Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Program Pranikah Kemenag, Novan Beri Komentar

Program Pranikah Kemenag, Novan Beri Komentar

INTUISI.ID, SAMARINDA – Angka perceraian di Indonesia yang mencapai 35 persen setiap tahun dan menjadi perhatian serius Kementerian Agama (Kemenag). Sebagai upaya pencegahan, Kemenag berencana meluncurkan program bimbingan pranikah yang akan berlangsung selama satu semester untuk mempersiapkan pasangan muda menghadapi tantangan pernikahan.

Upaya tersebut mendapat dukungan dari DPRD Samarinda sebagai langkah mempersiapkan calon pengantin menghadapi kehidupan rumah tangga secara lebih matang.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyoroti dampak perceraian yang sangat besar, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, ia menilai bahwa bimbingan pernikahan yang lebih intensif menjadi solusi untuk menekan angka perceraian di Indonesia.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menyatakan bahwa edukasi pernikahan harus lebih digencarkan, khususnya bagi calon pengantin muda yang masih minim pengalaman dalam berumah tangga.

“Peningkatan sosialisasi tentang hukum pernikahan dan persiapan pasca pernikahan sangat penting untuk membangun rumah tangga yang lebih kuat,” jelasnya.

Novan sapaan akrabnya, menegaskan bahwa pemerintah daerah siap mengikuti kebijakan pemerintah pusat dengan memberikan masukan terkait kurikulum pendidikan pranikah yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat.

Di sisi lain, program pranikah dengan durasi lebih panjang berpotensi membuka celah bagi praktik percaloan. Namun, Novan optimistis bahwa Kemenag memiliki mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyimpangan tersebut.

“Jika ada potensi penyalahgunaan, itu menjadi tanggung jawab pengawasan Kemenag agar program ini benar-benar berjalan sesuai tujuannya,” terangnya.

Lebih lanjut kata Novan, menambahkan bahwa faktor perceraian di Indonesia cukup kompleks, mulai dari persoalan ekonomi, kurangnya komunikasi, hingga perbedaan visi dalam rumah tangga.

Dengan adanya pembekalan pranikah yang lebih intensif, ia berharap angka perceraian dapat ditekan dan pasangan yang menikah lebih siap secara mental maupun fisik.

“Program ini harus digalakkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, agar kualitas kehidupan rumah tangga masyarakat semakin baik dan kokoh,” tukasnya. (Him/Adv/DPRDSamarinda)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Acara Ramah Tamah Peringatan YKB Polda Sulbar Penuh Inovasi, Diantaranya Fashion Show Daur Ulang

    Acara Ramah Tamah Peringatan YKB Polda Sulbar Penuh Inovasi, Diantaranya Fashion Show Daur Ulang

    • 0Komentar

    INTUISI.id – Acara ramah tamah peringatan Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) selain diwarnai semangat penuh kebahagiaan juga penuh dengan inovasi dan kreatifitas, salah satu inovasi yang ditampilkan adalah fashion show dari bahan sampah yang di daur ulang. Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolda Sulbar Irjen Pol Adang Ginanjar dan Ny. Miranti Adang Ginanjar, Irwasda dan Para PJU […]

  • Bapperida Sulbar Minta RKPD 2027 Polewali Mandar Selaras dengan RPJMD dan Panca Daya

    Bapperida Sulbar Minta RKPD 2027 Polewali Mandar Selaras dengan RPJMD dan Panca Daya

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Polman – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan pentingnya penyelarasan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai fondasi pembangunan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan. Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) tentang RKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2027 […]

  • Dinkes Sulbar Dukung Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Sulselbar untuk Kuatkan Ekonomi Daerah

    Dinkes Sulbar Dukung Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Sulselbar untuk Kuatkan Ekonomi Daerah

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Asran Masdy, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar yang dilaksanakan di ruang sidang utama Kantor DPRD Sulbar, pada Selasa 9 Juli 2025. Rapat ini mengagendakan Jawaban Gubernur Sulbar atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyertaan Modal Daerah pada […]

  • Upaya Selesaikan Konflik Tambang, Wagub Salim: Rakyat dan Investasi Harus Seimbang

    Upaya Selesaikan Konflik Tambang, Wagub Salim: Rakyat dan Investasi Harus Seimbang

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Barat (Sulbar), Salim S Mengga memimpin rapat tim terpadu pengendalian dan evaluasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan, Jumat, 23 Mei 2025. Rapat itu digelar sebagai langkah awal dalam verifikasi terhadap seluruh tambang yang ada di seluruh wilayah Sulbar, utamanya yang memiliki masalah. “Tujuannya adalah agar […]

  • Biro PBJ Paparkan Capaian Kinerja 2025 dalam Forum LKPJ Gubernur Sulbar

    Biro PBJ Paparkan Capaian Kinerja 2025 dalam Forum LKPJ Gubernur Sulbar

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan capaian kinerja tahun anggaran 2025 dalam forum pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2025, yang berlangsung pada Senin, 13 April 2026, di Ruang Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Biro PBJ, […]

  • Rencana Libatkan Pihak Ketiga, Pengelolaan Beras Basah Bontang Masih Dikaji

    Rencana Libatkan Pihak Ketiga, Pengelolaan Beras Basah Bontang Masih Dikaji

    • 0Komentar

    Intuisi.id – Pemerintah Kota Bontang tengah mengkaji rencana pengelolaan beras basah melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan bahwa langkah tersebut tidak bisa dilakukan secara terburu-buru dan harus mengacu pada regulasi yang berlaku. Menurut Neni, saat ini pemerintah masih melakukan kajian mendalam, termasuk berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk […]

expand_less