Ikuti Kami

Beranda » BERITA » Sinergi Eksekutif-Legislatif, BPKAD Sulbar Kawal LKPJ 2025

Sinergi Eksekutif-Legislatif, BPKAD Sulbar Kawal LKPJ 2025

Intuisi.id, Mamuju – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, didampingi para pejabat eselon III serta jabatan fungsional Perencana Ahli Muda, menghadiri Rapat Kerja Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Selasa (14/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat tersebut membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2025.
Rapat kerja ini menjadi forum strategis dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, khususnya dari aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah. Hal ini sejalan dari upaya mewujudkan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPKAD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif, dan akuntabel. Menurutnya, pembahasan LKPJ ini merupakan bagian penting dalam memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah berjalan sesuai dengan prinsip good governance.
“Melalui forum ini, kami menyampaikan capaian kinerja serta berbagai langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan. BPKAD berkomitmen menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah agar dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat,” ujar Ali Chandra.
Ia menegaskan, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang semakin baik. Masukan dan rekomendasi dari DPRD diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi konstruktif guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah ke depan.
Rapat kerja ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta mendorong optimalisasi penggunaan anggaran daerah secara tepat sasaran.
Dengan komitmen bersama, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus bergerak menuju tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. (*)
  • person
Bagikan Threads
Tulis Komentar
×

forum Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi

  • Inspektorat Sulbar dan Kejati Perkuat Sinergi Berantas Korupsi

    Inspektorat Sulbar dan Kejati Perkuat Sinergi Berantas Korupsi

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Inspektur Pembantu Wilayah Khusus Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Khairani, bersama tim melakukan kegiatan koordinasi terkait Program Pemberantasan Korupsi di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Kepala Inspektorat Sulbar, Muh Natsir mengatakan kegiatan koordinasi ini dilaksanakan […]

  • Perkuat Tata Kelola Air, Pemerintah Provinsi Sulbar Bentuk dan Kukuhkan Dewan SDA Tahun 2026

    Perkuat Tata Kelola Air, Pemerintah Provinsi Sulbar Bentuk dan Kukuhkan Dewan SDA Tahun 2026

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat tata kelola sumber daya air melalui pembentukan dan penguatan Dewan Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026. Dewan SDA menjadi wadah koordinasi lintas sektor dalam mendukung pengelolaan sumber daya air yang terpadu, berkelanjutan, dan berkeadilan. Pembentukan Dewan SDA Provinsi mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor […]

  • BPKAD Sulbar Perkuat Transparansi: Kawal Pendampingan Input Aset Pendidikan Dana BOS 2025

    BPKAD Sulbar Perkuat Transparansi: Kawal Pendampingan Input Aset Pendidikan Dana BOS 2025

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat melalui Bidang Pengelolaan BMD bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Sulbar melaksanakan pendampingan penginputan aset Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2025. Pendampingan berlangsung di ruang rapat Bidang BMD BPKAD Sulbar, Jumat (20/2/2026). Kegiatan ini bertujuan memastikan tata kelola aset pendidikan berjalan […]

  • Anggota DPRD Apresiasi Forum Diskusi Konten Kreator di Sulbar

    Anggota DPRD Apresiasi Forum Diskusi Konten Kreator di Sulbar

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju– Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail, secara resmi membuka kegiatan Networking Creator Forum Ramadan Berkah yang digagas oleh Tntb Interesting. Kegiatan ini dirangkaikan dengan diskusi dan buka puasa bersama di Luxuri Food Cafe, Sabtu, 22 Maret 2025. Dalam sambutannya, Herdin Ismail menyampaikan pandangannya tentang masa depan profesi konten kreator. […]

  • Dinsos Sulbar Hadiri Bimtek Aplikasi Web Monitoring Kemendagri untuk Aksi Konvergensi Penurunan Stunting

    Dinsos Sulbar Hadiri Bimtek Aplikasi Web Monitoring Kemendagri untuk Aksi Konvergensi Penurunan Stunting

    • 0Komentar

    INTUISI.ID, Mamuju – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat berpartisipasi dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) penggunaan Aplikasi Web Monitoring milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang bertujuan memperkuat pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting di daerah. Kegiatan ini digelar di Aula Kantor Bapperida Sulbar pada Selasa, 21 Oktober 2025. Bimtek tersebut diikuti oleh berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, […]

  • Inspektorat Sulbar Perkuat Kualitas Pelayanan Publik melalui Evaluasi PEKPP Mandiri 2026

    Inspektorat Sulbar Perkuat Kualitas Pelayanan Publik melalui Evaluasi PEKPP Mandiri 2026

    • 0Komentar

    Intuisi.id, Mamuju – Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP) Mandiri Tahun 2026. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan peninjauan langsung pada lokus Organisasi Penyelenggara Pelayanan (OPP) di perangkat daerah oleh Tim Evaluator Inspektur Pembantu Wilayah (Irban) II, yang melaksanakan […]