Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Ketimpangan Insentif Guru Swasta dan Tekanan Efisiensi Anggaran Jadi Sorotan di Bontang

Ketimpangan Insentif Guru Swasta dan Tekanan Efisiensi Anggaran Jadi Sorotan di Bontang

INTUISI.idDi tengah kebijakan efisiensi belanja daerah, isu kesejahteraan guru kembali mencuat setelah adanya sorotan terkait perbedaan insentif antara guru swasta dan pegiat agama di Kota Bontang.

Dalam audiensi bersama pemerintah daerah, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bontang menilai bahwa dukungan terhadap tenaga pendidik di sekolah swasta memang sudah berjalan, namun belum sepenuhnya mencerminkan keadilan proporsional.

Anggota PGRI Kota Bontang, Kumala, menyebutkan bahwa saat ini guru swasta menerima insentif Rp1,5 juta dari Pemkot dan Rp500 ribu dari pemerintah provinsi. Sementara itu, pegiat agama memperoleh Rp2 juta dari Pemkot serta Rp500 ribu dari provinsi.

“Secara umum perhatian pemerintah sudah baik, tapi masih ada ketimpangan yang perlu dievaluasi,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Menurutnya, peran guru swasta dalam menopang sistem pendidikan di Bontang tidak kalah penting dibanding sektor lain, sehingga kebijakan kesejahteraan perlu lebih seimbang agar keberlangsungan sekolah swasta tetap terjaga.

Ia juga menegaskan bahwa keberadaan sekolah swasta sangat bergantung pada dukungan pemerintah, terutama dalam menjaga kesejahteraan tenaga pendidiknya. Tanpa itu, stabilitas layanan pendidikan dinilai bisa ikut terdampak.

Sementara itu, dari sisi kebijakan anggaran, DPRD menegaskan bahwa sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama meski pemerintah daerah tengah melakukan pengetatan belanja.

Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Rustam, menyebut pihaknya berkomitmen menjaga alokasi mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen, bahkan dalam beberapa kondisi realisasi anggaran disebut bisa melampaui batas minimal tersebut.

“Kami di DPRD terus berupaya menjaga mandatory spending pendidikan. Bahkan sering kali porsinya lebih dari 20 persen,” kata Rustam.

Ia menambahkan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi perhatian terhadap sektor pendidikan, termasuk keberadaan sekolah swasta yang turut berperan dalam meningkatkan kualitas SDM di daerah.

“Efisiensi boleh berjalan, tetapi komitmen terhadap pendidikan tidak boleh turun,” tegasnya.

Di sisi lain, PGRI juga menyoroti tantangan peningkatan kompetensi guru di tengah percepatan digitalisasi pendidikan nasional, termasuk target peningkatan kapasitas guru dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran yang terus didorong pemerintah pusat. (AJ)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

expand_less