayakan kursi ini kepada kita,” tutup Jimmi. (ADV)
