Bapperida Sulbar Paparkan Strategi Pengelolaan Pajak Air Permukaan kepada DPRD dan TAPD Sumatera Barat

Intuisi.id, Mamuju – DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Barat melakukan studi banding ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, khusus membahas strategi peningkatan Pajak Air Permukaan (PAP) di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Kamis, 6 November 2025.

Kepala Bapperida Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, menugaskan Sekretaris Bapperida, Darwis Damir, untuk mendampingi dan menerima rombongan Banggar DPRD dan TAPD Sumatera Barat dalam kegiatan tersebut. Studi banding ini merupakan tindak lanjut surat permohonan resmi dari Ketua DPRD Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, M., tertanggal 31 Oktober 2025.

Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk melakukan diskusi langsung dengan TAPD Sulawesi Barat mengenai dasar hukum penerapan Pajak Air Permukaan, yang telah diatur melalui Peraturan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka Nomor 27 Tahun 2025 tentang Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan.

Sekretaris Bapperida Sulbar, Darwis Damir, menjelaskan bahwa kunjungan kerja ini menunjukkan perhatian besar dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap potensi pajak dari sektor air permukaan. Menurutnya, mereka menilai pengaturan pajak air permukaan di Sulbar cukup komprehensif dan dapat menjadi referensi dalam optimalisasi penerimaan daerah.

“Banggar DPRD dan TAPD Sumatera Barat melihat potensi pajak air permukaan di daerah mereka sangat besar, mengingat banyaknya perusahaan industri, perkebunan, pertambangan, serta BUMD yang memanfaatkan sumber daya air dari sungai maupun danau,” ujar Darwis.

Ia menambahkan, dari hasil diskusi yang berlangsung, perhatian utama delegasi Sumatera Barat terfokus pada strategi menghadapi perusahaan pengguna air permukaan, mekanisme penyetoran pajak, serta sistem pelaporan wajib pajak yang diterapkan di Sulawesi Barat.

“Mereka juga menanyakan tata cara pelaporan yang baku dan upaya penyelesaian bagi perusahaan yang belum taat dalam menyetor pajak, termasuk penerapan alat ukur penggunaan air yang standar,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Banggar DPRD Sumatera Barat menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

“Kami sangat senang bisa berada di Mamuju. Udaranya sejuk dan pemandangannya indah, rasa lelah dua hari perjalanan kami benar-benar terbayarkan,” ungkapnya dengan penuh antusias.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala BPKPD Sulbar, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkebunan, para Kabid lingkup BPKPD, serta anggota TAPD Provinsi Sulbar. Dari pihak Sumatera Barat hadir Kepala Bapenda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas ESDM, Tenaga Ahli Gubernur, Tenaga Ahli DPRD, serta staf Badan Penghubung Sumatera Barat. (ADV)