Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Pemkot Bontang Salurkan Bantuan ATENSI untuk Tingkatkan Kesejahteraan Sosial

Pemkot Bontang Salurkan Bantuan ATENSI untuk Tingkatkan Kesejahteraan Sosial

INTUISI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

Bantuan ini disalurkan di Rumah Singgah DSPM Parikesit, Bontang Utara, sebagai upaya membantu masyarakat yang membutuhkan.

Dalam acara tersebut, Asdar Ibrahim, Staf Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, hadir mewakili Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Bontang, Munawwar.

Ia menekankan pentingnya pemanfaatan bantuan secara optimal oleh para penerima untuk mendukung kehidupan yang lebih mandiri.

“Bantuan ini adalah bentuk perhatian nyata Pemkot Bontang terhadap masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan layanan kesejahteraan sosial. Kami berharap bantuan ini bisa menjadi dorongan bagi penerima untuk menjalani hidup yang lebih baik dan mandiri,” kata Asdar, Selasa, 8 Oktober 2024.

Bantuan ATENSI yang didistribusikan melalui Sentra Terpadu Kartika Temanggung ini didukung oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DSPM) Bontang.

Sekretaris DSPM, Muchtar, menjelaskan bahwa bantuan ini diberikan kepada 50 orang lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, serta 16 penerima dari kelompok masyarakat rentan yang mendapatkan bantuan kewirausahaan.

“Bantuan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memotivasi penerima manfaat untuk lebih semangat dan berusaha mandiri,” ujar Muchtar.

Suritina, perwakilan dari Sentra Terpadu Kartika Temanggung, menyampaikan apresiasinya kepada Pemkot Bontang atas perhatian besar yang diberikan kepada masyarakat.

Ia menyebut bahwa bantuan ini sangat relevan dan penting bagi mereka yang membutuhkan layanan multi-aspek seperti yang disediakan oleh program ATENSI.

Program ini diharapkan mampu menjadi solusi bagi masyarakat Bontang yang rentan, sekaligus mendorong kemandirian dan kesejahteraan mereka.

Dengan adanya dukungan penuh dari Pemkot Bontang, para penerima manfaat diharapkan dapat memperbaiki kualitas hidup dan terus berkembang menuju kemandirian yang lebih baik.

(ADV)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Distapang Sulbar Kembali Melaksanakan Gelar Gerakan Pangan Murah di Taman Karema Mamuju

    Distapang Sulbar Kembali Melaksanakan Gelar Gerakan Pangan Murah di Taman Karema Mamuju

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) pada Jumat, 17 Oktober 2025 di Taman Karema, Mamuju. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya mengendalikan inflasi dan menekan gejolak harga kebutuhan pokok sekaligus menjaga stabilitas pangan di daerah. Acara ini menghadirkan berbagai komoditas penting dengan harga terjangkau, mulai dari beras, […]

  • Data Terkini DKP Sulbar: Harga Ikan Kembung Capai Rp57.000/kg, Ini Faktor Penyebabnya

    Data Terkini DKP Sulbar: Harga Ikan Kembung Capai Rp57.000/kg, Ini Faktor Penyebabnya

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Perkembangan harga ikan sebagai salah satu komoditas penyumbang inflasi di Provinsi Sulawesi Barat pada Januari 2026 menunjukkan adanya variasi harga yang cukup signifikan antar kabupaten dan antar jenis komoditas. Perbedaan ini mencerminkan dinamika produksi, distribusi, serta struktur biaya pada masing-masing wilayah. Dalam upaya menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah, Gubernur Sulawesi Barat, […]

  • BPKPD Sulbar Terima BKAD Polman, Tertibkan Data dan Pajak Kendaraan Dinas

    BPKPD Sulbar Terima BKAD Polman, Tertibkan Data dan Pajak Kendaraan Dinas

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Pemerintah daerah Sulawesi Barat, oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) menerima kunjungan koordinasi dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Jumat 4 Juli 2025, bertempat di ruang rapat Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi BPKPD Sulbar. Kunjungan ini bertujuan untuk membahas proses penghapusan data kendaraan dinas […]

  • Melalui Problem Solving, Yang Berselisih Kembali Jalin Silaturahmi Dan Saling Memaafkan

    Melalui Problem Solving, Yang Berselisih Kembali Jalin Silaturahmi Dan Saling Memaafkan

    • 0Komentar

    Mamuju – Dalam kehidupan lingkungan masyarakat ada saja permasalahan yang muncul, seperti yang terjadi terhadap Lk. Arnol yang melakukan penganiayaan terhadap korban Sudarmin sehingga korban Sudarmin melaporkan kejadian tersebut di Polsek Kalukku Polresta Mamuju. Terkait dengan hal tersebut diatas, Dengan mengedepankan penyelesaian permasalahan dengan cara problem Solving agar tidak saling dendam dan tidak sampai ke […]

  • Biro Hukum Bentuk Tim Efektif “Gerbang Konsultasi Produk Hukum Daerah Kabupaten

    Biro Hukum Bentuk Tim Efektif “Gerbang Konsultasi Produk Hukum Daerah Kabupaten

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Biro Hukum Bentuk Tim Efektif “Gerbang Konsultasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) menggelar rapat Pembentukan Tim Efektif pada rencana aksi perubahan “Gerbang Konsultasi Produk Hukum Daerah Kabupaten”, Selasa (02/09/2025). Pembentukan tim tersebut sebagai implementasi inovasi “Gerbang Konsultasi Produk Hukum Daerah Kabupaten”, untuk mendukung pelaksanaan inovasi […]

  • Plt Kepala Bapperida Sulbar Ikuti Rakor Bersama Mendagri Bahas Kebutuhan Jembatan Penyeberangan

    Plt Kepala Bapperida Sulbar Ikuti Rakor Bersama Mendagri Bahas Kebutuhan Jembatan Penyeberangan

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Darwis Damir, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, melalui zoom meeting pada Jumat, 28 November 2025. Rakor tersebut membahas kebutuhan akses atau jembatan penyeberangan, khususnya yang menghubungkan satuan pendidikan dan sarana publik lainnya. Agenda ini selaras dengan […]

expand_less