Bulog Bakal Dapat Anggaran APBN, DPR Dorong Percepatan Penyerapan Gabah Petani

INTUISI.ID, Jakarta – Pemerintah akan mengucurkan anggaran dari APBN kepada Perum Bulog untuk menyerap 3 juta ton setara beras dari Januari hingga April 2025. Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Pangan, Dr. Zulkifli Hasan, sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendukung harga jual gabah petani.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PAN, Ajbar, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut. Ia menilai, langkah ini sangat dinantikan guna meningkatkan daya saing Bulog dalam menyerap gabah petani, terutama dalam menghadapi persaingan dengan korporasi besar di industri beras.

“Selama ini Bulog hanya mengandalkan subsidi bunga pinjaman bank untuk menyerap gabah. Dengan adanya anggaran dari APBN, Bulog bisa lebih fleksibel dan memastikan hasil produksi petani terbeli dengan harga di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP),” ujar Ajbar.

Namun, Ajbar juga menekankan pentingnya percepatan mekanisme pencairan dana tunai agar Bulog dapat segera bergerak pada awal panen raya.

“Finalisasi mekanisme dana tunai harus dipercepat agar Bulog bisa menyerap gabah dari petani tepat waktu. Selain itu, kemitraan dengan asosiasi penggilingan padi harus diperkuat untuk menciptakan rantai distribusi yang lebih adil,” tambahnya.

Ia juga meminta Kemenko Pangan untuk mengantisipasi dampak La Niña, yang berpotensi mempengaruhi hasil panen di sejumlah daerah. Oleh karena itu, Ajbar mendorong alokasi dana tambahan untuk bantuan pasca-bencana di sektor pertanian.

Ajbar menegaskan bahwa Komisi IV DPR RI akan melakukan pengawasan ketat terhadap pendanaan APBN ke Bulog, guna memastikan anggaran digunakan secara efektif untuk menyerap gabah dan beras dari petani.

“Kami ingin memastikan bahwa pendanaan tunai ini benar-benar dimanfaatkan untuk menyerap gabah petani, bukan malah merugikan mereka atau penggilingan kecil,” tegasnya.

Ia juga mendorong revisi HPP (Harga Pembelian Pemerintah) agar tetap sejalan dengan harga pasar, serta relaksasi harga pembelian beras menjadi Rp12.250 – Rp12.500 per kg.

“Harga ini harus tetap mendukung petani kecil dan penggilingan kecil, tanpa mengganggu cadangan pangan nasional,” ujarnya.

Di sisi lain, Ajbar menyoroti pentingnya perlindungan bagi penggilingan kecil dan menengah agar mereka tidak kalah bersaing dengan korporasi besar yang mendominasi pasar serapan gabah.

“Bulog harus memastikan bahwa penggilingan kecil dan menengah tetap bisa bersaing di tengah persaingan pasar yang semakin ketat,” pungkasnya.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan serapan gabah oleh Bulog bisa lebih optimal, kesejahteraan petani meningkat, dan stabilitas pangan nasional tetap terjaga. (*)