Ikuti Kami

Beranda » BERITA » BPKPD Sulbar Hadiri Sosialisasi Perda Bantuan Hukum untuk ASN dan Masyarakat Miskin

BPKPD Sulbar Hadiri Sosialisasi Perda Bantuan Hukum untuk ASN dan Masyarakat Miskin

INTUISI.ID, Mamuju – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menegaskan komitmennya dalam mendukung perlindungan hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini ditunjukkan dengan kehadiran Kasubag Tata Usaha, Zany Harni, dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Bantuan Hukum yang digelar di Marasa Corner, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Senin 1 Agustus 2025.

Perda ini menitikberatkan pada upaya pemberian bantuan hukum, baik kepada ASN maupun masyarakat miskin, ketika menghadapi persoalan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kehadiran BPKPD Sulbar pada kegiatan ini menjadi bentuk dukungan terhadap pelaksanaan aturan yang menjamin hak setiap warga negara, termasuk aparatur pemerintah, untuk mendapatkan akses keadilan yang setara.

Sejalan dengan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas, BPKPD Sulbar menilai bahwa perlindungan hukum bagi ASN merupakan bagian integral dari upaya membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan publik terbaik.

Kegiatan sosialisasi yang berlangsung sejak pukul 07.30 WITA tersebut menghadirkan peserta lintas instansi. Forum ini juga menjadi sarana untuk memperkuat pemahaman aparatur terhadap mekanisme bantuan hukum, sehingga perlindungan terhadap ASN dapat lebih optimal dan tepat sasaran.

Kasubag Tata Usaha BPKPD Sulbar, Zany Harni, menyampaikan bahwa Perda ini memberikan kepastian dan rasa aman bagi ASN.

“Dengan adanya Perda Nomor 5 Tahun 2024, ASN kini memiliki dasar hukum yang jelas untuk memperoleh bantuan ketika menghadapi persoalan hukum. Hal ini sangat penting agar ASN dapat tetap fokus menjalankan tugas tanpa rasa khawatir, sekaligus memastikan pengelolaan pemerintahan berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menambahkan bahwa keberadaan Perda ini sangat penting bagi ASN.

“Dengan adanya regulasi ini, ASN memiliki kepastian perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas maupun menghadapi persoalan pribadi di ranah hukum. BPKPD Sulbar mendukung penuh pelaksanaan Perda ini sebagai wujud penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel,” tegasnya. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • DPRD Sulbar Kunjungi PT. Pertamina MOR VII Makassar untuk Bahas Ketersediaan BBM dan LPG

    DPRD Sulbar Kunjungi PT. Pertamina MOR VII Makassar untuk Bahas Ketersediaan BBM dan LPG

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Makassar – Rombongan gabungan Komisi I, II, dan III DPRD Provinsi Sulawesi Barat melakukan kunjungan kerja ke PT. Pertamina Persero Marketing Operation Regional (MOR) Wilayah VII Makassar, Rabu 4 September 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk berkoordinasi dan berkonsultasi mengenai kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan bermotor, Liquefied Petroleum Gas (LPG), serta pajak bahan bakar […]

  • Perketat Akuntabilitas! Bapenda Sulbar Turunkan Tim Pengawasan Evaluasi Pantau OPD dan UPTD Pengampu Retribusi

    Perketat Akuntabilitas! Bapenda Sulbar Turunkan Tim Pengawasan Evaluasi Pantau OPD dan UPTD Pengampu Retribusi

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju –  Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Bapenda Sulbar) melalui Bidang Pengawasan dan Evaluasi Pendapatan Daerah resmi menurunkan tim untuk melakukan pengawasan terhadap OPD dan UPTD pengampu retribusi daerah, Rabu 4 Maret 2026. Langkah ini merupakan bagian dari strategi penguatan akuntabilitas dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus memastikan tata kelola retribusi berjalan […]

  • Demokrat Sulbar Buka Pendaftaran Calon Ketua DPD untuk Periode 2026–2031

    Demokrat Sulbar Buka Pendaftaran Calon Ketua DPD untuk Periode 2026–2031

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Barat resmi membuka pendaftaran calon Ketua DPD Demokrat Sulbar periode 2026–2031 menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) V yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 23 Mei 2026 mendatang. Pendaftaran kandidat ketua dibuka mulai 16 Mei hingga 22 Mei 2026. Hingga hari pertama pembukaan, belum ada kader […]

  • Dukung Swasembada Daging, TPHP Sulbar Salurkan 850 Dosis Semen Beku ke Peternak Majene

    Dukung Swasembada Daging, TPHP Sulbar Salurkan 850 Dosis Semen Beku ke Peternak Majene

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Majene – Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) kembali mendistribusikan semen beku ke Kabupaten Majene, Jumat (26/09/2025). Distribusi ini dilaksanakan oleh Pengawas Bibit Ternak (Wasbitnak) Dinas TPHP Sulbar dan melibatkan para inseminator lapangan. Pendistribusian ini merupakan salah satu bentuk komitmen Pemprov Sulbar […]

  • Gubernur Sulbar dan Kajati Tandatangani Nota Kesepakatan Pengawasan Koperasi Desa Merah Putih

    Gubernur Sulbar dan Kajati Tandatangani Nota Kesepakatan Pengawasan Koperasi Desa Merah Putih

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju- Mamuju- Gubernur Sulbar, Suhardi Duka bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Sulbar Sukarman Sumarinton menandatangani Nota Kesepakatan tentang sinergi pengawalan dan pengawasan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Penandatangananberlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 23 Desember 2025. Kerja sama ini mencakup monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan koperasi desa yang anggarannya telah dikucurkan. Setiap koperasi mendapat alokasi […]

  • Pemkesra Sulbar Komitmen Jalankan Program Pusat dan Program Panca Daya Gubernur

    Pemkesra Sulbar Komitmen Jalankan Program Pusat dan Program Panca Daya Gubernur

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat menegaskan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung dan menyelaraskan arah kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045. Kebijakan tersebut dinilai sejalan dengan misi Panca Daya Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka. Kepala Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, mengatakan bahwa kebijakan nasional yang menitikberatkan pada […]

expand_less