Ikuti Kami

Beranda » BERITA » BPKPD Sulbar Hadiri Sosialisasi Perda Bantuan Hukum untuk ASN dan Masyarakat Miskin

BPKPD Sulbar Hadiri Sosialisasi Perda Bantuan Hukum untuk ASN dan Masyarakat Miskin

INTUISI.ID, Mamuju – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menegaskan komitmennya dalam mendukung perlindungan hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini ditunjukkan dengan kehadiran Kasubag Tata Usaha, Zany Harni, dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Bantuan Hukum yang digelar di Marasa Corner, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Senin 1 Agustus 2025.

Perda ini menitikberatkan pada upaya pemberian bantuan hukum, baik kepada ASN maupun masyarakat miskin, ketika menghadapi persoalan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kehadiran BPKPD Sulbar pada kegiatan ini menjadi bentuk dukungan terhadap pelaksanaan aturan yang menjamin hak setiap warga negara, termasuk aparatur pemerintah, untuk mendapatkan akses keadilan yang setara.

Sejalan dengan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas, BPKPD Sulbar menilai bahwa perlindungan hukum bagi ASN merupakan bagian integral dari upaya membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan publik terbaik.

Kegiatan sosialisasi yang berlangsung sejak pukul 07.30 WITA tersebut menghadirkan peserta lintas instansi. Forum ini juga menjadi sarana untuk memperkuat pemahaman aparatur terhadap mekanisme bantuan hukum, sehingga perlindungan terhadap ASN dapat lebih optimal dan tepat sasaran.

Kasubag Tata Usaha BPKPD Sulbar, Zany Harni, menyampaikan bahwa Perda ini memberikan kepastian dan rasa aman bagi ASN.

“Dengan adanya Perda Nomor 5 Tahun 2024, ASN kini memiliki dasar hukum yang jelas untuk memperoleh bantuan ketika menghadapi persoalan hukum. Hal ini sangat penting agar ASN dapat tetap fokus menjalankan tugas tanpa rasa khawatir, sekaligus memastikan pengelolaan pemerintahan berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menambahkan bahwa keberadaan Perda ini sangat penting bagi ASN.

“Dengan adanya regulasi ini, ASN memiliki kepastian perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas maupun menghadapi persoalan pribadi di ranah hukum. BPKPD Sulbar mendukung penuh pelaksanaan Perda ini sebagai wujud penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel,” tegasnya. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • RSUD Taman Husada Bontang Gunakan Teknologi ARK-F untuk Akurasi Pemeriksaan Mata

    RSUD Taman Husada Bontang Gunakan Teknologi ARK-F untuk Akurasi Pemeriksaan Mata

    • 0Komentar

    INTUISI.ID – RSUD Taman Husada Bontang kini memanfaatkan Auto Ref/Keratometer (ARK-F), alat pemeriksaan objektif untuk mendeteksi gangguan refraksi mata, guna memberikan diagnosis yang lebih akurat. Teknologi ini sangat berguna, terutama bagi pasien yang kurang kooperatif seperti anak-anak atau mereka yang mengalami gangguan komunikasi, termasuk tunarungu. Dr. Retnaningrum, spesialis mata di RSUD Taman Husada, menjelaskan bahwa […]

  • Dinkes Sulbar Ikuti Labkesmas Expo Regional 8 : Penguatan Jejaring Laboratorium Kesehatan

    Dinkes Sulbar Ikuti Labkesmas Expo Regional 8 : Penguatan Jejaring Laboratorium Kesehatan

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat melalui UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dan Unit Transfusi Darah (Labkesda-UTD) turut berpartisipasi dalam Labkesmas Expo Regional 8 Tahun 2025 yang digelar di Best Western Coco Palu, Sulawesi Tengah. Kegiatan berskala regional ini resmi dibuka pada Kamis, 30 Oktober 2025, dan dihadiri oleh ratusan peserta dari berbagai provinsi […]

  • Pemprov Sulbar Gelar Rakerda, SDK Tekankan Sinergi OPD untuk Program Berdampak

    Pemprov Sulbar Gelar Rakerda, SDK Tekankan Sinergi OPD untuk Program Berdampak

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Provinsi Sulawesi Barat sebagai langkah strategis untuk memperkuat sinergi lintas perangkat daerah serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para kepala biro, serta pejabat terkait di lingkup Pemprov Sulbar pada selasa (20/1/2026). Gubernur Sulbar, […]

  • DKPPKB Sulbar Perkuat Digitalisasi Layanan Kesehatan melalui Dukungan Kominfopers

    DKPPKB Sulbar Perkuat Digitalisasi Layanan Kesehatan melalui Dukungan Kominfopers

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong transformasi layanan kesehatan berbasis digital. Melalui Muh. Saleh, Penelaah Teknis Kebijakan, melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfopers) Provinsi Sulawesi Barat, Kamis, 5 Februari 2026, terkait penguatan digitalisasi layanan di Balai Pelayanan Kesehatan Kantor […]

  • Serap 100 Persen Pekerja Lokal, Bupati Sutinah Apresiasi Cinema XXI

    Serap 100 Persen Pekerja Lokal, Bupati Sutinah Apresiasi Cinema XXI

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi menyambut baik kehadiran Cinema XXI di Mall Matos Mamuju yang hari ini, Kamis, 5 Desember 2024 resmi beroperasi. Hal itu sampaikan Bupati Sutinah Suhardi usai menghadiri launching Cinema XXI dan nonton bareng film Puang Bos yang tayang di bioskop XXI. Kata Bupati perempuan pertama di Mamuju itu, selain […]

  • Komisi II DPRD Sulbar Konsultasi dan Silaturahmi dengan DWP APKASINDO-Perjuangan

    Komisi II DPRD Sulbar Konsultasi dan Silaturahmi dengan DWP APKASINDO-Perjuangan

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju  – Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat konsultasi dan silaturahmi bersama Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DWP APKASINDO-Perjuangan) Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan di Ruang Kerja Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Selasa, 18 Februari 2025 Rapat ini dipimpinan oleh Khalil Qibran, turut hadir perwakilan DWP APKASINDO Mamuju, […]

expand_less