Evaluasi Hunian Layak di Bontang, Wali Kota Soroti Desain hingga Sanitasi

Intuisi.id – Pemerintah Kota Bontang terus mendorong pembangunan hunian layak bagi masyarakat. Meski progres pembangunan berjalan, evaluasi tetap dilakukan untuk memastikan kualitas program yang dijalankan sesuai harapan.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyampaikan hasil evaluasi tersebut saat meninjau langsung pembangunan hunian di kawasan Bontang Lestari, Jumat (27/3/2026).

Dalam peninjauan itu, ia menyoroti hasil pembangunan tahun 2025 yang dinilai masih memiliki sejumlah kekurangan.

Menurutnya, salah satu catatan penting adalah belum adanya keseragaman desain rumah yang dibangun. Ia menilai perbedaan ukuran dan bentuk rumah menunjukkan belum adanya standar yang jelas dalam pelaksanaan program tersebut.

“Saat kami lakukan evaluasi terhadap pembangunan tahun sebelumnya, terlihat bahwa desain rumah belum seragam, baik dari ukuran maupun bentuknya,” ujarnya.

Ke depan, ia menekankan perlunya penerapan standar yang sama untuk setiap unit rumah. Konsep rumah sederhana namun tertata rapi dan seragam dinilai penting agar lingkungan hunian terlihat lebih baik dan terencana.

Di kawasan Bontang Lestari, saat ini terdapat 12 unit rumah yang sedang dibangun dalam program hunian layak. Meski menghadapi keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah tetap berupaya mengoptimalkan pembangunan melalui berbagai sumber pendanaan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah menggandeng dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Bantuan dari pusat disebut hanya mencakup komponen dasar bangunan, namun tetap akan disesuaikan agar hasilnya seragam dan layak huni.

“Dengan keterbatasan anggaran daerah, kami berupaya mengakses bantuan dari pemerintah pusat. Meski bantuannya hanya mencakup komponen dasar, nantinya akan disesuaikan agar tetap memenuhi standar kelayakan,” jelasnya.

Untuk tahun 2026, Pemerintah Kota Bontang mengusulkan pembangunan 300 unit rumah layak huni kepada pemerintah pusat serta 80 unit kepada pemerintah provinsi. Sementara dari anggaran daerah, dialokasikan sekitar Rp600 juta untuk pembangunan 30 unit rumah.

Selain pembangunan fisik, perhatian juga diarahkan pada aspek sanitasi. Wali Kota menegaskan bahwa setiap rumah wajib dilengkapi fasilitas jamban keluarga sebagai bagian dari standar hunian layak.

Ia menilai keberadaan sanitasi yang memadai sangat penting untuk mencegah praktik buang air besar sembarangan serta menekan risiko stunting di masyarakat.

“Setiap rumah harus memiliki fasilitas sanitasi yang memadai, karena hal ini berkaitan langsung dengan kesehatan dan pencegahan stunting,” tegasnya. (*)