INTUISI.ID, Mamuju – Dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti Rapat Koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulbar yang digelar di Ruang Rapat Sekretariat Provinsi Sulbar, Selasa, 21 Oktober 2025.
Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam mendukung visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera”, serta memperkuat pelaksanaan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas layanan dasar.
Rapat yang dipimpin oleh Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Provinsi sekaligus Ketua TAPD, Junda Maulana, membahas sejumlah agenda penting terkait arah kebijakan fiskal tahun anggaran 2025–2026. Fokus utama pembahasan meliputi:
Penataan ulang belanja agar lebih berdampak pada pelayanan publik, sinkronisasi kebijakan APBD dengan kebutuhan pembangunan daerah, persiapan penjelasan kepada DPRD terkait Surat Edaran Gubernur Sulbar Nomor 46 Tahun 2025 tentang pembatasan kegiatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta koordinasi lanjutan antara Pemprov dan DPRD untuk memastikan pelaksanaan kebijakan fiskal berjalan tepat sasaran dan efisien.
Dalam arahannya, Junda Maulana menegaskan pentingnya penyesuaian belanja daerah sesuai prinsip efisiensi dan akuntabilitas.
Ia juga menyoroti perlunya pengalihan belanja ke program prioritas yang didanai dari sumber selain PAD, peninjauan ulang rencana belanja tahun 2026, serta perhatian khusus terhadap belanja gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan P3K paruh waktu.
“Penyesuaian kebijakan fiskal harus dilakukan secara cermat agar tidak mengganggu pelayanan publik. Kita perlu memastikan bahwa setiap rupiah anggaran memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Junda.
Dari Bapperida Sulbar, hadir Sekretaris Bapperida, Muhammad Darwis Damir, Kepala Bidang PPEPD Hasanuddin, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Andi Almah Aliuddin, serta Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Arjanto, bersama sejumlah pejabat fungsional perencana yang tergabung dalam TAPD.
Menurut Muhammad Darwis Damir, kehadiran Bapperida dalam rapat ini menunjukkan komitmen aktif dalam memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja serta berorientasi hasil.
“Melalui sinergi antara TAPD dan Bapperida, arah kebijakan fiskal Sulawesi Barat ke depan diharapkan semakin terarah, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Rapat TAPD ini sekaligus menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan fiskal dan pembangunan daerah menuju tata kelola keuangan yang adaptif, transparan, dan berkelanjutan.
