Kutai Timur, Intuisi – Menjelang pembahasan RAPBD 2025, anggota DPRD Kutai Timur, David Rante, menegaskan pentingnya perhatian serius terhadap pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Sistem ini dinilai krusial untuk efisiensi dan transparansi tata kelola pemerintahan.
David menyoroti bahwa usulan yang masuk melalui reses DPR harus terakomodasi dengan baik dalam SIPD agar tidak ada data yang terlewat. “Usulan yang masuk melalui reses DPR yang sudah masuk di SIPD itu betul-betul semua bisa terakomodir, jangan sampai ada yang tercecer,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa SIPD harus dikelola dengan teliti untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. “SIPD adalah instrumen penting dalam memastikan tata kelola yang efisien dan transparan. Kami dari DPRD meminta pemerintah untuk menjalankan sistem ini secara teliti agar tidak ada data yang terlewat, serta memastikan semua elemen terakomodasi dengan benar,” ujar David.
Sistem SIPD berfungsi mengintegrasikan perencanaan pembangunan, pelaporan keuangan, dan pengawasan pelaksanaan program. Jika dijalankan secara optimal, SIPD akan mempermudah pemerintah dalam mengimplementasikan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.
Politisi Partai Gerindra ini juga menekankan pentingnya memaksimalkan anggaran Pemkab Kutai Timur untuk pembangunan. “Kalau mungkin tidak terakomodir disampaikan, apa masalahnya, apa alasannya, apa persoalanya sehingga tidak masuk dan tidak mendapatkan anggaran,” ujarnya.
Dengan pengelolaan SIPD yang baik, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan transparan. (ADV)
