INTUISI.ID, Mamuju – Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin, telah menjabat selama lebih dari tiga bulan. Meski hasil kebijakan yang ia terapkan belum sepenuhnya tampak, langkah-langkah yang diambilnya dinilai visioner dan tepat sasaran. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim, yang menilai kebijakan Bahtiar sebagai solusi atas permasalahan daerah dan menjadi pelajaran berharga bagi gubernur terpilih di masa mendatang.
Abdul Rahim menyatakan bahwa Pj Gubernur Bahtiar telah berhasil menemukan sektor-sektor prioritas yang perlu segera ditangani, seperti kemiskinan ekstrem, stunting, pengangguran, dan masalah lainnya. Menurutnya, meskipun Bahtiar masuk pada tahap di mana anggaran sudah berjalan, ia tetap mampu mengarahkan birokrasi untuk bekerja secara kolaboratif dan fokus pada masalah mendesak.
“Pj Bahtiar telah menunjukkan langkah-langkah nyata dengan memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan alam Sulbar. Misalnya, melalui program menanam, menebar benih ikan tawar, dan berkolaborasi dalam pembuatan rumpon buatan. Ini adalah upaya konkret yang menunjukkan arah kebijakannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Rahim.
Lebih lanjut, Rahim menyoroti bahwa Bahtiar berfokus pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, dan perikanan sebagai sumber pendapatan utama masyarakat. Bahtiar juga berusaha memperkuat kedaulatan pangan Sulbar dan mempersiapkan daerah sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Selain itu, Rahim menilai bahwa Bahtiar memiliki visi untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Insiden ketidakhadiran para bupati pada pembukaan HUT Sulbar ke-20 menjadi momen penting yang menunjukkan komitmen Bahtiar untuk mempersatukan para pemangku kebijakan di Sulbar.
“Pj Gubernur berusaha memperkuat hubungan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten, yang selama ini sulit diwujudkan. Ia menekankan pentingnya kerja sama dalam sistem pemerintahan yang integral, bukan berjalan sendiri-sendiri,” tambah Rahim.
Rahim juga menegaskan bahwa tantangan utama seperti stunting, kemiskinan, dan pengangguran memerlukan koordinasi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Untuk itu, Pj Bahtiar mendesain APBD Perubahan 2024 dan APBD 2025 dengan fokus pada kebutuhan dasar masyarakat, termasuk alokasi anggaran sebesar Rp30 miliar untuk pengadaan berbagai bibit komoditas yang diharapkan dapat meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat.
“Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa Bahtiar berkomitmen untuk mengarahkan APBD demi kepentingan rakyat, terutama petani dan nelayan, agar produksi mereka meningkat dan pendapatannya membaik,” tutup Rahim.
(*)
