Ikuti Kami

Beranda » BERITA » DPRD Bontang Dorong Penguatan Regulasi Kepemudaan dan Penanggulangan Bencana

DPRD Bontang Dorong Penguatan Regulasi Kepemudaan dan Penanggulangan Bencana

INTUISI.id – DPRD Kota Bontang mendorong lahirnya regulasi yang lebih kuat terkait pembinaan kepemudaan dan penanggulangan bencana. Kedua isu tersebut dinilai penting karena berkaitan langsung dengan pembangunan sumber daya manusia serta keselamatan masyarakat di tengah pesatnya perkembangan industri di Kota Bontang.

Melalui dua rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif DPRD, legislatif berharap pemerintah memiliki landasan hukum yang lebih komprehensif dalam menjalankan program pembinaan pemuda dan mitigasi bencana.

Raperda Kepemudaan dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan partisipasi generasi muda dalam pembangunan daerah. Regulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat pembinaan, pemberdayaan, hingga pengembangan potensi pemuda agar mampu bersaing di berbagai sektor.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menilai penguatan regulasi kepemudaan sejalan dengan upaya menciptakan generasi yang berkarakter dan memiliki wawasan kebangsaan.

“Pembinaan kepemudaan harus berlandaskan nilai Pancasila dan UUD 1945,” ujarnya.

Selain isu kepemudaan, DPRD juga menaruh perhatian terhadap upaya penanggulangan bencana. Kehadiran regulasi khusus dinilai penting mengingat Bontang merupakan daerah industri yang memiliki potensi risiko bencana baik yang disebabkan faktor alam maupun nonalam.

Keberadaan kawasan industri yang berdekatan dengan permukiman warga menjadi salah satu pertimbangan perlunya sistem mitigasi dan penanganan bencana yang terencana serta terkoordinasi dengan baik.

Menurut Neni, penanggulangan bencana tidak hanya berfokus pada penanganan saat kejadian berlangsung, tetapi juga mencakup langkah pencegahan, kesiapsiagaan, hingga pemulihan pascabencana.

“Penanggulangan bencana merupakan urusan wajib pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar,” katanya.

DPRD Bontang berharap kedua raperda tersebut dapat menjadi payung hukum yang mampu menjawab kebutuhan daerah. Melalui regulasi yang jelas, pembinaan generasi muda diharapkan berjalan lebih terarah, sementara sistem penanggulangan bencana dapat semakin siap menghadapi berbagai potensi risiko yang mungkin terjadi di masa mendatang. (AJ)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Samarinda Finalisasi Raperda Sekolah Aman Bencana, Targetkan Sah Desember 2025

    Samarinda Finalisasi Raperda Sekolah Aman Bencana, Targetkan Sah Desember 2025

    • 0Komentar

    INTUISI.ID –  DPRD Kota Samarinda telah menyelesaikan finalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana. Regulasi ini dirancang untuk memastikan seluruh satuan pendidikan di kota memiliki tingkat kesiapsiagaan yang memadai dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Abdul Rohim, anggota Komisi III DPRD Samarinda, menjelaskan bahwa Raperda ini mengatur secara komprehensif tiga aspek utama: kesiapan […]

  • Dinsos Sulbar Ikuti Sosialisasi Penyusunan Rencana Aksi Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Lokal

    Dinsos Sulbar Ikuti Sosialisasi Penyusunan Rencana Aksi Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Lokal

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti kegiatan Sosialisasi Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD-PG-BPSDL) yang digelar secara daring oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI, Kamis, 23 Oktober 2025. Kegiatan ini bertujuan membangun pemahaman teknis dan substansi bagi pemerintah daerah dalam proses penyusunan, penetapan, implementasi, […]

  • Antisipasi 2026, Bapenda Sulbar Bedah Regulasi NJKB untuk Jaga Stabilitas Pendapatan Daerah

    Antisipasi 2026, Bapenda Sulbar Bedah Regulasi NJKB untuk Jaga Stabilitas Pendapatan Daerah

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Menghadapi tahun anggaran 2026, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus melakukan langkah antisipatif guna menjaga stabilitas pendapatan daerah. Pada Senin pagi (12 Januari 2026), Bapenda Sulbar menggelar pembahasan intensif terkait regulasi Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) tahun 2026 sebagai bagian dari strategi penguatan sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pembahasan regulasi […]

  • Monev KUBE Tahap I, Dinsos Sulbar Pastikan Program Pemberdayaan Tepat Sasaran

    Monev KUBE Tahap I, Dinsos Sulbar Pastikan Program Pemberdayaan Tepat Sasaran

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat (Dinsos Sulbar) melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahap I Tahun 2025 di Kabupaten Polewali Mandar, Senin (8/12/2025). Kegiatan ini bertujuan memastikan program pemberdayaan ekonomi masyarakat berjalan sesuai target serta memberikan pendampingan langsung kepada para penerima manfaat. Tim Dinsos Sulbar mengunjungi sejumlah kelompok […]

  • Tingkatkan Kapasitas Aparatur, Biro Organisasi Setda Sulbar Selenggarakan Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja 2025

    Tingkatkan Kapasitas Aparatur, Biro Organisasi Setda Sulbar Selenggarakan Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja 2025

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja menyelenggarakan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 bagi Perangkat Daerah (PD), Rabu, 7 Januari 2026. Kegiatan ini sebagai wujud dukungan pelaksanaan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola […]

  • Dinas PUPR Sulbar Dorong Percepatan Pembangunan Jalan Lewat DAK

    Dinas PUPR Sulbar Dorong Percepatan Pembangunan Jalan Lewat DAK

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Jalan dan Sosialisasi Surat Edaran Menteri PU Nomor 17 Tahun 2023. Acara ini berlangsung di Grand Meleo Hotel Mamuju pada Kamis, 3 Oktober 2024, dan dihadiri oleh jajaran Dinas PUPR Provinsi Sulbar serta […]

expand_less