INTUISI.ID, Mamuju – Sebagai ibu kota provinsi yang belum berstatus Kota, Kabupaten Mamuju terus didorong untuk bersiap menghadapi kemungkinan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB). Hal ini menjadi perhatian serius, terutama jika pemerintah pusat membuka kembali moratorium pemekaran wilayah.
Bupati Mamuju, Dr. Hj. Sitti Sutinah Suhardi, menyatakan bahwa pemekaran DOB Kota Mamuju merupakan tanggung jawab moral yang harus diupayakan. Sutinah menegaskan pentingnya pemekaran ini untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
“Pemekaran DOB Kota Mamuju sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Kami di Pemkab Mamuju sudah menyiapkan sarana pendukung, termasuk gedung Balaikota di Jalan Ahmad Kirang. Persiapan ini menunjukkan keseriusan kami untuk mewujudkan pembentukan Kota Mamuju,” jelas Sutinah.
Sutinah menegaskan komitmennya bahwa jika wilayah Kecamatan Mamuju ditetapkan sebagai area administrasi Kota Mamuju, maka Pemerintah Kabupaten Mamuju akan bergeser ke kecamatan lain. Ia menyatakan kesiapannya untuk berkantor di wilayah kecamatan yang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Mamuju.
“Jika dalam pemetaannya wilayah kerja Pemkab Mamuju harus berpindah karena pembentukan Kota Mamuju, saya siap berkantor di kecamatan, di mana pun itu,” ujar Bupati dua periode tersebut.
Saat ditanya mengenai informasi yang beredar bahwa Kecamatan Papalang akan menjadi pusat administrasi Kabupaten Mamuju, Sutinah menjelaskan bahwa keputusan tersebut masih memerlukan evaluasi dan pemetaan mendalam.
“Semua keputusan akan dilakukan secara komprehensif setelah wacana pemekaran DOB benar-benar bisa dilaksanakan. Kami ingin memastikan bahwa langkah yang diambil adalah yang terbaik bagi masyarakat,” tambahnya. (*)
