Ikuti Kami

Beranda » BERITA » DPRD Sulbar Terima Aspirasi Warga Taupe: Desak BKSDA Tinjau Ulang Tapal Batas Taman Nasional Gandang Dewata

DPRD Sulbar Terima Aspirasi Warga Taupe: Desak BKSDA Tinjau Ulang Tapal Batas Taman Nasional Gandang Dewata

INTUISI.ID, Mamasa – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Dapil kabupaten Mamasa dari Fraksi PKB, Suhadi Kandoa’, menerima aspirasi masyarakat Desa Taupe, Kabupaten mamasa terkait aktivitas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Selatan mengenai penetapan tapal batas kawasan Taman Nasional Gandang Dewata.

Dalam pertemuan tersebut, Suhadi menyampaikan bahwa warga Desa Taupe merasa dirugikan dengan kebijakan tapal batas yang ditetapkan BKSDA, bahkan mengancam akan keluar dari wilayah penyangga taman nasional jika permasalahan ini tidak segera ditinjau ulang.

“BKSDA perlu menghentikan sementara aktivitasnya di Desa Taupe sambil mengkaji ulang apa yang menjadi keresahan masyarakat. Aspirasi warga ini harus mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan potensi konflik,” tegas Suhadi.

Sebelumnya, masyarakat Desa Taupe telah melakukan musyawarah di Buntu Kepa yang menghasilkan kesepakatan menolak keberadaan tapal batas yang ditetapkan BKSDA Sulsel.

Salah seorang aktivis muda Desa Taupe yang hadir dalam dialog dengan Suhadi mengungkapkan bahwa keputusan sepihak tanpa melibatkan masyarakat justru memicu keresahan.

Warga menyampaikan empat alasan utama penolakan:

  1. Keterbatasan akses lahan – Batas hutan dinilai membatasi lahan pertanian dan peternakan warga.
  2. Kurangnya partisipasi masyarakat – Penetapan batas dilakukan tanpa melibatkan warga setempat.
  3. Ketidakjelasan batas kawasan – Warga menilai penetapan tidak transparan dan menimbulkan ketidakpastian hukum.
  4. Dampak ekonomi – Kekhawatiran akan hilangnya mata pencaharian akibat pembatasan lahan.

Selain faktor tersebut, warga juga menekankan pentingnya menghormati kearifan lokal dan budaya yang telah menjadi pedoman hidup masyarakat Taupe sejak dahulu.

Untuk itu, Suhadi Kandoa’ mendorong Pemerintah Daerah agar segera memfasilitasi ruang dialog antara masyarakat Taupe dengan BKSDA. Ia menilai penyelesaian masalah harus dilakukan secara partisipatif, mengakui hak masyarakat atas tanah leluhur, dan menghindari upaya sepihak yang berpotensi memicu konflik.

“Kami berharap pemerintah pusat maupun daerah memberikan perhatian serius agar persoalan ini diselesaikan dengan adil, tidak merugikan masyarakat, dan menjadi contoh penyelSuhSuhadSsaian sengketa tapal batas di daerah lain,” tutup Suhadi. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Pemkab Mamuju Siapkan 153 Pendamping untuk Penyaluran Dana Gempa Tahap II

    Pemkab Mamuju Siapkan 153 Pendamping untuk Penyaluran Dana Gempa Tahap II

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Pemerintah Kabupaten Mamuju melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar pembekalan bagi 153 pendamping yang akan bertugas dalam penyaluran dana bantuan gempa tahap II. Program ini bertujuan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan mempercepat proses pemulihan bagi warga yang terdampak gempa di Kabupaten Mamuju. Para pendamping yang mengikuti pembekalan terdiri dari personil […]

  • Gubernur Sulbar Terima Kunjungan REI, Bahas Sinergi Pembangunan Properti di Sulbar

    Gubernur Sulbar Terima Kunjungan REI, Bahas Sinergi Pembangunan Properti di Sulbar

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka menerima kunjungan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) Sulbar di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Sulbar, Jumat, 25 April 2025. Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPD REI Sulbar, Minta Jaya Ginting. Dalam pertemuan itu, Gubernur Suhardi Duka menyatakan dukungan penuh terhadap upaya […]

  • Pantau Lokasi Retret di Makorem 142 Tatag, Gubernur Suhardi Duka Pastikan Kesiapan Acara Tiga Hari

    Pantau Lokasi Retret di Makorem 142 Tatag, Gubernur Suhardi Duka Pastikan Kesiapan Acara Tiga Hari

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Retret Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) 2025 menjadi agenda penting yang siap digelar selama tiga hari mulai Jumat hingga Minggu mendatang. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, telah melakukan peninjauan langsung untuk memastikan seluruh persiapan berjalan lancar. Plh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Herdin Ismail, menjelaskan bahwa kesiapan retret sudah hampir tuntas. “Berdasarkan hasil […]

  • Bapperida Sulbar Tegaskan Dukungan Penuh Jaga Kondusivitas Daerah di Tengah Dinamika Nasional

    Bapperida Sulbar Tegaskan Dukungan Penuh Jaga Kondusivitas Daerah di Tengah Dinamika Nasional

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Menyusul arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat terkait Perkembangan Situasi Terkini yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat (Sulbar) menyatakan dukungan penuh terhadap upaya menjaga kondusivitas daerah di tengah dinamika nasional yang berkembang. Rapat koordinasi yang digelar secara virtual pada […]

  • Sekretariat DPRD Sulbar Terima Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Majene

    Sekretariat DPRD Sulbar Terima Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Majene

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Majene di Ruang Rapat Paripurna, Jumat 2 Agustus 2024. Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Majene, Napirman, dan Sekretaris DPRD Kabupaten Majene, Anthony Hamdani, serta didampingi oleh pejabat fungsional Sahrin Salatung dan staf persidangan dari Sekretariat DPRD Provinsi […]

  • RDP Komisi IV DPRD Sulbar, Dinas Kesehatan Beberkan Capaian UHC 100 Persen dan Tantangan Stunting

    RDP Komisi IV DPRD Sulbar, Dinas Kesehatan Beberkan Capaian UHC 100 Persen dan Tantangan Stunting

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat memaparkan hasil Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Tahun 2025 dalam rapat dengar pendapat (hearing) bersama Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Rabu (11/2/2026). Rapat yang digelar di Ruang Komisi IV DPRD Sulbar tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Abdur Rahim, […]