Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Biro PBJ Setda Sulbar Kawal Inputan RUP 2026, 29 Perangkat Daerah Ikuti Pendampingan Penginputan Tahap II

Biro PBJ Setda Sulbar Kawal Inputan RUP 2026, 29 Perangkat Daerah Ikuti Pendampingan Penginputan Tahap II

Intuisi.id, Mamuju – Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menggelar kegiatan Pendampingan Penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahap II yang dilaksanakan mulai Senin, 2 hingga 6 Maret 2026, bertempat di Kantor Biro PBJ.

Pendampingan ini diikuti oleh 29 Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagai tindak lanjut atas hasil reviu terhadap inputan RUP yang telah dilakukan sebelumnya. Kegiatan ini difokuskan untuk mengakomodir perbaikan data serta memastikan seluruh paket pengadaan telah diumumkan secara tepat waktu sebelum batas akhir yang ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan ini sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi seluruh masyarakat. Ketepatan dan kualitas penginputan RUP menjadi fondasi penting dalam perencanaan pengadaan yang transparan, terstruktur, dan terintegrasi, sehingga berdampak langsung pada efektivitas belanja pemerintah dan percepatan realisasi program prioritas daerah.

Kepala Biro PBJ Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Yamin Saleh menegaskan bahwa pendampingan ini bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bagian dari strategi penguatan sistem perencanaan pengadaan berbasis data yang presisi.

“RUP merupakan instrumen strategis dalam siklus pengadaan. Akurasi, konsistensi, dan ketepatan waktu pengumuman RUP menjadi indikator awal kualitas tata kelola belanja pemerintah. Melalui pendampingan ini, kami memastikan setiap Perangkat Daerah memiliki kesamaan pemahaman serta kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku,” ujarnya, Selasa 3 Maret 2026.

Melalui kegiatan ini, Biro PBJ berharap seluruh Perangkat Daerah dapat menuntaskan proses perbaikan dan pengumuman RUP secara komprehensif sebelum 31 Maret 2026. Dengan demikian, proses pengadaan dapat berjalan lebih terencana, kompetitif, dan akuntabel, sekaligus memperkuat kredibilitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam pengelolaan keuangan daerah. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • BPBD Sulbar Pastikan Kesiapan Fasilitas Menghadapi Bencana di Musim Pancaroba

    BPBD Sulbar Pastikan Kesiapan Fasilitas Menghadapi Bencana di Musim Pancaroba

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan pengecekan kendaraan operasional, perahu, serta fasilitas pendukung lainnya, Senin 29 September 2025. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah antisipatif menghadapi kondisi cuaca yang tidak menentu di masa pancaroba. Pengecekan meliputi kesiapan mesin kendaraan dan perahu, perlengkapan keselamatan, serta peralatan […]

  • Ketua Komisi I DPRD Sulbar Lakukan Kunker ke DPRD dan Dinas Kesehatan Kalsel

    Ketua Komisi I DPRD Sulbar Lakukan Kunker ke DPRD dan Dinas Kesehatan Kalsel

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Kalsel – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan kunjungan kerja di gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Dinas Kesehatan Kalsel. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 25 Juli 2024, sebagai bagian dari koordinasi antara DPRD Sulbar dan DPRD Kalsel, serta Dinas Kesehatan setempat. Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Komisi […]

  • Disbun Sulbar Gandeng Kejati Sulbar Monitoring Pendistribusian Bantuan Benih Kakao dan Pupuk Organik

    Disbun Sulbar Gandeng Kejati Sulbar Monitoring Pendistribusian Bantuan Benih Kakao dan Pupuk Organik

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Polman – Dalam rangka menjamin proses dan kualitas penyaluran bantuan pemerintah, Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat bersama Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat melakukan monitoring langsung terhadap pelaksanaan distribusi benih kakao dan pupuk organik di Kabupaten Polewali Mandar. Monitoring ini di lakukan di beberapa kelompok tani di kabupaten Polewali Mandar, Kamis, 18 September 2025. Hal ini […]

  • 550 Anak Putus Sekolah di Sulbar Kembali Belajar, Gerakan Pemprov Mulai Tunjukkan Hasil

    550 Anak Putus Sekolah di Sulbar Kembali Belajar, Gerakan Pemprov Mulai Tunjukkan Hasil

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Sebanyak 550 anak tidak sekolah (ATS) di Provinsi Sulawesi Barat kembali mengenyam pendidikan setelah mengikuti program Gerakan Kembali Bersekolah. Angka ini merupakan bagian dari total 1.700 ATS yang tersebar di enam kabupaten. Peluncuran gerakan tersebut digelar di Ballroom Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Sabtu (2/5/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Rincian […]

  • DPRD Sulbar Tetapkan Pimpinan Tiga Pansus Bahas Ranperda Inisiatif

    DPRD Sulbar Tetapkan Pimpinan Tiga Pansus Bahas Ranperda Inisiatif

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pengumuman dan penetapan pimpinan Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Sulbar. Rapat dilaksanakan di Ruang Paripurna DPRD Sulbar, Selasa, 4 Maret 2025. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi, didampingi […]

  • Antisipasi 2026, Bapenda Sulbar Bedah Regulasi NJKB untuk Jaga Stabilitas Pendapatan Daerah

    Antisipasi 2026, Bapenda Sulbar Bedah Regulasi NJKB untuk Jaga Stabilitas Pendapatan Daerah

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Menghadapi tahun anggaran 2026, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus melakukan langkah antisipatif guna menjaga stabilitas pendapatan daerah. Pada Senin pagi (12 Januari 2026), Bapenda Sulbar menggelar pembahasan intensif terkait regulasi Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) tahun 2026 sebagai bagian dari strategi penguatan sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pembahasan regulasi […]

expand_less