Evaluasi Kemendagri, Pj Bahtiar Fokus Pengendalian Inflasi dan Penanganan Stunting di Sulbar

INTUISI.ID, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan evaluasi terhadap kinerja Pejabat (PJ) Gubernur, termasuk PJ Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Bahtiar Baharuddin.

Evaluasi tersebut berlangsung pada Kamis, 5 September 2024, di hadapan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri, yang bertujuan untuk melihat pencapaian serta langkah-langkah strategis yang telah diambil selama tiga bulan terakhir.

Dalam evaluasi tersebut, Bahtiar memaparkan sejumlah program prioritas yang telah ia jalankan, termasuk pengendalian inflasi di Sulbar. Bahtiar menyebutkan bahwa gerakan pangan murah yang awalnya dijalankan beberapa kali dalam sepekan kini dimasifkan hingga empat kali per minggu.Upaya ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga pangan di tengah tekanan inflasi.

“Sejak Juli 2024, inflasi yang awalnya berada di 2,08% (year-on-year) berhasil turun menjadi 1,59%,” jelas Bahtiar.

Bahtiar juga menggencarkan gerakan menanam komoditas pangan seperti sukun dan pisang untuk meningkatkan produksi pangan di Sulbar.

Sebanyak 18.000 bibit sukun dan 5.000 bibit pisang telah ditanam dalam gerakan kolaboratif bersama Forkopimda, Pemkab, dan masyarakat. Selain itu, proyek infrastruktur penting, seperti pembangunan ruas jalan Salutambung-Urekang, terus diawasi guna memastikan kelancaran mobilisasi hasil pertanian.

Salah satu prioritas utama lainnya adalah penanganan stunting di Sulbar. Bahtiar mengoptimalkan peran Posyandu dan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk PKK, BKKBN, TNI-Polri, serta instansi vertikal lainnya.

Pembagian makanan tambahan (PMT) untuk ibu hamil dan balita telah menjadi salah satu langkah penting dalam menurunkan angka stunting di Sulbar.

Di bidang pelayanan publik, Bahtiar menekankan pentingnya peningkatan layanan perizinan dan kesehatan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulbar berhasil melayani 990 layanan perizinan di 14 sektor dan mencatat realisasi investasi triwulan II 2024 sebesar Rp1,77 triliun, hampir dua kali lipat dibandingkan periode yang sama pada 2023.

Pada sektor kesehatan, RSUD Provinsi Sulbar kini menyediakan fasilitas pendaftaran online serta layanan khusus bagi ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas.

Bahtiar juga menyoroti upaya pemerintah daerah dalam menekan angka pengangguran. Berbagai program pelatihan kerja berbasis kompetensi telah diadakan di Sulbar dengan melibatkan 179 peserta yang magang di 26 perusahaan.

Selain itu, kegiatan pelatihan produktivitas dan penempatan tenaga kerja di enam kabupaten telah membantu ratusan orang mendapatkan pekerjaan.

Penanganan kemiskinan menjadi fokus lain dengan kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Persentase penduduk miskin di Sulbar pada 2024 tercatat sebesar 11,21%, sedangkan penduduk miskin ekstrem mencapai 1,46%.

Berbagai program sosial, bantuan pengembangan ekonomi masyarakat, dan pengembangan kapasitas masyarakat pesisir diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan di provinsi tersebut.

Dalam hal kesehatan, penurunan prevalensi stunting dari 35% menjadi 30,3% di Sulbar menjadi salah satu capaian yang membanggakan. Pemprov Sulbar juga terus menambah fasilitas kesehatan dengan memperluas jaringan kerja sama dan meningkatkan pelayanan rumah sakit.

Bahtiar menutup evaluasi dengan menekankan pentingnya menyukseskan Pilkada Serentak 2024, menjaga stabilitas sosial-politik, dan memastikan keterhubungan Sulbar dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam rangka membangun konektivitas nasional yang lebih baik.

“Sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan program-program ini. Dengan fokus pada 10 prioritas utama, kami berharap Sulbar terus maju dan mampu menghadapi berbagai tantangan pembangunan,” pungkas Bahtiar.

(*)