DPRD Bontang Soroti Tingginya SILPA OPD, Dinilai Picu Risiko Fiskal Daerah
- BERITA DPRD Bontang PARIWARA
- calendar_month Kamis, 14 Mei 2026

INTUISI.id – DPRD Kota Bontang menyoroti tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai berpotensi menimbulkan risiko fiskal di tengah proyeksi pengetatan APBD tahun 2027.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Bontang, Ubayya Bengawan, menilai efisiensi dan ketepatan perencanaan anggaran harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan lebih efektif dan tepat sasaran.
Menurutnya, sebagian besar SILPA justru berasal dari belanja rutin internal OPD seperti administrasi dan belanja pegawai. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran belum sepenuhnya berbasis kebutuhan riil dan capaian kinerja.
“Kalau dilihat, porsi terbesar SILPA itu berasal dari kegiatan rutin internal OPD. Ini menunjukkan ada masalah pada tahap perencanaan yang harus dibenahi,” ujarnya usai rapat kerja bersama sejumlah OPD di Kantor BPKAD Bontang, Sabtu (9/5/2026) beberapa waktu lalu.
Ia menegaskan, rendahnya realisasi anggaran bukan sekadar persoalan teknis penyerapan, tetapi juga berdampak terhadap efektivitas pelayanan publik. Program yang tidak berjalan maksimal dinilai dapat mengurangi manfaat anggaran bagi masyarakat.
Selain itu, anggaran yang tidak terserap pada akhirnya kembali menjadi beban fiskal daerah di tahun berikutnya, terutama di tengah potensi menurunnya kapasitas APBD Kota Bontang.
Ubayya mengungkapkan, proyeksi APBD Bontang tahun 2027 diperkirakan mengalami penurunan hingga sekitar Rp1,5 triliun apabila tanpa dukungan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Kalau ada bantuan keuangan provinsi mungkin sekitar Rp1,7 triliun, tapi tanpa itu bisa turun ke Rp1,5 triliun. Artinya ruang fiskal kita makin sempit,” jelasnya.
Dengan kondisi tersebut, DPRD menilai pemerintah daerah perlu lebih selektif dalam menyusun program dan kegiatan. Terlebih, sebagian anggaran daerah juga harus dialokasikan untuk belanja wajib seperti pendidikan, infrastruktur, dan belanja pegawai yang nilainya terus meningkat.
Karena itu, OPD diminta mulai menerapkan prinsip realistis dalam penyusunan anggaran, termasuk menghindari pengalokasian dana untuk program yang sejak awal diperkirakan sulit direalisasikan.
“Perencanaan harus realistis. Kalau kegiatan tidak bisa dieksekusi dengan baik, jangan dipaksakan untuk dianggarkan,” tegasnya. (AJ)
- person

Saat ini belum ada komentar