Ikuti Kami

Beranda » BERITA » DPRD Bontang Soroti Tingginya SILPA OPD, Dinilai Picu Risiko Fiskal Daerah

DPRD Bontang Soroti Tingginya SILPA OPD, Dinilai Picu Risiko Fiskal Daerah

INTUISI.id – DPRD Kota Bontang menyoroti tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai berpotensi menimbulkan risiko fiskal di tengah proyeksi pengetatan APBD tahun 2027.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Bontang, Ubayya Bengawan, menilai efisiensi dan ketepatan perencanaan anggaran harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan lebih efektif dan tepat sasaran.

Menurutnya, sebagian besar SILPA justru berasal dari belanja rutin internal OPD seperti administrasi dan belanja pegawai. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran belum sepenuhnya berbasis kebutuhan riil dan capaian kinerja.

“Kalau dilihat, porsi terbesar SILPA itu berasal dari kegiatan rutin internal OPD. Ini menunjukkan ada masalah pada tahap perencanaan yang harus dibenahi,” ujarnya usai rapat kerja bersama sejumlah OPD di Kantor BPKAD Bontang, Sabtu (9/5/2026) beberapa waktu lalu.

Ia menegaskan, rendahnya realisasi anggaran bukan sekadar persoalan teknis penyerapan, tetapi juga berdampak terhadap efektivitas pelayanan publik. Program yang tidak berjalan maksimal dinilai dapat mengurangi manfaat anggaran bagi masyarakat.

Selain itu, anggaran yang tidak terserap pada akhirnya kembali menjadi beban fiskal daerah di tahun berikutnya, terutama di tengah potensi menurunnya kapasitas APBD Kota Bontang.

Ubayya mengungkapkan, proyeksi APBD Bontang tahun 2027 diperkirakan mengalami penurunan hingga sekitar Rp1,5 triliun apabila tanpa dukungan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

“Kalau ada bantuan keuangan provinsi mungkin sekitar Rp1,7 triliun, tapi tanpa itu bisa turun ke Rp1,5 triliun. Artinya ruang fiskal kita makin sempit,” jelasnya.

Dengan kondisi tersebut, DPRD menilai pemerintah daerah perlu lebih selektif dalam menyusun program dan kegiatan. Terlebih, sebagian anggaran daerah juga harus dialokasikan untuk belanja wajib seperti pendidikan, infrastruktur, dan belanja pegawai yang nilainya terus meningkat.

Karena itu, OPD diminta mulai menerapkan prinsip realistis dalam penyusunan anggaran, termasuk menghindari pengalokasian dana untuk program yang sejak awal diperkirakan sulit direalisasikan.

“Perencanaan harus realistis. Kalau kegiatan tidak bisa dieksekusi dengan baik, jangan dipaksakan untuk dianggarkan,” tegasnya. (AJ)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • TINA-YUKI dan SDK Gaungkan Program Pembangunan di Hadapan Warga Kalumpang

    TINA-YUKI dan SDK Gaungkan Program Pembangunan di Hadapan Warga Kalumpang

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju nomor urut 1, Dr. H. Sitti Sutinah Suhardi dan Yuki Permana (TINA-YUKI), bersama calon Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) nomor urut 3, Dr. H. Suhardi Duka (SDK), menggelar kampanye terbatas di Desa Karama, Kecamatan Kalumpang, pada Rabu, 24 Oktober 2024. Kehadiran rombongan tersebut disambut meriah oleh […]

  • Sejumlah Tokoh Berpengaruh di Polman Bersatu Menangkan SDK-JSM

    Sejumlah Tokoh Berpengaruh di Polman Bersatu Menangkan SDK-JSM

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Polman – Dalam upaya mendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) dan Jendral Salim S. Mengga (JSM), sejumlah tokoh berpengaruh di Kabupaten Polewali Mandar menyatakan kesiapannya untuk memenangkan mereka di Pilgub mendatang. Kampanye terbatas yang digelar di berbagai titik di Kabupaten Polewali Mandar menarik perhatian banyak tokoh. Di antara […]

  • Pemprov Sulbar Bangun 266 Rumah untuk Warga Miskin Ekstrem di 2026

    Pemprov Sulbar Bangun 266 Rumah untuk Warga Miskin Ekstrem di 2026

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju — Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S Mengga berkomitmen meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mengalokasikan 266 unit rumah bagi masyarakat miskin ekstrim atau pemilik rumah tidak layak huni (RTLH) pada tahun 2026 mendatang. Program ini akan menyasar enam kabupaten di Sulawesi Barat, dengan rincian alokasi […]

  • Polresta Mamuju Gencarkan Pengiriman Jagung ke Bulog Sarudu, Gudang Penyimpanan Mulai Penuh

    Polresta Mamuju Gencarkan Pengiriman Jagung ke Bulog Sarudu, Gudang Penyimpanan Mulai Penuh

    • 0Komentar

    Mamuju – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Mamuju terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui pengawalan dan pengamanan distribusi hasil pertanian, khususnya jagung, ke gudang Bulog di wilayah Sarudu. Selasa, 7 April 2026 Kasi Humas Polresta Mamuju Iptu Herman Basir menyampaikan bahwa pihaknya secara aktif berkoordinasi dengan para petani dan instansi terkait guna […]

  • Dinkes Sulbar Imbau Masyarakat Tetap Waspada Flu Tipe A dan Perkuat Perilaku Hidup Sehat

    Dinkes Sulbar Imbau Masyarakat Tetap Waspada Flu Tipe A dan Perkuat Perilaku Hidup Sehat

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dinas Kesehatan Sulawesi Barat merespon informasi terkait berkembangnya isu mengenai flu babi atau Flu Tipe A, yakni infeksi akut yang menyerang jaringan paru-paru (alveoli) serta dapat mengenai salah satu atau lebih bagian saluran napas, mulai dari hidung hingga alveoli beserta organ adneksanya seperti sinus, rongga telinga tengah, dan pleura. Berbeda dengan flu […]

  • Harga TBS Kelapa Sawit Sulbar Periode Oktober 2025 Sebesar Rp 3.258,32 Perkilogram

    Harga TBS Kelapa Sawit Sulbar Periode Oktober 2025 Sebesar Rp 3.258,32 Perkilogram

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Dinas Perkebunan Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Rapat Penetapan Indeks “K” dan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun Se-Sulbar Periode Oktober 2025, di Hotel Berkah, Jln. Soekarno Hatta Mamuju, Rabu 15 Oktober 2025. Rapat ini dipimpin langsung Plt Kepala Dinas Perkebunan Sulbar Muhammad Faizal Thamrin, didampingi Sekretaris Dinas Perkebunan Sulbar […]

expand_less