INTUISI.ID, Mamuju – Bupati Mamuju dan Wakil Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi dan Yuki Permana menghadiri, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mamuju, Selasa 4 Maret 2025.
Paripurna itu dalam rangka pidato penyampaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mamuju masa jabatan 2025-2030.
Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi dalam pidato nya menyampaikan, sebagaimana visi dan misi telah mereka “maharkan” kepada masyarakat pada Pilkada Serentak 2024 lalu, keberlanjutan Visi Mamuju Keren (Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik, Nyaman) masih menjadi visi utama yang akan di breakdown ke dalam lima misi strategis.
Lima misi strategis yang dimaksud adalah, menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal, mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial.
Selanjutnya, mewujudkan daerah yang beradab dengan mengedepankan pendekatan kearifan lokal, budaya dan agama serta meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan ekonomi.
“Lima misi ini selanjutnya juga kita targetkan dapat dijabarkan melalui program kerja berdasarkan segmentasi dan skala prioritas di masing-masing sektor,” kata Bupati Mamuju.
Lima misi yang dijabarkan melalui program kerja itu antara lain: mewujudkan kota kreatif tanpa batas dengan penjabaran; memberikan bantuan bagi UMKM dan memfasilitasi pengembangan industri rumah tangga, serta pengembangan pusat kuliner kota Mamuju.
Jaminan perlindungan ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, pekerja keagamaan non formal, pekerja sosial dan pelatihan tenaga kerja muda.
Pengembangan produksi dan pemasaran pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan melalui pendekatan teknologi tepat guna.
Layanan kependudukan Berbas desa dan kelurahan serta sarana kesehatan. Digitalisasi pemerintahan dan optimalisasi pelaksanaan E-government.
Melanjutkan pemberian tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi ASN berbasis si Keren (Aplikasi Absensi Berbasis Elektronik) dan pengembangan objek wisata.
Selanjutnya, pada aktualisasi misi edukatif melalui program pendidikan yang berkualitas untuk setiap warga akan dilaksanakan melalui beberapa kebijakan diantaranya; Memastikan ketersediaan anggaran pendidikan minimal sebesar 20 persen terhadap APBD, pemberian pakaian seragam gratis bagi peserta didik kurang mampu, pemberian beasiswa, optimalisasi PAUD Siola, tuntas anak tidak sekolah, dukungan bagi lembaga dan peserta didik pendidikan swasta SD, SMP sederajat dan yayasan pendidikan.
Adapun terhadap kebijakan dalam menghadirkan wajah kota yang ramah untuk setiap warga, akan diaktualisasikan dengan berbagai program spesifik diantaranya; kenyamanan investasi berupa penyederhanaan proses dan jaminan kepastian.
Pembinaan aktivitas keagamaan 1 Desa satu lembaga tahfidz, Islamic center, Satgas Keren, menciptakan kawasan terbuka hijau untuk masyarakat, penguatan kelembagaan adat di Kabupaten Mamuju.
Tidak ketinggalan, penjabaran visi energik berupa peningkatan layanan kesehatan akan di aktualisasi dengan beberapa kebijakan yang tersentralistik pada slogan semua yang sehat terlayani, semua yang sakit terobati.
Selanjutnya akan diwujudkan dengan beberapa program prioritas diantaranya, melanjutkan layanan kesehatan gratis dengan standar UHC, peningkatan kualitas layanan kesehatan satu desa satu ambulans satu desa satu perawat dua dokter satu puskesmas, intervensi penurunan angka stunting dengan pemberian makanan tambahan.
“Dan program ini telah kita tindak lanjuti lagi dengan kebijakan penunjukan ASN setingkat eselon 2 dan 3 sebagai orang tua asuh yang dasar pelaksanaannya sementara kita siapkan, serta dukungan pembinaan pemuda dan olahraga,” kata Bupati.
Terakhir sebagai penjabaran visi nyaman yang telah disusun dengan kalimat kunci bahagia warganya nyaman kotanya akan ditindaklanjuti dengan program prioritas diantaranya; mewujudkan kota Keren, membangun akses jalan dan jembatan yang menghubungkan desa dengan pusat-pusat kegiatan, membangun jaringan irigasi, pembangunan infrastruktur ramah difabel, optimalisasi layanan PDAM, mewujudkan Mamuju sebagai kota Adipura serta penguatan public safety center (PSC).
