Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Menjelang Akhir Tahun, DPRD Kutim Perketat Pengawasan Serapan Anggaran

Menjelang Akhir Tahun, DPRD Kutim Perketat Pengawasan Serapan Anggaran

KUTAI TIMUR, Intuisi.Id – Menjelang penutupan tahun anggaran 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur semakin memperketat pengawasan terhadap penyerapan anggaran. Wakil Ketua I DPRD Kutim, Sayid Anjas, menegaskan pentingnya memastikan bahwa penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terserap secara optimal guna meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami tetap berupaya semaksimal mungkin agar serapan anggaran bisa mencapai target. Selagi belum tutup buku, kami optimis untuk terus mencari cara agar APBD dapat terserap secara optimal,” ujar Anjas, memperlihatkan tekad DPRD Kutim untuk menjaga efektivitas anggaran.

Anjas menyoroti tantangan besar yang dihadapi dalam penyerapan anggaran, yaitu musim hujan yang mengganggu pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur. Salah satu contoh nyata adalah proyek semenisasi jalan yang tidak bisa diselesaikan sesuai rencana karena cuaca buruk. Rencana pengerjaan sepanjang 100 meter harus dipotong menjadi separuh akibat kondisi cuaca.

“Proyek yang bisa dikerjakan 200 meter, akhirnya hanya selesai 100 meter, sisanya malah menjadi SILPA. Ini merugikan masyarakat,” tambah Anjas, menjelaskan dampak Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang tinggi akibat proyek tertunda.

Untuk mencegah peningkatan SILPA, DPRD Kutim, terutama Komisi C, telah menyiapkan strategi pengawasan yang ketat terhadap proyek-proyek multi-years yang memiliki anggaran sekitar Rp 270 miliar. Anjas menekankan bahwa proyek-proyek ini harus terus dipantau agar penyelesaiannya berjalan lancar dan anggaran terserap sesuai harapan.

“Kami ingin memastikan bahwa anggaran yang sudah disiapkan dapat terserap dengan baik dan tepat sasaran. Komisi C DPRD sudah menyusun langkah-langkah pengawasan untuk memastikan penyelesaian proyek multi-years dengan dana sekitar 270 miliar,” jelas Anjas.

DPRD Kutim juga mengimbau agar dinas-dinas terkait mempercepat penyelesaian proyek-proyek yang sedang berlangsung, selama kondisi cuaca memungkinkan. Dengan komitmen dari semua pihak, serapan anggaran diharapkan dapat mencapai target dan manfaat pembangunan bisa segera dirasakan oleh masyarakat.

Upaya pengawasan dan dorongan yang diberikan oleh DPRD Kutim ini menjadi penting agar pembangunan di berbagai wilayah dapat berjalan sesuai rencana. Anjas menekankan bahwa keseriusan dalam menjalankan pengawasan hingga akhir tahun bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada anggaran yang terbuang sia-sia, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat.(ADV)

 

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Bapperida Sulbar Gelar Monev Program PPM, Tekankan Efisiensi dan Dampak Nyata

    Bapperida Sulbar Gelar Monev Program PPM, Tekankan Efisiensi dan Dampak Nyata

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM). Kegiatan ini berlangsung sejak Senin hingga Rabu (29 September – 1 Oktober 2025) dan diperpanjang hingga Jumat (3/10/2025) […]

  • Sulbar Peroleh 400 SKK Ahli Konstruksi, Sertifikasi Instruktur dan Asesor Konstruksi

    Sulbar Peroleh 400 SKK Ahli Konstruksi, Sertifikasi Instruktur dan Asesor Konstruksi

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Provinsi Sulawesi Barat memperoleh kuota sebanyak 400 Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) kualifikasi ahli Tahun Anggaran 2026 dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) jasa konstruksi. Informasi ini disampaikan dalam koordinasi bersama Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar Kementerian PUPR pada kegiatan workshop OPD dan balai teknis se-Sulawesi. Kuota tersebut menjadi peluang […]

  • Perkuat Kualitas Pelayanan Publik, RSUD Sulbar Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Mandiri 2026

    Perkuat Kualitas Pelayanan Publik, RSUD Sulbar Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Mandiri 2026

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – RSUD Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan Rapat Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Mandiri Tahun 2026, yang berlangsung pada Senin, 13 April 2026, bertempat di Ruang Rapat Bidang Perencanaan dan Pengembangan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan perangkat daerah. Rapat dipimpin oleh Kepala […]

  • Sinergi Antar Tim Kerja, DPMPTSP Rumuskan Potensi Kemitraan Usaha Berbasis Data NIB

    Sinergi Antar Tim Kerja, DPMPTSP Rumuskan Potensi Kemitraan Usaha Berbasis Data NIB

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat melalui Tim Kerja Pengembangan Iklim Penanaman Modal kembali memperkuat kolaborasi internal dengan Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal. Sinergi ini dilakukan dalam rangka menyusun potensi kemitraan usaha daerah yang lebih terarah, berbasis data faktual melalui inventarisasi Nomor Induk Berusaha […]

  • Pengukuhan Ibunda Guru se-Sulawesi Barat Jadi Momentum Perkuat Pendidikan Humanis

    Pengukuhan Ibunda Guru se-Sulawesi Barat Jadi Momentum Perkuat Pendidikan Humanis

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Majene – Ibunda Guru Provinsi Sulawesi Barat, Harsinah Suhardi, mengukuhkan Ibunda Guru Kabupaten se-Sulawesi Barat pada kegiatan yang berlangsung di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Majene, Jumat, 15 Mei 2026. Kegiatan tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd, jajaran Dinas Pendidikan dan […]

  • Bapperida Sulbar Dorong Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dalam Penyusunan Ranperda Kesejahteraan Sosial

    Bapperida Sulbar Dorong Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dalam Penyusunan Ranperda Kesejahteraan Sosial

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan pentingnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai prioritas dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Kegiatan sebagai upaya mewujudkan visi Panda Daya Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S Mengga. Hal ini mengemuka […]

expand_less