DPRD Setuju Batalkan Proyek Danau Kanaan Rp267 Miliar

INTUISI.id – Rencana megaproyek pengembangan Danau Kanaan senilai Rp267,6 miliar dipastikan batal dilaksanakan. DPRD Kota Bontang bersama Pemerintah Kota Bontang sepakat membatalkan skema kegiatan tahun jamak (multiyears) setelah menilai kondisi keuangan daerah belum memungkinkan untuk membiayai proyek tersebut.

Keputusan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Bontang. Pembatalan dilakukan terhadap kesepakatan proyek tahun jamak pengembangan Danau Kanaan yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada 2026 hingga 2029, beberapa hari lalu.

Sekretaris DPRD Kota Bontang, Yessy Waspo, mengatakan pembatalan dilakukan setelah pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap kemampuan fiskal yang tersedia dalam beberapa tahun ke depan.

“Pembatalan dilakukan setelah pemerintah daerah menilai kondisi kemampuan keuangan daerah belum cukup stabil untuk menopang proyek bernilai ratusan miliar rupiah tersebut,” ujarnya.

Danau Kanaan sebelumnya menjadi salah satu proyek strategis yang diharapkan mampu mengubah wajah kawasan wisata di Bontang Barat. Melalui skema multiyears, pemerintah merencanakan revitalisasi kawasan dan pembangunan sejumlah infrastruktur pendukung guna meningkatkan daya tarik wisata serta menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar.

Nilai proyek tersebut mencapai Rp267,6 miliar dengan rincian alokasi Rp48,8 miliar pada 2026, sebesar Rp129,9 miliar pada 2027, dan Rp88,8 miliar pada 2028.

Pembatalan ini berdampak pada subkegiatan revitalisasi paket pekerjaan pengembangan Danau Kanaan yang masuk dalam kegiatan pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai di wilayah sungai dalam satu daerah kabupaten/kota.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan proyek tahun jamak tidak bisa dijalankan apabila pemerintah belum memiliki kepastian kemampuan pendanaan hingga pekerjaan selesai.

“Pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak dapat dipaksakan tanpa adanya kepastian kemampuan pendanaan lintas tahun yang memadai,” katanya.

Menurut Neni, keputusan tersebut diambil untuk menghindari risiko keuangan daerah di masa mendatang. Pemerintah tidak ingin proyek berjalan di tengah keterbatasan fiskal yang berpotensi mengganggu pelaksanaan program prioritas lainnya.

Pembatalan proyek ini sekaligus menjadi gambaran tantangan fiskal yang sedang dihadapi Pemkot Bontang. Di tengah kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, pemerintah daerah dituntut lebih selektif dalam menentukan program yang dapat dijalankan sesuai kemampuan anggaran.

“Pemerintah Kota Bontang bersama DPRD merasa kegiatan ini tidak mungkin dilaksanakan berhubung tekanan fiskal yang kita hadapi,” tegasnya. (AJ)