INTUISI.ID, Polman – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), melanjutkan Safari Ramadan dengan berbuka puasa bersama di Rumah Jabatan Bupati Polewali Mandar, Senin (17/3/2025).
Kegiatan ini menjadi ajang diskusi terkait berbagai persoalan yang dihadapi daerah, mulai dari pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), tunggakan BPJS Kesehatan, hingga pengembangan kakao.
Bupati Polewali Mandar, Syamsul Mahmud (JSM), mengungkapkan bahwa kondisi keuangan daerah masih kurang sehat. Selain itu, beberapa persoalan mendesak seperti kemiskinan ekstrem dan pengelolaan sampah membutuhkan perhatian serius.
“Masalah TPA belum juga tuntas, tapi dengan kehadiran Gubernur dan Wakil Gubernur, saya berharap ada solusi. Sudah hampir tiga tahun permasalahan ini belum selesai, semoga ini menjadi berkah bagi masyarakat,” ujar Syamsul.
Selain itu, ia juga menyoroti permasalahan biaya kesehatan yang masih menjadi kendala bagi masyarakat.
Menanggapi hal itu, Gubernur Suhardi Duka menegaskan bahwa Pemprov Sulbar siap mengambil alih tunggakan BPJS Kesehatan di seluruh kabupaten pada tahun 2025.
“Kami sudah memanggil kepala BPJS untuk membahas persoalan ini. Kesimpulannya, semua tunggakan BPJS untuk tahun 2025 akan ditanggung oleh provinsi. Untuk 2026, kita akan bicarakan lagi,” jelas SDK.
Dalam pertemuan itu, SDK juga mengumumkan bahwa Pemprov Sulbar telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp15 miliar untuk pengembangan kakao di Kabupaten Polewali Mandar.
“Kita siapkan anggaran Rp15 miliar untuk pengadaan bibit kakao sambung pucuk. Ini karena harga kakao diperkirakan masih cukup bagus dalam 10 hingga 15 tahun ke depan,” ungkapnya.
Untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah, SDK menyebut bahwa Pemprov Sulbar telah menyiapkan bantuan berupa empat unit mobil amrol (pengangkut sampah) untuk Kabupaten Polewali Mandar.
Selain itu, Pemprov juga akan memberikan bantuan untuk pembangunan irigasi di Lakejo, normalisasi sungai, serta program pengembangan UMKM dan ternak kambing.
SDK menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten sangat penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan daerah.
“Kalau ada kerja sama yang baik antara provinsi dan kabupaten, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan,” tutupnya. (ADV)
