Bapperida Sulbar Bahas Isu Krusial Kesehatan Mamuju, dari AKI hingga JKN

Intuisi.id, Mamuju – Bapperida Provinsi Sulawesi Barat memfasilitasi pertemuan teknis lintas pemerintah melalui desk urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk perencanaan pembangunan tahun 2027. Hal ini sejalan dengan quick wins ketiga Gubernur Sulbar, yaitu Sulbar Sehat.

Kegiatan yang digelar Senin, 6 April 2026 ini mempertemukan unsur pemerintah provinsi dan daerah, mulai Bapperida Sulbar hingga Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar dan Kabupaten Mamuju di ruang virtual.

Sejumlah pejabat teknis hadir dalam forum tersebut, di antaranya Kepala Bidang RIDA Bapperida Sulbar Hasanuddin, perwakilan Dinas Kesehatan provinsi, serta Bapperida dan Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju.

Dalam pembahasan yang difasilitasi Bapperida Sulbar ini, fokus utama diarahkan pada penyelarasan target pembangunan kesehatan daerah dengan agenda nasional, khususnya yang masuk dalam Asta Cita terkait penguatan sumber daya manusia.

“Beberapa indikator strategis menjadi perhatian, mulai dari angka kematian ibu (AKI), cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penemuan kasus TBC, hingga prevalensi stunting,” kata Hasanuddin.

Untuk AKI, target tahun 2027 ditetapkan sebesar 91 per 100 ribu kelahiran hidup. Angka ini sedikit lebih rendah dibanding capaian tahun 2025 yang berada di angka 92, sehingga dinilai masih realistis namun tetap menantang.

Di sisi lain, cakupan kepesertaan JKN ditargetkan naik dari 91,1 persen menjadi 95 persen. Sementara untuk penemuan kasus TBC, target justru didorong lebih tinggi menjadi 98 persen, mengingat capaian dua tahun terakhir sudah menyentuh angka maksimal.

Persoalan stunting juga menjadi perhatian serius. Meski target tahun 2027 dipatok di angka 24,85 persen sesuai dokumen perencanaan, data laporan rutin terakhir masih menunjukkan angka yang cukup tinggi, yakni 30,4 persen.

Kepala Bapperida Sulbar, Amujib menambahkan, forum tersebut juga membahas dukungan program dan kegiatan yang akan dijalankan di daerah. Di antaranya pengembangan Puskesmas, pengadaan obat dan vaksin untuk 23 Puskesmas, serta pemenuhan tenaga kesehatan.

Untuk pengembangan fasilitas, hanya satu Puskesmas yang direncanakan akan dikembangkan, yakni Puskesmas Binanga. Sementara pembangunan rumah sakit belum masuk dalam rencana tahun 2027 karena keterbatasan anggaran.

“Di sisi SDM, pemerintah daerah menargetkan pemenuhan tenaga kesehatan sebanyak 50 orang, khususnya untuk mendukung layanan di tingkat Puskesmas,” ujarnya.

Tak hanya itu, dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan juga ikut dibahas, mulai dari penempatan ribuan tenaga kesehatan, program bantuan iuran JKN, hingga target nasional skrining penyakit tidak menular.

Melalui forum ini, Bapperida Sulbar berharap perencanaan sektor kesehatan ke depan bisa lebih terarah dan tidak sekadar mengejar target di atas kertas, tetapi juga menjawab kondisi riil di lapangan, terutama dalam menekan angka stunting dan meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Mamuju. (*)