Sejumlah ekspektasi yang telah dirumuskan kedalam berbagai program sebagai aktualisasi visi dan misi yang telah di sampaikan, tentu telah melalui sejumlah kajian ilmiah dan menjadi representasi berbagai harapan masyarakat terhadap arah kebijakan pembangunan.
Namun demikian kata Bupati, kita harus realistis bahwa skenario yang telah disiapkan terkadang tidak sejalan dengan dinamika yang diinginkan. Sebab faktanya, diketahui bersama telah terjadi anomali secara nasional yang sama sekali tidak pernah dibayangkan sebelumnya.
“Yakni adanya efisiensi anggaran merujuk pada Inpres Nomor 1 Tahun 2025, yang diteruskan dengan surat keputusan menteri keuangan (KMK) no 20 Tahun 2025 tentang penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota,” baca bupati dalam pidatonya.
“Serta surat edaran menteri dalam negeri nomor 900/833/SJ, tentang penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah dalam APBD tahun 2025 yang mengharuskan kita melakukan langkah-langkah efisiensi yang telah ditentukan dalam surat edaran tersebut,” sambungnya.
Efesiensi yang telah ditentukan dalam surat edaran tersebut itu antara lain; membatasi kegiatan bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar, atau FGD.
Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen untuk seluruh perangkat daerah, membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur standar harga satuan regional.
Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur, memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak dilakukan berdasarkan pemetaan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.
Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada kementerian dan lembaga dan melakukan penyesuaian belanja APBD tahun 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah.
“Kebijakan ini tentu adalah “Simalakama” yang mau tidak mau harus kita adaptasikan secara menyeluruh tanpa terkecuali terhadap semua perangkat daerah yakni ekskutif maupun legislatif,” ungkap Bupati perempuan pertama di Mamuju itu.
Meskipun akan sangat berdampak pada aktualisasi visi yang telah dijabarkan sebelumnya, serta mobilitas kita semua dalam melaksanakan berbagai agenda pembangunan, terutama pada area peningkatan infrastruktur,.
Sebab, dari dua subtansi efisiensi yang ditetapkan, salah satunya menyebabkan terjadinya penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah.
“Sehingga kita dipastikan tidak akan menerima pendapatan dari transfer tersebut senilai kurang lebih 69 miliar rupiah, yang seyogyanya telah lota siapkan untuk optimalisasi pembangunan infrastruktur jalan, jembatan sampai irigasi,” ujarnya.
Hal tersebut menjadi tantangan besar yang membutuhkan komitmen dan kerjasama yang kuat darivl semua pihak. “Ibarat kata bijak ‘ringan sama dijinjing, berat sama kita pikul,” ucapnya.
Meski begitu, Bupati Sutinah meyakini pihaknya akan mampu menghadapi kondisi terburuk, sebab telah teruji dengan keadaan serupa pada awal diperiode pertama kepemimpinannya yang saat itu harus menghadapi refocusing anggaran penanganan Covid-19, yang bahkan nyaris bersamaan dengan penanganan dampak bencana gempa bumi.
“Saya percaya dengan semangat serta dukungan dari segenap stakeholder di masyarakat kita semua akan mampu menghadapi tantangan ini,” tuturnya.
Satu yang pasti, sekaligus akan menjadi modal berar di bandingkan daerah lainnya di Sulbar, bahwa Kabupaten Mamuju menjadi satu-satunya daerah yang APBD nya paling sehat tanpa adanya defisit yang membebani anggaran.
“Ini tentu menjadi penguatan untuk kita bisa survive mengahadapi rentangan,” tegasnya.
Terpenting adalah, bagaimana saling mendukung serta membangun sinergi dengan baik sehingga dapat beradaptasi dengan kondisi yang tidak terprediksi dan tetap mampu melaksanakan pembangunan yang telah direncanakan.
Dari fakta-fakta sekaitan upaya merealisasikan janji-janji politik yang telah dituangkan ke dalam visi dan misi Mamuju Keren, tentu sudah bisa diperhitungkan bahwa dibeberapa sektor akan mengalami perlambatan yang cukup signifikan.
Olehnya, Bupati bersama Wakil Bupati Mamuju menginstruksikan kepada semua jajaran untuk menguatkan intervensi pada sektor lain, utamanya pada layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan serta layanan sosial dasar lainnya.
“Sehingga masyarakat tetap dapat merasakan kehadiran kita dan bersama-sama menyadari keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki,” pungkasnya. (*)
