Ikuti Kami

Beranda » BERITA » APBD Tertekan, DPRD Bontang Dorong Skema CSR untuk Iuran BPJS Kesehatan

APBD Tertekan, DPRD Bontang Dorong Skema CSR untuk Iuran BPJS Kesehatan

INTUISI.idDPRD Kota Bontang menilai wacana Skema Sharing Iuran (SSI) BPJS Kesehatan antara pemerintah dan perusahaan sebagai upaya menekan beban APBD di sektor kesehatan. Namun, pelaksanaannya dinilai harus memiliki aturan yang jelas agar efektif.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Bontang, Ubayya Begawan, mengatakan skema ini dapat menjadi alternatif pembiayaan jangka panjang di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Ia menyebut, status Universal Health Coverage (UHC) membuat pemerintah tetap wajib menanggung iuran warga kurang mampu, sehingga tekanan terhadap APBD akan terus meningkat.

“Ke depan jumlah peserta yang ditanggung pemerintah tidak akan berkurang karena UHC tetap berjalan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kapasitas fiskal Bontang diperkirakan menurun. APBD 2027 diproyeksikan sekitar Rp1,7 triliun jika masih mendapat bantuan keuangan provinsi, dan sekitar Rp1,5 triliun tanpa bantuan tersebut.

Sementara itu, jumlah peserta PBI JKN yang dinonaktifkan Kementerian Sosial meningkat, sehingga beban daerah bertambah. Kekurangan anggaran program jaminan kesehatan tahun ini mencapai sekitar Rp1,2 miliar dan masih diupayakan masuk APBD Perubahan.

Karena itu, DPRD mendorong penerapan SSI melalui keterlibatan perusahaan lewat CSR/TJSL untuk menjaga keberlanjutan layanan kesehatan. DPRD juga meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memenuhi kuota 3.800 peserta program Gratispol untuk Bontang.

Ubayya mengatakan DPRD akan melakukan studi banding ke Pemprov Kaltim dan Kutai Kartanegara untuk mempelajari penerapan SSI yang sudah berjalan.

“Kami ingin melihat langsung mekanismenya di Kukar,” ujarnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Bontang, Dasuki, mengatakan pemerintah pada prinsipnya menyetujui konsep SSI. Saat ini draf MoU Forum TJSL masih disempurnakan.

“Dalam waktu dekat akan dikonsultasikan ke wakil wali kota selaku Ketua Forum TJSL,” katanya.

Ia menjelaskan ada beberapa opsi pembiayaan, termasuk skema 50:50 antara APBD dan dana TJSL perusahaan. Perusahaan juga akan ditawarkan menanggung sekitar 10 peserta BPJS per perusahaan melalui SSI.

Pemerintah berharap keterlibatan perusahaan dapat membantu masyarakat memperoleh layanan kesehatan serta memperkuat keberlanjutan program jaminan kesehatan di Kota Bontang. (AJ)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Distapang Sulbar Kembali Menyalurkan Bantuan Ayam KUB dan Sarana Pendukung di Desa Lebani

    Distapang Sulbar Kembali Menyalurkan Bantuan Ayam KUB dan Sarana Pendukung di Desa Lebani

    • 0Komentar

    NIUS.id – Dinas Ketahanan Pangan menyalurkan bantuan 1000 ekor ayam KUB dan sarana pendukung kepada KWT di Desa Lebani, Kecamatan Tapalang Barat. Mamuju. Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat, Abd. Waris Bestari bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Suraidah Suhardi dan Kabid. Penganekaragaman, Konsumsi, dan Keamanan Pangan, Nugroho Hamid. […]

  • Upaya Tingkatkan Kualitas Pemberitaan, PWI Bontang Siap Gelar Uji Kompetensi Wartawan Keempat

    Upaya Tingkatkan Kualitas Pemberitaan, PWI Bontang Siap Gelar Uji Kompetensi Wartawan Keempat

    • 0Komentar

    INTUISI.ID – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bontang kembali menyelenggarakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) untuk memastikan para wartawan di Kota Taman memiliki kompetensi dan profesionalitas yang tinggi. Kegiatan ini direncanakan berlangsung selama dua hari, 2 hingga 3 November 2024 mendatang, dengan dukungan penuh dari Pemkot Bontang dan Badak LNG. Ini menjadi kali keempat PWI Bontang menggelar […]

  • Musim Hujan, Dinas Kesehatan P2KB Sulbar Tingkatkan Kewaspadaan Penyakit Tular Nyamuk

    Musim Hujan, Dinas Kesehatan P2KB Sulbar Tingkatkan Kewaspadaan Penyakit Tular Nyamuk

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Memasuki musim hujan, risiko munculnya penyakit yang ditularkan melalui nyamuk seperti malaria dan demam berdarah menjadi perhatian serius. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus memperkuat langkah pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor guna melindungi kesehatan masyarakat. Sebagai bagian dari komitmen Pemprov Sulbar dalam mewujudkan Sulbar […]

  • Penataan Personil PPPK PW DKP Sulbar Diperkuat, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Tekankan Profesionalisme dan Pengabdian

    Penataan Personil PPPK PW DKP Sulbar Diperkuat, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Tekankan Profesionalisme dan Pengabdian

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju –  Dalam rangka memperkuat tata kelola sumber daya manusia serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Penataan Personil Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK-PW) secara hybrid, Kamis (08/01/2026). Rapat yang dimulai pukul 14.12 WITA hingga selesai ini […]

  • Suhadi Kandoa: Kader Perempuan PKB Harus Jadi Garda Terdepan Perjuangan Masyarakat

    Suhadi Kandoa: Kader Perempuan PKB Harus Jadi Garda Terdepan Perjuangan Masyarakat

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW Perempuan Bangsa Sulawesi Barat mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Suhadi Kandoa’, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Koordinasi Wilayah (DKW) Garda Bangsa Sulbar. Menurut Suhadi Kandoa’, pelaksanaan Muswil menjadi momentum penting dalam memperkuat peran perempuan dalam pembangunan […]

  • Lindungi Inovasi Daerah, Bapperida Sulbar Perkuat Sinergi dengan Kemenkum

    Lindungi Inovasi Daerah, Bapperida Sulbar Perkuat Sinergi dengan Kemenkum

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Bapperida Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong langkah strategis untuk melindungi sekaligus meningkatkan nilai ekonomi inovasi daerah. Salah satunya melalui audiensi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Selasa (21/4/2026). Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Kepala Kantor Wilayah ini membahas inventarisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Indikasi Geografis (IG) terhadap produk […]

expand_less