Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Bidang Linjamsos Dinsos Sulbar Gelar Rapat Internal Bahas Realisasi Anggaran 2025

Bidang Linjamsos Dinsos Sulbar Gelar Rapat Internal Bahas Realisasi Anggaran 2025

Intuisi.id, Mamuju – Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat internal membahas realisasi anggaran tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Linjamsos tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Linjamsos, Surdin, dan dihadiri seluruh pejabat fungsional serta staf, Selasa, 4 November 2025.

Rapat ini menjadi momentum evaluasi pelaksanaan program serta penyerapan anggaran di tahun berjalan. Fokus pembahasan diarahkan pada efektivitas kegiatan, ketepatan sasaran program, serta kepatuhan terhadap ketentuan administrasi dan pelaporan keuangan.

Mewakili Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, Kabid Linjamsos menegaskan pentingnya rapat koordinasi semacam ini sebagai bagian dari pengendalian internal dan peningkatan kinerja bidang.

“Kita harus memastikan setiap program terlaksana sesuai perencanaan dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Realisasi anggaran bukan sekadar angka penyerapan, tetapi juga bukti nyata dari kinerja sosial yang berdampak,” tegas Surdin.

Selain mengevaluasi capaian kegiatan dan progres serapan anggaran, rapat juga menjadi wadah bagi seluruh tim untuk menyampaikan kendala yang dihadapi serta merumuskan langkah-langkah percepatan program. Beberapa strategi peningkatan efektivitas kegiatan turut dibahas guna menjaga konsistensi pencapaian target kinerja tahun 2025.

Surdin juga mengingatkan pentingnya memperkuat komunikasi dan kolaborasi antarbidang dalam pelaksanaan program sosial.

“Sinergi antarbidang merupakan kunci agar seluruh program Dinas Sosial dapat berjalan optimal. Bidang Linjamsos berkomitmen memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas layanan sosial di Sulawesi Barat,” ujarnya.

Langkah ini juga sejalan dengan visi-misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yang menitikberatkan pada pengentasan kemiskinan dan penguatan perlindungan sosial di Sulawesi Barat.

Rapat ditutup dengan penegasan komitmen bersama untuk memperbaiki tata kelola anggaran, meningkatkan disiplin administrasi, serta memastikan setiap kegiatan Linjamsos berorientasi pada hasil yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Gubernur SDK Serahkan Hibah Rp100 Juta untuk Institut Hasan Sulur

    Gubernur SDK Serahkan Hibah Rp100 Juta untuk Institut Hasan Sulur

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Polman – Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menyerahkan bantuan dana hibah sebesar Rp100 juta kepada Institut Hasan Sulur (IHS), Jumat (24/10/2025). Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh SDK kepada Rektor IHS, Agusnia Hasan Sulur, disaksikan jajaran civitas akademika, Anggota DPRD Sulbar Samsul Samad, serta sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar. Gubernur Sulbar Suhardi […]

  • Literasi Ekspor dan Pajak: Bekal Penting UMKM Sulbar Menembus Pasar Internasional

    Literasi Ekspor dan Pajak: Bekal Penting UMKM Sulbar Menembus Pasar Internasional

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, MAMUJU – Guna mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal menuju pasar global, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan bersama Dinas Koperindag Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dan Rumah BUMN BNI Mamuju menggelar Workshop Persiapan Ekspor dan Literasi Perpajakan UMKM, Jumat 15 Agustus 2025. Workshop berlangsung di Ruang Rapat Lantai 3 Kanwil Ditjen Perbendaharaan […]

  • DKPPKB Sulbar Siap Jaga Layanan Publik Selama Ramadan

    DKPPKB Sulbar Siap Jaga Layanan Publik Selama Ramadan

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuj – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan soliditas dan kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) dengan mengikuti apel virtual yang dipimpin langsung Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, Rabu 18 Februari 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan kinerja ASN menjelang pelaksanaan tugas pemerintahan selama bulan suci Ramadan 1447 […]

  • Foto bersama Karang Taruna usai Bimtek Pengelolaan Sosmed

    Karang Taruna Mamuju Sukses Gelar Bimtek Pengelolaan Medsos

    • 1Komentar

    INTUISI.ID – Puluhan peserta pelatihan Bimtek pengelolaan media sosial memadati Aula Hotel Srikandi Mamuju dalam acara yang digelar oleh Badan Pengurus Karang Taruna Mamuju, Selasa (9/7/2024). Kegiatan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi organisasi kepemudaan lainnya dalam meningkatkan keterampilan anggotanya di era digital. Ketua Panitia, Ongki Prayudi, menjelaskan bahwa kegiatan ini terlaksana dengan baik setelah persiapan beberapa […]

  • Pemkot Bontang Percepat Layanan Digital, Operator Disdukcapil Dilatih Maksimalkan Aplikasi Pondok Pasilan

    Pemkot Bontang Percepat Layanan Digital, Operator Disdukcapil Dilatih Maksimalkan Aplikasi Pondok Pasilan

    • 0Komentar

    Intuisi.id – Pemerintah Kota Bontang terus mempercepat transformasi digital dalam pelayanan publik, khususnya di sektor administrasi kependudukan. Salah satu langkah konkret dilakukan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Layanan Online Aplikasi Pondok Pasilan bagi operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), kecamatan, dan kelurahan se-Kota Bontang. Kegiatan yang dibuka Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, di Ruang […]

  • Sejumlah Bangunan di Pesisir Bontang Belum Berizin, DPMPTSP Jelaskan Penyebabnya

    Sejumlah Bangunan di Pesisir Bontang Belum Berizin, DPMPTSP Jelaskan Penyebabnya

    • 0Komentar

    INTUISI.ID – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang mengungkapkan bahwa sejumlah bangunan yang berdiri di atas laut di wilayah pesisir belum mengantongi izin resmi dari pemerintah. Salah satu penyebab utamanya, karena status lahan yang digunakan masih berstatus pinjam pakai milik negara, sehingga belum memenuhi syarat administrasi untuk penerbitan Persetujuan Bangunan […]

expand_less