Ikuti Kami

Beranda » BERITA » DKPPKB Sulbar Perkuat Perlindungan Tenaga Kesehatan, Koordinasi Vaksinasi Campak bagi Dokter Internsip

DKPPKB Sulbar Perkuat Perlindungan Tenaga Kesehatan, Koordinasi Vaksinasi Campak bagi Dokter Internsip

Intuisi.id, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) melaksanakan koordinasi pemberian vaksin campak bagi tenaga dokter internsip se-Sulawesi Barat, Selasa (14/04/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan tenaga kesehatan sekaligus mendukung upaya pencegahan penyakit menular di fasilitas pelayanan kesehatan.
Langkah ini sejalan dengan Panca Daya dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter, yang digagas oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, serta menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan di daerah.
Berdasarkan data capaian imunisasi Campak-Rubella (MR), Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, cakupan imunisasi MR1 mencapai 83,1 persen dan MR2 sebesar 59,1 persen, sementara imunisasi lanjutan (BIAS) mencapai 79,0 persen. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 63,7 persen (MR1), 52,9 persen (MR2), dan 69,7 persen (BIAS).
Penurunan ini berlanjut pada tahun 2025 dengan capaian MR1 sebesar 54,0 persen, MR2 sebesar 45,1 persen, dan BIAS sebesar 60,2 persen. Bahkan pada tahun 2026 hingga triwulan pertama, capaian masih sangat rendah, yaitu MR1 sebesar 6,0 persen, MR2 sebesar 4,6 persen, dan BIAS belum menunjukkan capaian (0 persen). Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam cakupan imunisasi yang berpotensi meningkatkan risiko penularan campak di masyarakat.
Selain itu, data sasaran dan capaian absolut juga menunjukkan tantangan yang cukup besar. Pada tahun 2025, dari sasaran 30.086 bayi, capaian imunisasi MR1 baru mencapai 16.232, sedangkan MR2 dari sasaran 30.031 baru mencapai 13.544. Pada tahun 2026, capaian masih sangat rendah dengan MR1 hanya 1.752 dari sasaran 29.279, dan MR2 hanya 1.322 dari sasaran 28.781.
Ketua Tim Kerja Surveilans, Imunisasi, dan Kesehatan Haji, Muslimin, dalam sambutannya menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor serta peran tenaga dokter dalam meningkatkan cakupan imunisasi dan memperkuat sistem surveilans guna mencegah potensi kejadian luar biasa (KLB) campak.
Sementara itu, Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menyampaikan bahwa dokter internsip sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan memiliki risiko tinggi terhadap paparan penyakit infeksi.
“Pemberian imunisasi campak bagi dokter internsip merupakan langkah penting dalam melindungi tenaga kesehatan sekaligus menjaga keselamatan pasien. Ini juga menjadi bagian dari komitmen kita dalam mendukung eliminasi campak dan rubela,” ujarnya. (*)
  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Fraksi PKB Minta Pengawasan Ketat dalam Raperda Penyertaan Modal BUMD

    Fraksi PKB Minta Pengawasan Ketat dalam Raperda Penyertaan Modal BUMD

    • 0Komentar

    INTUISI.id – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai penyertaan modal daerah kepada PT Bontang Migas dan Energi (Perseroda) mendapat perhatian serius dari Fraksi PKB DPRD Kota Bontang, terutama terkait aspek pengawasan dan akuntabilitas. Agenda tersebut berlangsung dalam rapat kerja di Sekretariat DPRD Kota Bontang, Senin (18/5/2026) lalu, yang juga membahas enam Raperda usulan Pemerintah Kota […]

  • Tekankan Integritas ASN, Wali Kota Bontang Soroti Disiplin hingga Capaian Ekonomi Daerah

    Tekankan Integritas ASN, Wali Kota Bontang Soroti Disiplin hingga Capaian Ekonomi Daerah

    • 0Komentar

    Intuisi.id – Neni Moerniaeni menegaskan pentingnya integritas dan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) saat memimpin apel pagi di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bontang, Senin (6/4/2026). Menurutnya, kedua hal tersebut menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima. Dalam arahannya, Neni menekankan bahwa pengabdian ASN tidak hanya diukur dari kinerja, tetapi juga dari sikap […]

  • LSM Amperak dan PPID Utama Polman Sepakat Tempuh Mediasi Sengketa Informasi

    LSM Amperak dan PPID Utama Polman Sepakat Tempuh Mediasi Sengketa Informasi

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Sengketa informasi antara LSM Amperak dan PPID Utama Kabupaten Polewali Mandar (Polman) belum masuk pada pemeriksaan pokok perkara. Kedua pihak sepakat menempuh mediasi setelah sidang awal di Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Barat ditunda. Sidang penyelesaian sengketa tersebut berlangsung di Kantor KI Sulbar, Rabu (7/10/2026). Sidang dipimpin Ketua Majelis Komisioner Muhammad Ikbal, didampingi […]

  • Paripurna DPRD Sulbar: Tujuh Fraksi Soroti Arah Kebijakan APBD 2027

    Paripurna DPRD Sulbar: Tujuh Fraksi Soroti Arah Kebijakan APBD 2027

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Penjelasan Gubernur Sulawesi Barat terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulbar, Rabu (7/10/2026). Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi. Hadir Sekretaris Daerah Sulawesi […]

  • Langkah Cepat KIP Sulbar, Gelar Pleno dan Susun Struktur Kepengurusan

    Langkah Cepat KIP Sulbar, Gelar Pleno dan Susun Struktur Kepengurusan

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Usai dilantik oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka, para komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulbar laksanakan rapat pleno. Rapat pleno ini dilaksanakan untuk menyusun struktur keanggotaan dan termasuk memilih ketua KIP yang baru. “Alhamdulillah usai pelantikan komisioner KIP Sulbar langsung pleno untuk memilih ketua yang baru,” kata Kadis Kominfo Sulbar Mustari Mula, Rabu 5 […]

  • Diseminasi KFR 2025, Bapperida Sulbar Dorong Perencanaan Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan

    Diseminasi KFR 2025, Bapperida Sulbar Dorong Perencanaan Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dalam rangka memastikan arah kebijakan pembangunan daerah selaras dengan kebijakan fiskal nasional, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan III Tahun 2025 yang diselenggarakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Mamuju, Hotel Matos […]

expand_less