Zulfikar Suhardi Dukung Kenaikan PPN 12 Persen, Tekankan Perlindungan untuk Masyarakat Menengah ke Bawah
- BERITA Pemerintahan
- calendar_month Senin, 23 Des 2024

INTUISI.ID, Mamuju– Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Muh Zulfikar Suhardi, menyatakan dukungannya terhadap rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Namun, dukungan ini diberikan dengan syarat bahwa kebijakan tersebut harus melindungi masyarakat menengah ke bawah.
Kenaikan PPN ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Tahun 2021 yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 7 Oktober 2021, termasuk mendapat persetujuan dari Fraksi Partai Demokrat.
“Kami mendukung kenaikan PPN ini dengan syarat tidak menyentuh barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan medis, dan pelayanan sosial yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat menengah ke bawah,” tegas Zulfikar.
Ia juga menyebutkan bahwa barang-barang mewah dan sektor usaha besar harus menjadi fokus utama dalam pengenaan PPN ini.
“Penerapannya harus jelas dan tidak memberatkan rakyat kecil. Kita juga harus memastikan UMKM tetap terlindungi, karena mereka adalah tulang punggung perekonomian nasional,” tambahnya.
Dalam keterangannya, Zulfikar menyoroti pentingnya perlindungan dan pengembangan UMKM sebagai elemen penting dalam perekonomian Indonesia.
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus memberikan skema stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan UMKM, serta memperkuat industri padat karya.
Selain itu, Zulfikar menyampaikan bahwa partai politik, termasuk PDI-P yang memimpin Panja UU HPP pada saat pembahasan, memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan mensosialisasikan implementasi kebijakan ini kepada masyarakat.
Kenaikan PPN menjadi 12 persen merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dan memperbaiki kondisi keuangan. Zulfikar menegaskan bahwa kebijakan ini harus diterapkan secara adil tanpa mengorbankan masyarakat kecil.
“Partai Demokrat akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan ini agar tidak menambah beban masyarakat menengah ke bawah, sekaligus memastikan dampaknya memberikan manfaat bagi perekonomian secara keseluruhan,” pungkasnya. (*)
- person

Saat ini belum ada komentar