Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Dinsos Bontang Upayakan Bantuan Sosial Warga Miskin, dr Toetoek: Negara Wajib Hadir

Dinsos Bontang Upayakan Bantuan Sosial Warga Miskin, dr Toetoek: Negara Wajib Hadir

INTUISI.ID – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bontang terus melakukan berbagai upaya pengentasan kemiskinan guna memastikan stabilitas kesejahteraan masyarakat.

Kepala Dinsos Kota Bontang, dr Toetoek Pribadi mengungkapkan masih ada masyarakat yang belum bisa masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“DTKS yang menjadi acuan utama penerima bantuan sosial dari pemerintah pusat,” ujarnya saat dikonfirmasi Intuisi.id melalui sambungan telepon seluler, Sabtu (21/9/2024).

“Jika belum terdata, akibatnya masyarakat kategori miskin tidak bisa menerima bantuan dari Kementerian Sosial,” tambah dr Toetoek.

Hal ini disebabkan oleh ketetapan pemerintah yang mengatur tentang kriteria penerima bantuan sosial dalam Permensos No. 262/HUK/2022.

“Tidak sepenuhnya cocok dengan kondisi lokal. Kriteria tersebut berlaku nasional, belum mempertimbangkan perbedaan tingkat biaya hidup di Bontang,” ungkapnya.

Menurutnya, biaya hidup di Bontang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah lain, terutama jika dibandingkan dengan Pulau Jawa.

“Contohnya, UMR di Bontang lebih tinggi dibandingkan banyak daerah di Jawa, tetapi biaya hidup di sini juga lebih besar. Oleh karena itu, kriteria nasional ini tidak dapat diterapkan begitu saja di Bontang. Kami memerlukan kriteriaT kemiskinan yang lebih sesuai dengan kondisi lokal,” jelasnya.

Untuk menyelesaikan masalah ini, Dinsos Bontang telah berkonsultasi dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial.

Dari hasil pertemuan tersebut, disimpulkan bahwa Dinsos Bontang dapat berinovasi dalam menyusun kriteria kemiskinan lokal sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Setelah berkonsultasi, kami mendapatkan izin untuk berinovasi dengan membuat kriteria kemiskinan daerah. Di Bontang, kriteria tersebut telah disusun dan sudah ada Surat Keputusan (SK) Walikota,” kata dr Toetoek.

SK Walikota yang diterbitkan pada Agustus lalu memungkinkan masyarakat miskin yang tidak tercatat di DTKS untuk tetap mendapatkan bantuan melalui APBD.

“Ini merupakan langkah penting, karena pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pengentasan kemiskinan, terutama bagi mereka yang tidak terdaftar dalam data pusat,” tambahnya.

Dinsos Bontang memastikan bahwa seluruh masyarakat miskin, baik yang terdata di DTKS maupun yang tidak, tetap akan mendapat bantuan yang dibutuhkan.

Kesadaraan atas kondisi ini tertuang dalam Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi ‘fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara’.

“Pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama, baik pemerintah pusat maupun daerah. Kami wajib hadir untuk warga miskin, sesuai dengan amanat konstitusi,” tegas dr Toetoek.

Ia juga mengingatkan, pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi prioritas nasional yang harus diselesaikan pada tahun 2024 sesuai dengan instruksi presiden.

“Pengentasan kemiskinan bukan hanya tugas Dinas Sosial, tetapi melibatkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, karena ini adalah prioritas pembangunan nasional,” tutupnya. (ADV)

  • person
Bagikan Threads

Rekomendasi

  • BPKPD Sulbar Jadi Fokus Evaluasi BPKP : Pastikan Pengelolaan Transfer Fiskal Tahun 2025 Sesuai Prinsip Akuntabilitas

    BPKPD Sulbar Jadi Fokus Evaluasi BPKP : Pastikan Pengelolaan Transfer Fiskal Tahun 2025 Sesuai Prinsip Akuntabilitas

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menjadi fokus evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulbar terkait Akuntabilitas Transfer Fiskal ke Daerah Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini berlangsung Senin 10 November 2025, bertempat di ruang kerja Kepala BPKPD Sulbar. Evaluasi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut […]

  • Ikuti Kebijakan WFH, Bapperida Sulbar Tetap Jaga Budaya Bersih Lewat “Rabu Bersih”

    Ikuti Kebijakan WFH, Bapperida Sulbar Tetap Jaga Budaya Bersih Lewat “Rabu Bersih”

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Penerapan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ikut membawa penyesuaian pada rutinitas internal Bapperida Sulbar. Salah satunya, agenda kebersihan yang sebelumnya dikenal sebagai “Jumat Bersih” kini dialihkan menjadi “Rabu Bersih”. Perubahan ini mulai diterapkan pada Rabu (15/4/2026). Seluruh pegawai Bapperida turun langsung melakukan kerja […]

  • Korpri Sulbar Kirim 8 Atlet ke Turnamen Badminton HUT Korpri di Sulsel

    Korpri Sulbar Kirim 8 Atlet ke Turnamen Badminton HUT Korpri di Sulsel

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Sekprov) Muhammad Idris resmi melepas kontingen Badan Pembina Olahraga (Bapor) Korpri Sulbar untuk mengikuti Turnamen Badminton dalam rangka HUT Korpri ke-53 di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (23/10/2024). Acara pelepasan ditandai dengan pertandingan eksibisi yang turut diikuti oleh Muhammad Idris selaku Ketua Korpri Provinsi Sulbar. Idris menekankan pentingnya […]

  • Dinsos P3A dan PMD Sulbar Gelar Rapat Internal, Perjelas Tupoksi ASN Bidang Rehsos

    Dinsos P3A dan PMD Sulbar Gelar Rapat Internal, Perjelas Tupoksi ASN Bidang Rehsos

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Rehabilitasi Sosial (Rehsos) menggelar rapat internal pada Rabu, 7 Januari 2026. Kegiatan ini difokuskan pada penjabaran tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing Aparatur Sipil Negara (ASN) guna meningkatkan efektivitas kinerja dan pelayanan […]

  • Data Akurat Jadi Fondasi Pembangunan, Bapperida Sulbar Pacu Pemanfaatan SIPD

    Data Akurat Jadi Fondasi Pembangunan, Bapperida Sulbar Pacu Pemanfaatan SIPD

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat tata kelola pembangunan berbasis data guna mendukung perencanaan yang lebih akurat, terukur, dan efektif. Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Pengelolaan E-Walidata dan E-Dalev Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang digelar di Ruang RPJMD Kantor Bapperida Sulbar, Kamis (4/6/2026). Kegiatan […]

  • Di Balik HUT Sulbar ke-22, Biro Umum Sibuk Pastikan Semua Siap

    Di Balik HUT Sulbar ke-22, Biro Umum Sibuk Pastikan Semua Siap

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Jelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-22 Provinsi Sulawesi Barat, kesibukan tidak hanya terlihat di panggung utama. Di balik persiapan acara, jajaran Biro Umum Sekretariat Daerah Sulbar bekerja memastikan berbagai kebutuhan administratif, protokoler hingga fasilitas pendukung siap digunakan. Sehari sebelum puncak perayaan, Senin, 21 September 2026, persiapan masih berlangsung di lapangan Kantor Gubernur […]

expand_less