Musrenbang Polman 2027, Bapperida Sulbar Dorong Program Berdampak Nyata
- BERITA Pemerintahan
- calendar_month Rabu, 1 Apr 2026

Intuisi.id, Polman – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Amujib, menyoroti pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah kabupaten dan provinsi, khususnya dalam menjawab tantangan pembangunan di Polewali Mandar (Polman).
Hal itu disampaikannya saat memaparkan materi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Polman Tahun Anggaran 2027 yang digelar di Kantor Bupati Polman, Rabu (1/4/2026).
Forum ini dihadiri Bupati Polewali Mandar, jajaran Forkopimda, serta berbagai pemangku kepentingan. Musrenbang menjadi ruang penting untuk menyatukan arah kebijakan sekaligus menampung aspirasi pembangunan dari berbagai pihak.
Target-target ini sekaligus diarahkan untuk mendukung visi pembangunan Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka, yakni mewujudkan daerah yang maju dan sejahtera.
Dalam paparannya, Amujib menilai kondisi makro Polman masih membutuhkan perhatian serius. Meski angka kemiskinan turun menjadi 14,02 persen, angkanya masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi.
Hal serupa juga terlihat pada pertumbuhan ekonomi yang berada di angka 4,28 persen—masih di bawah target yang diharapkan.
“Artinya, meskipun ada perbaikan, kita masih punya pekerjaan rumah. Baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, pengangguran, maupun kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.
Karena itu, Pemprov Sulbar mendorong agar arah pembangunan Polman ke depan lebih fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan pendekatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Sejumlah target pun mulai dibidik untuk tahun 2027. Pertumbuhan ekonomi diharapkan bisa berada di kisaran 5,5 hingga 6 persen, didorong oleh investasi dan hilirisasi. Sementara angka kemiskinan ditargetkan turun ke kisaran 12–13 persen melalui intervensi berbasis data.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga ditargetkan meningkat hingga sekitar 72 persen, lewat penguatan layanan pendidikan dan kesehatan.
Di akhir paparannya, Amujib mengingatkan agar hasil Musrenbang tidak berhenti pada dokumen semata. Ia berharap perencanaan yang dihasilkan benar-benar punya prioritas jelas dan berdampak nyata.
“Yang kita butuhkan adalah program yang punya dampak langsung ke masyarakat. Perencanaan harus jelas prioritasnya, realistis dari sisi anggaran, dan kuat dalam pelaksanaannya,” pungkasnya. (*)
- person

Saat ini belum ada komentar