Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Guru Non-ASN Dilarang Mengajar Mulai 2027, DPRD Bontang Minta Kebijakan Dikaji Ulang

Guru Non-ASN Dilarang Mengajar Mulai 2027, DPRD Bontang Minta Kebijakan Dikaji Ulang

INTUISI.id – Rencana pemerintah pusat yang melarang guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027 menuai perhatian dari DPRD Kota Bontang. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memperparah kekurangan tenaga pendidik yang saat ini masih menjadi persoalan di daerah tersebut.

Diketahui, aturan itu tertuang dalam Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2026 serta Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa seluruh guru di sekolah negeri wajib berstatus ASN, baik sebagai PNS maupun PPPK.

Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan mengungkapkan, saat ini kebutuhan tenaga pengajar di Bontang masih belum terpenuhi. Bahkan, jumlah kekurangan guru diperkirakan mencapai lebih dari 120 orang.

“Dengan kondisi sekarang saja kita masih kekurangan sekitar 120 guru. Kalau nanti tenaga non-ASN tidak lagi diperbolehkan mengajar, tentu kekurangan ini akan semakin besar,” ujarnya, Sabtu, (02/05/26).

Ia menambahkan, kebijakan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Meski begitu, pihaknya bersama pemerintah daerah berencana melakukan audiensi guna mencari solusi yang realistis sebelum aturan diterapkan sepenuhnya.

Menurutnya, penting bagi pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kondisi di daerah, terutama terkait ketersediaan tenaga pengajar yang belum merata.

“Jangan sampai kebijakan ini justru mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Kondisi di lapangan perlu jadi pertimbangan utama,” katanya. (AJ)

  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Ketua DPRD Kutim Ungkap Rencana Penyertaan Modal SILPA untuk Bank Daerah

    Ketua DPRD Kutim Ungkap Rencana Penyertaan Modal SILPA untuk Bank Daerah

    • 0Komentar

    KUTAI TIMUR, intuisi.id – Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, mengungkapkan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) akan dimanfaatkan untuk penyertaan modal di bank daerah. Rencana ini diharapkan dapat memaksimalkan anggaran daerah dan meningkatkan pendapatan melalui dividen. “Kita kepingin hal-hal yang memaksimalkan penyerapan anggaran itu, tentu kan ada contoh-contohnya, misalnya menitipkan dana-dana SILPA ke penyertaan modal,” […]

  • Wakil Gubernur Sulbar Hadiri Dialog Assamalewuang di Pasangkayu, Dorong Kolaborasi Bangun Daerah

    Wakil Gubernur Sulbar Hadiri Dialog Assamalewuang di Pasangkayu, Dorong Kolaborasi Bangun Daerah

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Pasangkayu – Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Mayjen TNI (Purn) Salim S Mengga menghadiri dialog bersama Pengurus Assamalewuang Pasangkayu di Resto Azzahra, Sabtu, 19 April 2025. Dialog ini menjadi ajang strategis dalam membahas berbagai persoalan sosial, kesehatan, hingga pendidikan yang tengah dihadapi masyarakat Kabupaten Pasangkayu. Dalam suasana penuh keakraban, Salim S Mengga tampak aktif mendengarkan […]

  • Sutinah Kunjungi Kalumpang & Bonehau, Bawa Pesan untuk Pengurus Korpri

    Sutinah Kunjungi Kalumpang & Bonehau, Bawa Pesan untuk Pengurus Korpri

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Bupati Mamuju, Dr. Hj. Sitti Sutinah Suhardi, mengunjungi Kecamatan Kalumpang dan Bonehau dalam rangka pengukuhan pengurus Korpri tingkat kecamatan, yang telah berlangsung sejak pekan lalu. Dalam arahannya sebagai Dewan Pembina Korpri Kabupaten Mamuju, Sutinah menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Korpri yang merupakan garda terdepan dalam pelayanan publik. “Saya sangat menghargai kerja keras […]

  • Hadapi Periode Libur Nataru 2025-2026, BPBD Sulbar Tegaskan Komitmen Pengamanan dan Penguatan Kesiapsiagaan

    Hadapi Periode Libur Nataru 2025-2026, BPBD Sulbar Tegaskan Komitmen Pengamanan dan Penguatan Kesiapsiagaan

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dalam rangka mengantisipasi potensi kerawanan dan memastikan kesiapsiagaan menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 – 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Rakor tersebut berlangsung secara online melalui Zoom Meeting pada Kamis (11/12/2025) pukul 08.00 WITA, […]

  • DTPHP Sulbar Matangkan Strategi Swasembada Jagung, Produksi Jadi Fokus Utama

    DTPHP Sulbar Matangkan Strategi Swasembada Jagung, Produksi Jadi Fokus Utama

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi dalam rangka mempercepat terwujudnya swasembada jagung di Sulawesi Barat. Rapat digelar, Senin (26/01/2026), dipimpin langsung oleh Kepala DTPHP Sulbar, Hamdani Hamdi, dan dihadiri oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan Titiek Anas, pengawas mutu pakan peternakan, serta staf terkait. Rapat koordinasi […]

  • Inspektorat Sulbar Perkuat Kualitas Pelayanan Publik melalui Evaluasi PEKPP Mandiri 2026

    Inspektorat Sulbar Perkuat Kualitas Pelayanan Publik melalui Evaluasi PEKPP Mandiri 2026

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP) Mandiri Tahun 2026. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan peninjauan langsung pada lokus Organisasi Penyelenggara Pelayanan (OPP) di perangkat daerah oleh Tim Evaluator Inspektur Pembantu Wilayah (Irban) II, yang melaksanakan […]

expand_less