INTUISI.ID, Mamasa – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Dapil kabupaten Mamasa dari Fraksi PKB, Suhadi Kandoa’, menerima aspirasi masyarakat Desa Taupe, Kabupaten mamasa terkait aktivitas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Selatan mengenai penetapan tapal batas kawasan Taman Nasional Gandang Dewata.
Dalam pertemuan tersebut, Suhadi menyampaikan bahwa warga Desa Taupe merasa dirugikan dengan kebijakan tapal batas yang ditetapkan BKSDA, bahkan mengancam akan keluar dari wilayah penyangga taman nasional jika permasalahan ini tidak segera ditinjau ulang.
“BKSDA perlu menghentikan sementara aktivitasnya di Desa Taupe sambil mengkaji ulang apa yang menjadi keresahan masyarakat. Aspirasi warga ini harus mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan potensi konflik,” tegas Suhadi.
Sebelumnya, masyarakat Desa Taupe telah melakukan musyawarah di Buntu Kepa yang menghasilkan kesepakatan menolak keberadaan tapal batas yang ditetapkan BKSDA Sulsel.
Salah seorang aktivis muda Desa Taupe yang hadir dalam dialog dengan Suhadi mengungkapkan bahwa keputusan sepihak tanpa melibatkan masyarakat justru memicu keresahan.
Warga menyampaikan empat alasan utama penolakan:
- Keterbatasan akses lahan – Batas hutan dinilai membatasi lahan pertanian dan peternakan warga.
- Kurangnya partisipasi masyarakat – Penetapan batas dilakukan tanpa melibatkan warga setempat.
- Ketidakjelasan batas kawasan – Warga menilai penetapan tidak transparan dan menimbulkan ketidakpastian hukum.
- Dampak ekonomi – Kekhawatiran akan hilangnya mata pencaharian akibat pembatasan lahan.
Selain faktor tersebut, warga juga menekankan pentingnya menghormati kearifan lokal dan budaya yang telah menjadi pedoman hidup masyarakat Taupe sejak dahulu.
Untuk itu, Suhadi Kandoa’ mendorong Pemerintah Daerah agar segera memfasilitasi ruang dialog antara masyarakat Taupe dengan BKSDA. Ia menilai penyelesaian masalah harus dilakukan secara partisipatif, mengakui hak masyarakat atas tanah leluhur, dan menghindari upaya sepihak yang berpotensi memicu konflik.
“Kami berharap pemerintah pusat maupun daerah memberikan perhatian serius agar persoalan ini diselesaikan dengan adil, tidak merugikan masyarakat, dan menjadi contoh penyelSuhSuhadSsaian sengketa tapal batas di daerah lain,” tutup Suhadi. (*)
