Bontang Siapkan Skema Baru BPJS KIS, Neni Moerniaeni Pastikan Warga Tetap Terlayani
- BERITA PARIWARA Pemerintahan Pemkot Bontang
- calendar_month Senin, 20 Apr 2026

Intuisi.id – Pemerintah Kota Bontang menyiapkan langkah antisipatif terkait perubahan kebijakan nasional mengenai klasifikasi penerima bantuan kesehatan.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni. Menurutnya, penyesuaian akan dilakukan sambil menunggu pemutakhiran data kependudukan resmi dari pemerintah pusat.
Menurut Neni, terdapat kebijakan penghapusan kategori desil 6 hingga 10 dalam sistem penentuan bantuan sosial, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan verifikasi ulang terhadap data warga yang terdampak.
“Kita masih menunggu data kependudukan yang terbaru dari pusat untuk memastikan siapa saja yang masuk kategori penerima,” ujarnya, Senin (20/4/2026).
Meski demikian, ia memastikan masyarakat tetap dapat mengakses layanan kesehatan dengan menggunakan KTP Kota Bontang selama proses penyesuaian berlangsung. Pemerintah daerah, kata dia, tidak akan mengganggu akses layanan dasar bagi warga.
Selain itu, Pemkot Bontang juga menegaskan komitmennya untuk tetap mengakomodasi pembiayaan kesehatan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya dalam program BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Saat ini, anggaran yang digelontorkan untuk program tersebut mencapai sekitar Rp24 miliar per tahun, dengan cakupan sekitar 56.000 peserta. Namun jumlah itu terus meningkat seiring pertambahan penduduk dan perluasan kepesertaan yang kini telah mencapai sekitar 62.000 jiwa, dan diperkirakan masih akan bertambah sekitar 2.000 orang.
Lebih lanjut, Neni menegaskan, peningkatan jumlah peserta akan terus diantisipasi agar tidak mengganggu layanan kesehatan masyarakat.
“Ke depan tetap akan kita akomodir melalui APBD Kota Bontang, karena kesehatan masyarakat adalah prioritas,” tegasnya. (*)
- person

Saat ini belum ada komentar