search

Ikuti Kami

facebook.com instagram.com Threads threads.com youtube.com x.com tiktok.com telegram.org id.pinterest.com
Beranda » BERITA » DPMPTSP Bontang Ingatkan Pentingnya PBG dalam Setiap Pembangunan

DPMPTSP Bontang Ingatkan Pentingnya PBG dalam Setiap Pembangunan

DPMPTSP Bontang Ingatkan Pentingnya PBG dalam Setiap Pembangunan
Penata Perizinan Ahli Muda DPM-PTSP Bontang, Idrus.

INTUISI.ID – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan pentingnya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebelum melakukan pembangunan.

Aturan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa setiap pemilik bangunan wajib memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah, seperti Sertifikat Hak Milik (SHM) atau surat keterangan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Penata Perizinan Ahli Muda Bidang Infrastruktur DPMPTSP Bontang, Idrus, menjelaskan bahwa tanpa legalitas tanah yang jelas, izin PBG tidak dapat diterbitkan. Kondisi ini kerap ditemukan pada bangunan yang berdiri di kawasan pesisir maupun di atas laut.

“Untuk pengajuan PBG, harus ada legalitas tanah. Minimal sertifikat atau surat dari PPAT. Tanpa itu, izin tidak bisa kami keluarkan,” tegas Idrus, Selasa, (21/10/2025).

Ia menambahkan, sejumlah bangunan di kawasan Jembatan Laut dan pesisir Kota Bontang hanya berstatus pinjam pakai di atas lahan milik negara. Karena itu, Pemerintah Kota Bontang tidak memiliki kewenangan penuh dalam penerbitan izin bangunannya.

“Kalau lokasinya sudah beberapa mil dari daratan, itu masuk kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” jelasnya.

Meski demikian, lanjut Idrus, saat ini mulai terlihat adanya kesadaran baru dari masyarakat pesisir. Beberapa pengelola homestay di wilayah tersebut kini mulai mengurus izin setelah dilakukan inspeksi oleh Pemerintah Provinsi Kaltim.

“Beberapa homestay sudah mulai mengurus perizinan pasca-sidak dari pihak provinsi. Ini perkembangan yang baik,” ujarnya.

Ia berharap ke depan, regulasi terkait perizinan di kawasan pesisir dapat disederhanakan agar warga tidak kesulitan dalam mengurus legalitas bangunan mereka, tanpa mengabaikan aspek tata ruang dan keamanan lingkungan. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tags
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Terkait

Rekomendasi

  • Ubayya Soroti Beban JKN, Dorong Pemprov Maksimalkan Kuota Gratispol untuk Bontang
    BERITA DPRD Bontang PARIWARA

    Ubayya Soroti Beban JKN, Dorong Pemprov Maksimalkan Kuota Gratispol untuk Bontang

    • 0Komentar

    INTUISI.id – Minimnya pemanfaatan kuota program kesehatan Gratispol di Kota Bontang mulai menjadi sorotan DPRD. Dari 3.800 kuota yang disiapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk 2026, baru 1.918 warga yang terdaftar hingga Mei. Kondisi ini dinilai berpotensi menambah beban APBD Bontang, terlebih setelah ribuan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN dinonaktifkan oleh pemerintah pusat melalui […]

  • Perkuat Implementasi SPIP, Inspektorat Sulbar Koordinasi dengan BPKP
    BERITA Pemerintahan

    Perkuat Implementasi SPIP, Inspektorat Sulbar Koordinasi dengan BPKP

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dalam rangka memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Tim SPIP Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Tim SPIP Internal Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Barat, Senin (9/3/2026). Koordinasi tersebut dilaksanakan untuk membahas pemenuhan evidence pada setiap level dalam Kertas Kerja Penilaian […]

  • Lepas Kontingen Kafilah Sulbar di Ajang STQH Nasional ke-28 di Kendari, Gubernur SDK : Kita Siap Jadi Tuan Rumah STQH 2028
    BERITA Pemerintahan SOSIAL

    Lepas Kontingen Kafilah Sulbar di Ajang STQH Nasional ke-28 di Kendari, Gubernur SDK : Kita Siap Jadi Tuan Rumah STQH 2028

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Gubernur Sulbar, Suhardi Duka secara resmi melepas kontingen Kafilah Provinsi Sulbar untuk mengikuti seleksi Tilawatil Qur’an dan Musabaqah Al-Hadits (STQH) XXVIII Tingkat Nasional Tahun 2025 di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Pelepasan dilaksanakan di Aula Asrama Haji Jalan Mustafa Kaco, Kabupaten Mamuju pada, Kamis 9 Oktober 2025. Pelepasan ditandai dengan penyerahan […]

  • Ketua DPRD Kutim Ungkap Rencana Penyertaan Modal SILPA untuk Bank Daerah
    PARIWARA Politik

    Ketua DPRD Kutim Ungkap Rencana Penyertaan Modal SILPA untuk Bank Daerah

    • 0Komentar

    KUTAI TIMUR, intuisi.id – Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, mengungkapkan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) akan dimanfaatkan untuk penyertaan modal di bank daerah. Rencana ini diharapkan dapat memaksimalkan anggaran daerah dan meningkatkan pendapatan melalui dividen. “Kita kepingin hal-hal yang memaksimalkan penyerapan anggaran itu, tentu kan ada contoh-contohnya, misalnya menitipkan dana-dana SILPA ke penyertaan modal,” […]

  • Dekatkan Layanan ke Masyarakat, Bapenda Sulbar Optimalkan Pembayaran Pajak Kendaraan di Kantor Gubernur
    BERITA Pemerintahan

    Dekatkan Layanan ke Masyarakat, Bapenda Sulbar Optimalkan Pembayaran Pajak Kendaraan di Kantor Gubernur

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat terus melakukan langkah percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Salah satunya melalui upaya percepatan layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di area Kantor Gubernur Sulawesi Barat dengan melibatkan UPTD Pelayanan Pajak Mamuju. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, Bapenda Sulbar memanggil UPTD Pelayanan Pajak Mamuju untuk […]

  • Wakil Ketua DPRD Samarinda, Ahmad Vananzda. (Foto : Him)
    BERITA DPRD Samarinda PARIWARA

    Vananzda sebut Dampak Positif Program Probebaya Dapat Dirasakan Masyarakat Samarinda

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, SAMARINDA – Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) kini telah menjadi ujung tombak pembangunan di Kota Samarinda. Hal itu dilihat dari perubahan signifikan pembangunan, serta kebutuhan dari masyarakat di berbagai wilayah Kota Tepian. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Ahmad Vananzda, mengungkapkan bahwa program Probebaya ini telah banyak membantu dan berjalan sesuai […]

expand_less