Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Gubernur Sulbar Buka-bukaan Soal Tekanan Fiskal: Belanja Pegawai Lebih 30%, Usul Relaksasi Pasal 146 UU HKPD

Gubernur Sulbar Buka-bukaan Soal Tekanan Fiskal: Belanja Pegawai Lebih 30%, Usul Relaksasi Pasal 146 UU HKPD

Intuisi.id, Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, didampingi Sekretaris Daerah Junda Maulana, menerima audiensi dan diskusi bersama sejumlah organisasi masyarakat (Ormas), organisasi kepemudaan (OKP), serta perwakilan PPPK formasi waktu (FW) dan PPPK paruh waktu (PW) Provinsi Sulawesi Barat. Jumat, 10 April 2026.

Pertemuan yang berlangsung pada pukul 14.00 WITA di Ruang Theater Lantai 2 Kantor Gubernur Sulawesi Barat ini membahas kondisi keuangan daerah serta dampak kebijakan pembatasan belanja pegawai dalam APBD sebesar 30 persen yang akan diberlakukan pada tahun 2027. Merujuk pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), khususnya di pasal 146.

Kebijakan tersebut berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, meskipun pemerintah pusat telah menegaskan tidak akan menghapus skema PPPK paruh waktu.

Dalam forum tersebut, Gubernur Suhardi Duka, memaparkan secara rinci kondisi fiskal Pemprov Sulbar dan semua kabupaten. Secara langsung juga membuka ruang dialog dengan para perwakilan PPPK paruh waktu dan OKP, meminta masukan terkait langkah-langkah strategis yang perlu diambil guna menyelesaikan persoalan tersebut.

Gubernur Suhardi Duka memaparkan bahwa kondisi keuangan Provinsi Sulawesi Barat saat ini berada dalam tekanan yang cukup berat. Ia menyebutkan bahwa rata-rata belanja pegawai di kabupaten se-Sulbar telah mencapai 40 persen, sementara di tingkat provinsi berada pada angka 38 persen.

“Bahkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat harus melakukan penyesuaian anggaran hingga Rp220 miliar. Olehnya itu, kami mengusulkan relaksasi Pasal 146. Jika tidak ada relaksasi atau kebijakan dari pemerintah pusat, ini bisa menjadi bencana bagi daerah, bahkan berpotensi menyebabkan shutdown,” ujarnya.

Dari PKC PMII Sulbar, Reza, menyampaikan harapan atas situasi pelik yang dihadapi Pemprov Sulbar, agar tidak ada yang dikorbankan. Sehingga berharap pemerintah pusat bisa memberikan kebijakan atas situasi yang dialami semua daerah di Indonesia, sehingga tidak ada keputusan yang bisa merugikan masyarakat. Hal ini pun dijawab Gubernur Suhardi Duka, menjadi harapan bersama.

Sementara Perwakilan HMI MPO Mamuju, Aco Riswan menilai kebijakan pemerintah pusat saat ini justru menimbulkan kebingungan di daerah dan berdampak hingga ke lapisan masyarakat bawah. Ia menyampaikan bahwa langkah yang perlu segera dilakukan adalah mendorong pemerintah pusat untuk menunda penerapan kebijakan tersebut.

Selain itu, ia juga mengusulkan agar pemerintah pusat memberikan kebijakan tambahan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menertibkan berbagai jenis pajak yang ada guna memperkuat kondisi fiskal daerah.

Pertemuan tersebut diharapkan ada peran serta organisasi yang hadir agar melihat persoalan secara jernih yang dihadapi daerah saat ini, dan menghasilkan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah. (ADV)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Jabat Plh Sekda Provinsi, Junda Tekankan Soal Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

    Jabat Plh Sekda Provinsi, Junda Tekankan Soal Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Setelah menerima SK sebagai Plh. Sekda Provinsi Sulbar, Junda Maulana mengharapkan dukungan dari berbagai pihak untuk mendukung program prioritas Gubernur Suhardi Duka dan Wagub Sulbar Salim S Mengga. Junda mengatakan, Jabatan Plh ini adalah amanah untuk bisa membantu gubernur dan wagub dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Untuk itu dia mengharapkan dukungan seluruh OPD […]

  • Wakil Ketua DPRD Mamasa Lakukan Kunjungan Kerja ke DPRD Sulbar, Bahas Konsultasi Anggaran APBD 2026

    Wakil Ketua DPRD Mamasa Lakukan Kunjungan Kerja ke DPRD Sulbar, Bahas Konsultasi Anggaran APBD 2026

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Kabag Umum dan Keuangan DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Stafenus B. Madika menerima kunjungan kerja Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Mamasa, Nazaruddin Gasma di ruang kerjanya, kantor DPRD Sulbar, Selasa, 7 Oktober 2025. Kunjungan kerja tersebut dilakukan dalam rangka konsultasi terkait penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 di […]

  • Tim PSKBA Kemensos RI Lakukan Pengecekan Fisik Aset Kementerian di Dinsos Sulbar

    Tim PSKBA Kemensos RI Lakukan Pengecekan Fisik Aset Kementerian di Dinsos Sulbar

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Tim dari Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) melakukan pengecekan fisik sejumlah aset milik Kemensos RI yang ditempatkan di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Pengecekan dilakukan, Rabu, 19/11/2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari evaluasi rutin untuk memastikan seluruh aset penanggulangan bencana tetap dalam kondisi […]

  • Polresta Mamuju Peduli Lingkungan, Tanam Pohon Hadapi Dampak Cuaca Panas El Nino

    Polresta Mamuju Peduli Lingkungan, Tanam Pohon Hadapi Dampak Cuaca Panas El Nino

    • 0Komentar

    Mamuju — Sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menghadapi dampak cuaca panas ekstrem akibat fenomena El Nino, Polresta Mamuju menggelar kegiatan penanaman pohon di halaman Mapolresta Mamuju, Jumat, 17 April 2026 Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolresta Mamuju Kombes Pol Ferdyan Indra Fahmi, didampingi Wakapolresta Mamuju AKBP Zaky Maghfur bersama para Pejabat Utama (PJU) Polresta […]

  • Sinkronisasi Pusat-Daerah, Bapperida Sulbar Bahas Target Pertanian Polman 2027

    Sinkronisasi Pusat-Daerah, Bapperida Sulbar Bahas Target Pertanian Polman 2027

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Bapperida Provinsi Sulawesi Barat memfasilitasi pertemuan teknis antara pemerintah provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten se- Sulawesi Barat melalui desk urusan pemerintahan bidang pertanian. Tujuan kegiatan ini dilaksanakan Adalah untuk menetapkan target prioritas pembangunan tahun perencanaan 2027. Hal ini juga sejalan dengan visi dan misi Gubenur Sulbar, Suhardi Duka. Kegiatan yang digelar […]

  • Kemarau Panjang, Suhardi Duka Ajak Warga Bersatu Atasi Kekeringan dan Cegah Karhutla

    Kemarau Panjang, Suhardi Duka Ajak Warga Bersatu Atasi Kekeringan dan Cegah Karhutla

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan puncak musim kemarau berlangsung sepanjang Agustus hingga September 2026. Situasi ini menjadi ancaman di berbagai wilayah, termasuk di Sulbar. Berdasarkan data rekapitulasi daerah, ancaman kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla) terus meluas. Terhitung sejak 1 Januari hingga 25 Agustus 2026, tercatat 3.042 titik panas […]

expand_less