Perencanaan Tak Lagi Umum, Bapperida Sulbar Dorong Usulan Berbasis Lokus dan Dampak

Intuisi.id, Mamuju  – Arah pembangunan nasional untuk tahun 2027 mulai diperjelas. Lewat Kick-Off Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2026, pemerintah pusat menegaskan bahwa usulan program dari daerah tidak bisa lagi bersifat umum.

Kini, setiap usulan dituntut lebih spesifik—mulai dari lokasi, bentuk intervensi, hingga dukungan pendanaannya. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah, termasuk Bapperida Provinsi Sulawesi Barat yang mengikuti kegiatan tersebut secara virtual pada 28–29 April 2026.

Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menyebut perubahan pendekatan ini sebagai langkah penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

“Sekarang tidak cukup hanya mengusulkan program. Harus jelas lokusnya di mana, intervensinya seperti apa, dan bagaimana dukungan pendanaannya. Ini perubahan yang cukup mendasar,” ujarnya.

Kick-Off Musrenbangnas 2026 dibuka oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, sebagai bagian dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Forum ini menjadi ruang untuk menyelaraskan arah kebijakan antara pusat dan daerah, sekaligus membahas implementasi direktif Presiden hingga 2029.

Untuk RKP 2027, pemerintah mengangkat tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri.” Tema ini kemudian diterjemahkan ke dalam tiga fokus utama: peningkatan kualitas SDM, penguatan investasi dan infrastruktur, serta penguatan industri nasional, termasuk kemandirian pangan, energi, dan air.

Menurut Amujib, arah kebijakan tersebut memberi sinyal kuat bahwa daerah harus lebih siap, terutama dari sisi data dan analisis.

“Perencanaan ke depan harus benar-benar berbasis data. Tujuannya supaya program yang diusulkan tidak hanya selaras dengan pusat, tapi juga menjawab kebutuhan riil masyarakat,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi antar dokumen perencanaan, mulai dari RPJMN, RPJMD, hingga RKPD. Tanpa keselarasan, program berisiko tumpang tindih atau tidak efektif.

Sementara itu, Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Musrifa Hamzah, menyoroti target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2027 yang dipatok di kisaran 6 hingga 7,5 persen. Target tersebut dibarengi dengan agenda besar seperti penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan lapangan kerja formal.

Namun, ia mengingatkan bahwa pertumbuhan tersebut harus tetap inklusif dan berkelanjutan—sejalan dengan misi pembangunan Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka.

Selain itu, isu kemandirian fiskal daerah juga menjadi perhatian dalam forum tersebut. Pemerintah daerah didorong tidak hanya fokus pada belanja, tetapi juga memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat ketergantungan terhadap transfer pusat masih cukup tinggi.

“Penguatan PAD penting agar daerah punya ruang fiskal yang lebih fleksibel dalam mendukung pembangunan,” kata Musrifa.

Dari sisi kewilayahan, pembangunan 2027 akan difokuskan pada penguatan desa dan daerah afirmasi, pengembangan kota terpadu, peningkatan konektivitas wilayah kepulauan, penanganan daerah rawan bencana, hingga percepatan pembangunan di Papua.

Musrenbangnas 2026 sendiri berlangsung selama dua hari melalui berbagai diskusi tematik yang melibatkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Hasilnya akan menjadi bahan utama dalam penyusunan RKP 2027.

Melalui keikutsertaan ini, Bapperida Sulbar diharapkan mampu mengoptimalkan peran perencanaan daerah—terutama dalam menyusun usulan yang lebih tajam, terukur, dan benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat. (ADV)