INTUISI.ID – Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Pitu Ulunna Salu (Ipmapus) Cabang Mamuju, Akbar, mengecam tindakan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sulawesi Barat yang melaporkan aktivis mahasiswa.
Menurut Akbar, tindakan tersebut tidak pantas dilakukan oleh pejabat publik.
“Ipmapus menilai tindakan kepala dinas tersebut keliru. Sebagai pejabat publik, seharusnya mereka merespon dan menanggapi kritik mahasiswa, bukan malah melaporkannya dengan tuduhan pencemaran nama baik,” ujar Akbar dalam pernyataannya, Senin (8/7/2024).
Akbar menegaskan bahwa kritik yang disampaikan oleh mahasiswa ditujukan pada langkah dan kebijakan kepala dinas, bukan kepada pribadi mereka.
“Kritik ini menyangkut kebijakan pejabat publik, bukan serangan personal. Langkah melaporkan aktivis mahasiswa bisa dianggap sebagai upaya anti kritik dan menekan kebebasan berpendapat,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998.
“Kami sangat menyayangkan tindakan ini dan menganggapnya sebagai bentuk tekanan psikologis terhadap mahasiswa yang menjalankan perannya sebagai agen perubahan dan kontrol sosial,” tegas Akbar.
Ipmapus Mamuju mendesak para pejabat tersebut untuk lebih terbuka terhadap kritik dan menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan di masa depan.
“Kami meminta oknum kepala dinas untuk menghormati kebebasan berpendapat dan tidak menggunakan kekuasaan mereka untuk menekan suara kritis. Demokrasi yang sehat membutuhkan kritik yang konstruktif, bukan pembungkaman,” tutupnya.
