DKP Sulbar Kolaborasi LPPM Unhas Petakan Strategi Industri Rumput Laut Berkelanjutan Lewat FGD

Intuisi.id, Mamuju – Dalam upaya memperkuat sektor kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak ekonomi daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat bersinergi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin (Unhas) dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Hulu Industri Rumput Laut: Peningkatan Kualitas Bibit, Mutu, dan Tata Kelola Rantai Nilai Lokal”.

FGD berlangsung di Grand Maleo Hotel & Convention, Mamuju, Selasa (21/4/2026). Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam pemetaan strategi industri rumput laut berkelanjutan di Sulawesi Barat.

Kegiatan strategis ini selaras dengan visi besar Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang tertuang dalam program PANCA DAYA, khususnya pada poin pertama yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Langkah kolaboratif ini juga mendapat dukungan penuh dari Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Barat, Junda Maulana yang terus mendorong integrasi kebijakan lintas sektor guna memastikan komoditas unggulan daerah memiliki daya saing global.

​Pertemuan lintas multi sektoral ini merupakan bagian dari rangkaian riset lapangan dalam kerangka program Partnership for Australia – Indonesia Research (PAIR). Fokus utamanya adalah implementasi Circular Economy (Ekonomi Sirkular) pada industri rumput laut di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Prof. Ambo Tuwo sebagai Ketua Tim Peneliti dari LPPM Unhas menekankan bahwa rumput laut bukan sekadar komoditas dagang, melainkan pilar penting bagi ekosistem dan ketahanan pangan.

​”Kita memerlukan harmonisasi kebijakan dari pusat hingga daerah agar nilai ekonomi rumput laut meningkat melalui diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah,” jelasnya.

Peran Strategis: Dari Penyerap Karbon hingga Pupuk Organik

​Dalam diskusi sehari ini, terungkap bahwa rumput laut memegang peranan krusial dalam ekonomi sirkular melalui tiga fungsi utama:

​1. Restorasi Ekosistem (Blue Carbon): Menyerap CO2 lebih efektif dibanding hutan daratan.

2. Fitoremediasi: Menjadi filter alami yang menyerap kelebihan nutrisi limbah industri untuk membersihkan perairan.
3. Pupuk Organik Cair: Limbah ekstraksi rumput laut dapat diolah menjadi bio-stimulan bagi pertanian, mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia.

Tantangan di Lapangan: Bibit hingga Akses Ekspor

​Sesi diskusi yang dipandu oleh tim ahli dari Unhas, ITB, dan Unair ini menyerap berbagai aspirasi dari nelayan pembudidaya, penyuluh, hingga akademisi. Staf Teknis Perikanan Budidaya DKP Sulbar, Ashar, menyoroti kendala teknis yang dihadapi di lapangan.

“Sulbar masih menghadapi keterbatasan bibit unggul lokal. Selain itu, belum adanya fasilitas bea cukai di wilayah kita menjadi hambatan bagi pembudidaya untuk mengakses jalur ekspor secara langsung,” ungkap Ashar.

Masalah lain yang mencuat meliputi fluktuasi harga (harga basah Rp5.000 dan kering Rp15.500), serangan hama penyu, hingga minimnya sarana pengeringan yang selama ini masih bersifat swadaya.

Menutup penyampainnya pada kegiatan ini, Kepala DKP Provinsi Sulawesi Barat, Safaruddin, S.DM, memberikan penegasan mengenai komitmen pemerintah daerah. Ia menilai FGD ini sebagai referensi penting untuk menentukan arah kebijakan bantuan dan pendampingan ke depan.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tengah melakukan langkah-langkah konkret dalam mengembangkan usaha budidaya rumput laut. Kami mendengar masukan mengenai kendala regulasi, akses perbankan, hingga masalah sampah plastik. Kesan saya, sinergi antara akademisi dan praktisi seperti hari ini adalah kunci untuk memecah kebuntuan di sektor hulu. Kami berkomitmen agar bantuan pemerintah, seperti pelatihan sistem kultur jaringan, benar-benar tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan kita di Sulawesi Barat,” pungkas Safaruddin. (*)