INTUISI.ID, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat melaksanakan Rapat Asistensi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 yang difokuskan pada percepatan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim.
Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Bapperida Sulbar, Rabu, 1 Oktober 2025 dengan melibatkan 19 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pendukung.
Rapat dibuka oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM), Andi Almah Aliuddin, yang mewakili Kepala Bapperida Provinsi Sulbar, Junda Maulana.
Dalam sambutannya, Alma menegaskan bahwa arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga menekankan prioritas program 2026 pada pencegahan dan penanggulangan stunting serta kemiskinan ekstrim.
“Agenda pembangunan di tahun 2026 diarahkan agar lebih fokus pada program-program yang menyentuh langsung akar persoalan masyarakat, khususnya di desa lokus penanganan stunting terpadu,” ujarnya.
Rapat dipandu oleh Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Putri Anindy, yang memaparkan strategi lintas sektor hasil kesepakatan lokakarya di tingkat kabupaten.
Ia menjelaskan, jumlah desa lokus Penanganan Stunting Terpadu (Pastipadu) meningkat signifikan, dari 12 desa pada 2025 menjadi 60 desa di tahun 2026, usulan dari enam kabupaten di Sulbar.
Dalam sesi diskusi, Perencana Ahli Muda Bapperida, Angga Tirta Wijaya, menekankan pentingnya efisiensi anggaran.
“Untuk tahun 2026, kegiatan yang benar-benar menunjang harus diprioritaskan. Sementara kegiatan yang tidak relevan sebaiknya ditunda, agar anggaran bisa difokuskan pada penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim,” tegasnya.
Rapat diikuti perwakilan fungsional perencana dari 19 OPD, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Setiap OPD menyampaikan program kegiatan yang akan mendukung percepatan penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan.
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, berharap forum ini dapat memperkuat sinergi lintas sektor.
“Kami ingin agar program pembangunan tahun 2026 tidak hanya sekadar formalitas, tetapi betul-betul berdampak nyata, tepat sasaran, dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkapnya. (*)
