Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Zulfikar Suhardi Dukung Kenaikan PPN 12 Persen, Tekankan Perlindungan untuk Masyarakat Menengah ke Bawah

Zulfikar Suhardi Dukung Kenaikan PPN 12 Persen, Tekankan Perlindungan untuk Masyarakat Menengah ke Bawah

INTUISI.ID, Mamuju– Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Muh Zulfikar Suhardi, menyatakan dukungannya terhadap rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Namun, dukungan ini diberikan dengan syarat bahwa kebijakan tersebut harus melindungi masyarakat menengah ke bawah.

Kenaikan PPN ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Tahun 2021 yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 7 Oktober 2021, termasuk mendapat persetujuan dari Fraksi Partai Demokrat.

“Kami mendukung kenaikan PPN ini dengan syarat tidak menyentuh barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan medis, dan pelayanan sosial yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat menengah ke bawah,” tegas Zulfikar.

Ia juga menyebutkan bahwa barang-barang mewah dan sektor usaha besar harus menjadi fokus utama dalam pengenaan PPN ini.

“Penerapannya harus jelas dan tidak memberatkan rakyat kecil. Kita juga harus memastikan UMKM tetap terlindungi, karena mereka adalah tulang punggung perekonomian nasional,” tambahnya.

Dalam keterangannya, Zulfikar menyoroti pentingnya perlindungan dan pengembangan UMKM sebagai elemen penting dalam perekonomian Indonesia.

Ia menegaskan bahwa pemerintah harus memberikan skema stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan UMKM, serta memperkuat industri padat karya.

Selain itu, Zulfikar menyampaikan bahwa partai politik, termasuk PDI-P yang memimpin Panja UU HPP pada saat pembahasan, memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan mensosialisasikan implementasi kebijakan ini kepada masyarakat.

Kenaikan PPN menjadi 12 persen merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dan memperbaiki kondisi keuangan. Zulfikar menegaskan bahwa kebijakan ini harus diterapkan secara adil tanpa mengorbankan masyarakat kecil.

“Partai Demokrat akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan ini agar tidak menambah beban masyarakat menengah ke bawah, sekaligus memastikan dampaknya memberikan manfaat bagi perekonomian secara keseluruhan,” pungkasnya. (*)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Pastikan Ketersediaan Logistik TBC, Dinkes P2KB Sulbar Lakukan Penyediaan dan Distribusi ke Kabupaten

    Pastikan Ketersediaan Logistik TBC, Dinkes P2KB Sulbar Lakukan Penyediaan dan Distribusi ke Kabupaten

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Provinsi Sulawesi Barat melalui Instalasi Farmasi Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan penyediaan dan distribusi logistik Program Tuberkulosis (TBC) untuk selanjutnya didistribusikan ke seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan logistik TBC di fasilitas pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit, […]

  • Dampingi Gubernur Sulbar, Pemkesra Siap Dukung 40 Calon Perawat Sulbar Berkarir di Jepang

    Dampingi Gubernur Sulbar, Pemkesra Siap Dukung 40 Calon Perawat Sulbar Berkarir di Jepang

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menerima audiensi Direktur Poltekkes Kemenkes Mamuju pada Senin (6/10/2025) di Ruang Kerja Gubernur Lantai 3 Kantor Gubernur Sulawesi Barat. Audiensi tersebut dihadiri oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan dr. Nursyamsi Rahim, Kepala Dinas Tenaga Kerja Farid Amri, serta Plt. Karo Pemkesra Murdanil, yang turut mendampingi Gubernur Sulbar. Pertemuan […]

  • PUPR Sulbar Target Nomor Operator Alat Berat pada Kompetisi Tenaga Kerja Konstruksi

    PUPR Sulbar Target Nomor Operator Alat Berat pada Kompetisi Tenaga Kerja Konstruksi

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Makassar – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat mengikuti rangkaian Kompetisi Tenaga Kerja Konstruksi Indonesia Regional Sulawesi yang diselenggarakan di Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar. Tim dari Sulawesi Barat dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Jasa Konstruksi Sulbar, Andi Erlan Hatta, yang memastikan kesiapan peserta dan representasi daerah dalam seluruh rangkaian […]

  • Penertiban Aset Daerah, Karo Pemkesra: Kami Mendukung Penuh Agar Pendapatan Daerah Meningkat

    Penertiban Aset Daerah, Karo Pemkesra: Kami Mendukung Penuh Agar Pendapatan Daerah Meningkat

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus bergerak cepat dalam membenahi tata kelola Barang Milik Daerah (BMD). Pada Rabu (15/4/2026), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat secara langsung memimpin rapat koordinasi tindak lanjut rekomendasi temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) Tahun Anggaran 2025, Rabu 15 April 2026. Bertempat di Ruang Rapat Biro Pemkesra […]

  • DPRD Sulbar Gelar Rapat Evaluasi LKPJ Bersama Tim Pakar Unhas

    DPRD Sulbar Gelar Rapat Evaluasi LKPJ Bersama Tim Pakar Unhas

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Makassar – DPRD Sulawesi Barat menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) di Aula Hotel Maleo Makassar untuk membahas evaluasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun anggaran 2023. Rapat ini dihadiri oleh tim pakar dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, yaitu Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde, Dr. Agussalim, dan Dr. Mursalim, yang memberikan kontribusi penting dalam […]

  • Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahrony Pasie. (Foto : Ist)

    Pemerintah Diminta Perluas Jangkauan Program MBG, Novan Beri Penjelasan

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahrony Pasie, menyoroti keterbatasan jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum menyentuh seluruh wilayah kota. Menurutnya, hingga kini program yang bertujuan meningkatkan gizi pelajar tersebut baru diterapkan di satu daerah pemilihan (dapil) dan hanya mencakup beberapa sekolah saja. “Berdasarkan data yang kami terima, program […]

expand_less